Korea Selatan Investasi Rp 94 Triliun di IKN, Hadirkan 58 Ribu Pekerjaan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyambut positif 50 tahun hubungan antara Indonesia dan Korea Selatan. Hubungan ekonomi dan antar-masyarakat kedua negara dinilai terus bertumbuh.

"Hari ini, Indonesia dan Republik Korea lebih dari sekadar teman dekat. Kita juga mitra strategis khusus," ujar Menlu Retno Marsudi pada sebuah pesan video di acara Indonesia-Korea Morning Talk: Celebrating 50 Years of Friendship, Kamis (26/1/2023).

Beberapa sektor yang disorot Menlu Retno dalam hubungan kedua negara adalah keamanan, maritim, investasi, hingga wisata. Menlu Retno juga menyorot investasi Korea Selatan di IKN.

Tak hanya itu, Menlu Retno juga mengungkap Republik Korea (Korea Selatan) turut berinvestasi hingga US$ 6,37 miliar atau sekitar Rp 94 triliun.

"Republik Korea juga terlibat dalam pembangunan ibu kota baru Nusantara dengan total investasi mencapai US$ 6,37 miliar, membuka hingga 58 ribu pekerjaan," ujarnya. 

Menlu Retno pun berharap agar Korsel turut memberikan dukungan kepada kepemimpinan Indonesia pada ASEAN Chairmanship 2023. 

Lebih lanjut, Menlu Retno menyorot Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA) yang mulai bisa diimplementasi tahun ini. 

Duta Besar RI untuk Korea Selatan, Gandi Sulistiyanto, menargetkan agar volume perdagangan Indonesia-Korea Selatan meningkat tahun ini hingga 60 persen dengan didukung kesepakatan tersebut. Asisten Deputi Strategis dan Kebijakan Percepatan Investasi Kemenkomarves RI, Ferry Akbar Pasaribu, juga berharap agar IK-CEPA ini tidak disia-siakan.

Berdasarkan informasi di situs Kementerian Perdagangan, IK-CEPA diluncurkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Lee Myung Bak pada tahun 2012.

IK-CEPA resmi diimplementasikan pada Januari 2023. Perjanjian ini berpotensi menambah kerja sama di bidang di sektor industri, pertanian, perikanan, kehutanan serta menghadirkan aturan dan prosedur perdagangan yang fasilitatif, serta mendukung pergerakan orang perseorangan.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah membangun 36 unit rumah menteri di IKN, dengan modal anggaran Rp 519,06 miliar melalui skema multiyears contract (MYC) 2022-2024.

Nilai anggaran tersebut sempat diprotes Komisi V DPR RI, lantaran satu rumah menteri di IKN berharga sekitar Rp 14,4 miliar. Padahal, biaya pembangunannya sudah gratis harga tanah, lantaran proses pembebasan lahannya sudah dilakukan terlebih dahulu. 

Menanggapi hal tersebut, Direktur Jendral Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto lantas menjelaskan spesifikasi dari masing-masing rumah menteri berbentuk tapal tersebut.

Iwan mengatakan, satu unit rumah menteri di IKN nantinya akan sudah lengkap dengan seluruh isi perabotan rumah tangganya. Sehingga para menteri yang pindah ke ibu kota baru nantinya tinggal masuk dan siap ditempati.

"Kalau harga ini memang masuk spec fully furnished, termasuk isinya. Memang bapak ibu Menteri yang menempati tinggal masuk saja, jadi isinya itu memang sudah lengkap," kata Iwan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI, dikutip Kamis (26/1/2023).

Lebih lanjut, ia juga turut memaparkan skema anggaran tahun jamak senilai Rp 519,06 miliar yang dipakai untuk membangun rumah para menteri di IKN Nusantara. Saat ini, pembangunan rumah tapak menteri di IKN sudah masuk dalam tahap penyusunan desain, untuk selanjutnya masuk pada fase konstruksi.

"Ini merupakan paket MYC tahun 2022 sampai dengan 2024, dimana alokasi anggaran sebesar Rp 78,48 miliar, telah terealisasi sebagai uang muka. Ini baru terkontrak awal Desember lalu," terangnya.

Selain untuk rumah tapak menteri, Iwan menambahkan, dukungan APBN juga dialokasikan untuk pembangunan rumah susun (rusun) para pekerja konstruksi, dengan nilai kontrak MYC 2022-2023 sebesar Rp 600 miliar. Total yang akan dibangun sebanyak 22 tower 4 lantai.

