Bangun Rumah Menteri di IKN, Kementerian PUPR Siapkan Dana Rp 337 Miliar

Liputan6.com, Jakarta - Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menganggarkan dana Rp 537,1 miliar untuk membangun hunian di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Anggaran ini untuk pembangunan rumah susun bagi pekerja konstruksi dan rumah tapak bagi para menteri.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menjelaskan, anggaran ini akan digunakan untuk membangun hunian bagi pekerja konstruksi dan rumah tapak jabatan menteri.

"Terkait pada dukungan IKN sifatnya hanya lanjutan saja dari yang sudah dimulai pada 2022 yakni rumah tapak jabatan menteri di mana 2023 teralokasi Rp 337,1 miliar," ujar Iwan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu.

Iwan mengatakan, untuk hunian pekerja konstruksi yang akan diselesaikan dalam waktu dekat teralokasi anggaran sebesar Rp 200 miliar.

Kementerian PUPR akan membangun setidaknya 36 unit rumah jabatan menteri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara. Iwan mengemukakan bahwa setidaknya sekitar 36 unit rumah jabatan Menteri akan dibangun Kementerian PUPR di lokasi persil 104 dan 105 KIPP IKN.

Kementerian PUPR akan berusaha agar proses pembangunan dapat terlaksana dengan baik di lapangan, serta juga mengawal jadwal pekerjaan sesuai perencanaan yang telah ditentukan serta menjamin hasil pekerjaan berkualitas.

Kementerian PUPR telah menunjuk penyedia jasa PT Adhi Karya (Persero) Tbk. kerja sama operasi (KSO) dengan PT Ciriajasa Engineering Consultant untuk pelaksana pembangunan hunian tersebut.

Paket Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di KIPP IKN akan dilaksanakan oleh PT. Yodya Karya (Persero) - PT.Indah Karya (Persero) - PT. Surya Perkasa Raya KSO.

Pelaksanaan pekerjaan dimulai sejak 7 Desember 2022 dengan waktu penyelesaian selama 550 hari kalender dan pekerjaan sudah selesai pada Juni 2024.

Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan anggaran untuk dukungan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tahun ini sebesar Rp10,38 triliun.

Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti mengatakan, pagu anggaran di Cipta Karya untuk tahun ini sebesar Rp25,03 triliun.

"Di sini termasuk untuk dukungan pembangunan IKN Nusantara sebesar Rp10,38 triliun," ujar Diana dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, dikutip dari Antar, Selasa (24/1/2023).

Anggaran sebesar Rp10,38 triliun itu ditujukan untuk pembangunan infrastruktur dasar bidang Cipta Karya di IKN pada tahun ini.

Adapun rinciannya yakni untuk infrastruktur dasar air minum sebesar Rp622,5 miliar yang diperuntukkan bagi Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sepaku, Pembangunan Jaringan Perpipaan Transmisi Air Minum SPAM Sepaku, Pembangunan Jaringan Distribusi Utama (JDU) dan Jaringan Distribusi Pembagi SPAM Sepaku Tahap I.

Kemudian untuk infrastruktur dasar sanitasi sebesar Rp816,4 miliar yang ditujukan untuk Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 1, 2, 3 KIPP, Pembangunan Jaringan Perpipaan Air Limbah, Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) 1 KIPP, Pembangunan Unit Pengurukan Residu pengolahan Sampah IKN.

Sedangkan untuk pengembangan kawasan permukiman dialokasikan sebesar Rp1,26 triliun bagi proyek Land Development (Urban Design IA, IB dan IC), Penataan Sumbu Kebangsaan Tahap I dan Tahap II, Sistem Proteksi Kebakaran KIPP, Manajemen Konstruksi (MK)Induk pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Untuk Bina Penataan Bangunan dialokasikan sebesar Rp7,64 triliun yang diperuntukkan bagi proyek pembangunan Bangunan Gedung Pusat Pemerintahan, Kantor Presiden, Gedung Sekretariat Presiden, Wisma Negara, Gedung Kementerian Koordinator, Gedung Kantor Kemensetneg, Gedung Kantor Kementerian/Lembaga, Masjid Negara, Gedung dan Kawasan Beranda Nusantara, Rencana Detail dan Pengembangan Kawasan KIPP.

Sedangkan bagi perencanaan dan pengendalian dialokasikan sebesar Rp40,24 miliar, yang diperuntukkan bagi Pengendalian dan Monitoring Kegiatan, Operasional Satgas IKN dan biaya pendukung pembebasan lahan.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun dermaga logistik dan material di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, untuk menunjang pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) Nusantara dengan anggaran sekitar Rp99,6 miliar.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Penajam Paser Utara Ahmad di Penajam, mengatakan Kementerian PUPR menargetkan pembangunan dermaga logistik dan material di IKN baru selesai pertengahan tahun ini.