Indonesia dan Sudan Selatan Resmi Berhubungan Diplomatik, Siap Jalin Kerja Sama Menguntungkan

Liputan6.com, New York - Indonesia dan Sudan Selatan telah menandatangi Komunike Bersama Pembukaan Hubungan Diplomatik antara Kedua Negara.

Penandatangan dilakukan oleh Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, dan Wakil Menteri Luar Negeri Sudan Selatan, Honorable Deng Dau Deng Malek, di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB ke-77 di New York, Selasa 20 September 2022.

“Penandatangan Komunike tersebut membuka lembaran baru bagi Indonesia dan Sudan Selatan, untuk membangun kerja sama konkret yang menguntungkan kedua negara, termasuk kerja sama ekonomi", kata Retno, seperti dikutip dari laman Kemlu.go.id, Sabtu (24/9/2022). 

Pernyataan sama juga disampaikan oleh Wakil Menteri Malek.

Setelah penandatanganan pembukaan hubungan diplomatik, kedua pihak langsung membahas kerja sama konkret di bidang infrastruktur dan minyak.

Dalam kaitan ini, telah ditandatangani pula kontrak kerja sama antara PT. Waskita Karya dengan Kementerian Sudan Selatan di bidang infrastruktur. Nantinya, kerja sama di bidang minyak juga akan segera dijajaki.

Indonesia mengakui kemerdekaan Sudan Selatan pada 2011.

Duta Besar RI di Khartoum menghadiri deklarasi kemerdekaan Sudan Selatan di Juba pada 9 Juli 2011.

Selanjutnya, Kementerian Luar Negeri kedua negara akan menindaklanjuti Komunike Bersama ini dengan proses penunjukan Duta Besar dan dibukanya kedutaan di kedua negara.

Pada 9 Juli 2021, usia Sudan Selatan genap 10 tahun. Negara ini berhasil memerdekakan diri pada tahun 2011 usai melewati perang panjang melawan Sudan.

Meski begitu, damai tak lama bertahan. Selisih dua tahun kemudian, seisi negeri terjerembab dalam konflik brutal antara dua pemimpin politik yang kini berdamai dan membentuk pemerintahan persatuan nasional.

Stabilitas yang rapuh, ditambah pandemi COVID-19, menyurutkan perayaan pada hari kemerdekaan. Pada Jumat, jalan-jalan di ibu kota Juba, Sudan Selatan diwartakan sepi manusia. Tidak ada kemeriahan seperti yang dulu mewarnai parade kemenangan, satu dekade silam.

"Presiden Salva Kiir telah memerintahkan masyarakat untuk merayakan kemerdekaan di rumah masing-masing,” kata Wakil Menteri Informasi, Baba Medan, yang merujuk pada kekhawatiran sejumlah anggota kabinet terkait eskalasi wabah corona.

Baba mengatakan, Kiir akan berpidato di televisi, "agar semua orang bisa menyimaknya di televisi, atau mendengar di radio sendiri. Dengan begitu kita bisa meminimalisir risiko kesehatan.”

Satu-satunya perayaan resmi yang digelar pemerintah adalah kegiatan lari sepanjang 10 kilometer di Juba, Sudan Selatan, kata Baba.

Presiden Kiir menyalahkan sanksi internasional yang menyusutkan anggaran negara dan membebani perekonomian.

"Sebab itu kita tidak merayakan 10 tahun kemerdekaan dengan cara seperti yang diinginkan masyarakat,” kata dia kepada stasiun televisi Kenya, Citizen TV, Rabu (7/7) silam.

Sudan Selatan menikmati kucuran dana bantuan bernilai milyaran Dollar AS usai memenangkan referendum kemerdekaan 2011 silam. Pada akhir 2013, perpecahan di tubuh Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan (SPLM) membuahkan perang terbuka antara Presiden Salva Kiir dan wakilnya, Riek Machar.

Pertumpahan darah yang terjadi menewaskan 400.000 orang, dan memaksa jutaan warga melarikan diri dari kampung halamannya. Konflik antara Kiir dan Machar juga ikut menghancurkan infrastruktur vital, dan memicu kelangkaan bahan pangan dan obat-obatan bagi 12 juta penduduk.

Akibatnya, Sudan Selatan masih bergantung dari kucuran dana bantuan internasional. Adapun pemerintahan persatuan nasional yang menduetkan kedua seteru sejak 2018 itu dinilai masih terlalu rapuh untuk bisa berdiri sendiri.

Menurut Program Pangan PBB, setidaknya 60 persen penduduk Sudan Selatan saat ini terancam wabah kelaparan. Sebab itu negara-negara barat mengimbau kedua pemimpin untuk bekerjasama demi rakyat.

"Tantangan besar yang dihadapi Sudan Selatan adalah menciptakan kembali semangat persatuan, kekuatan dan harapan yang lahir pada hari ini, sepuluh tahun lalu,” tulis troika barat yang dibentuk Inggris, Norwegia dan Amerika Serikat.