"Alokasi 2022 Rp 471 miliar, dan realisasi keuangan sebsar 79 persen dari total dan realisasi fisik sampai akhir kemarin 89,75 persen. Diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama pada bulan Februari sudah bisa dimanfaatkan dan difungsikan," pungkasnya.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyoroti harga rumah menteri di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang dinilainya terlampau mahal. Adapun secara rencana, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan membangun 36 unit rumah menteri di ibu kota baru bermodal anggaran Rp 519,06 miliar melalui skema multiyears contract (MYC) 2022-2024.

Bila dihitung, harga rumah menteri di IKN Nusantara berkisar Rp 14,4 miliar per unit. Lasarus menilai angka itu masih terlalu besar, lantaran biaya pembangunannya sudah gratis tanah.  

"Sementara tanah di sana kan pemerintah sudah tidak beli. Kalau kita kan hanya harga bangunan ini, tanah kan sudah hibah statusnya. Kalau Invetasi, tolong jangan dimunculkan di APBN," kecam Lasarus dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Eselon I Kementerian PUPR, Rabu (25/1).

Lasarus lantas mempertanyakan, apakah anggaran Rp 14,4 miliar untuk satu unit rumah menteri di IKN sudah termasuk isi semisal tempat tidur dan lainnya.  

"Kalau di Jakarta itu mungkin tidak terlalu mahal, karena tanahnya juga mahal. Tapi kalau disana kan sudah tidak beli (tanah). Kalau itu Investasi ya sudah tidak kita bicarakan. Rapi kalau itu APBN, tolong itu dihitung ulang," tegasnya. 

Adapun menurut Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, sebanyak 36 hunian untuk menteri di IKN berbentuk rumah tapak yang memiliki 2 lantai dan 1 lantai semi-basement.

Pembangunan 36 unit rumah jabatan menteri ini berlokasi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara (KIPP IKN), dan berada di lokasi persil 104 dan 105 KIPP IKN.

Desain yang disiapkan untuk rumah menteri di IKN terdiri dari dua tipe yakni downslope dan upslope atau hunian di lahan berkontur atau perbukitan. Dengan luas bangunan 580 meter pesegi dan luas lahan 1.000 meter persegi.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menceritakan perjuangan pembiayaan APBN dalam menghadapinya pandemi Covid-19. Ia lantas mengibaratkan, pengeluaran APBN melonjak sekitar Rp 900 triliun dari yang seharusnya.

Menurut Sri Mulyani, jumlah itu setara dengan membangun dua proyek Ibu Kota Negara (IKN). Adapun ongkos proyek membangun satu IKN diperkirakan sekitar Rp 466 triliun. 

"Kebutuhan pembiayaan kita (untuk pandemi Covid-19) mencapai Rp 1.600 triliun. Itu saya sampaikan kepada Bapak Presiden, Rp 900 triliun pembiayaan meningkat, itu udah dapat dua IKN, Pak," kata Sri Mulyani, Kamis (26/1/2023).

Sebagai perbandingan, ia lantas memaparkan desain APBN 2020 sebelum pandemi, dengan jumlah pembiayaan Rp 741 triliun. Sementara defisit fiskal sebesar 1,76 persen dari PDB, atau sekitar Rp 307 triliun.

Begitu terpukul pandemi, pemerintah lalu melonggarkan kebijakan untuk menaikan defisit APBN di atas 3 persen terhadap PDB. Kemudian dikeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54/2020, yang membuat defisit fiskal melonjak hampir tiga kali lipat menjadi 5,07 persen.

"Kalau dilihat nominalnya, defisitnya naik lebih dari Rp 550 triliun. Dan, kebutuhan pembiayaan kita melonjak dari Rp 741 triliun ke Rp 1.439 triliun, dua kali lipat," ungkap Sri Mulyani.

Namun, upaya itu masih kurang. Sehingga pemerintah kembali mengeluarkan perubahan postur dan rincian anggaran melalui Perpres 72/2020. Alhasil, defisit APBN semakin melonjak jadi 6,34 persen, atau secara nominal Rp 1.039 triliun.

"Jadi naiknya hampir 2,5 kali lipat. Kebutuhan pembiayaan kita mencapai Rp 1.600 triliun," sebut Sri Mulyani.