Respons Ambisi China, AS Kembali Buka Kedubes di Kepulauan Solomon Setelah 30 Tahun Absen

Liputan6.com, Washington - Amerika Serikat (AS) membuka kedutaan besarnya di Kepulauan Solomon setelah absen selama 30 tahun. Langkah ini merupakan upaya meningkatkan hubungan diplomatik di Pasifik untuk merespons pengaruh China yang semakin meluas.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengumumkan kabar tersebut pada Rabu (1/2/2023) malam. Dia mengatakan bahwa lebih dari bagian dunia mana pun, kawasan Indo Pasifik, termasuk Kepulauan Pasifik, akan membentuk lintasan dunia pada Abad ke-21.

AS mengumumkan rencana untuk membuka misi diplomatik di Kepulauan Solomon selama kunjungan Menlu Blinken ke kawasan itu tahun lalu. Kedutaan Besar AS terakhir di Kepulauan Solomon ditutup pada tahun 1993 di tengah pemotongan anggaran pasca Perang Dingin. Sejak saat itu, keberadaan AS di Kepulauan Solomon diwakili oleh duta besar yang berbasis di Papua Nugini.

Dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada Rabu, Blinken mengatakan Kementerian Luar Negeri AS memberi tahu pemerintah Kepulauan Solomon bahwa kedutaan baru di Ibu Kota Honiara akan secara resmi dibuka pada 27 Januari.

"Pembukaan kedutaan dibangun atas upaya kami tidak hanya untuk menempatkan lebih banyak personel diplomatik di seluruh kawasan, tetapi juga untuk terlibat lebih jauh dengan tetangga Pasifik kami, menghubungkan program dan sumber daya Amerika Serikat dengan kebutuhan di lapangan, dan membangun ikatan hubungan orang-ke-orang," kata Menlu Blinke seperti dikutip dari The Guardian, Kamis (2/2).

Langkah AS tersebut dilakukan di tengah kekhawatiran di antara Washington dan sekutunya tentang ambisi militer China di kawasan Indo-Pasifik setelah Beijing mencapai pakta keamanan komprehensif dengan Kepulauan Solomon tahun lalu.

Pada September, Presiden AS Joe Biden menjamu para pemimpin Pasifik dalam pertemuan puncak di Washington, di mana dia berjanji membantu mencegah "paksaan ekonomi" China serta bekerja lebih keras dengan sekutu dan mitra untuk memenuhi kebutuhan penduduk negara kepulauan di Pasifik.

Deklarasi bersama antara AS dan 14 negara kepulauan Pasifik kemudian memutuskan untuk memperkuat kemitraan mereka dan mengatakan mereka berbagi visi untuk kawasan di mana "demokrasi akan dapat berkembang".

Mereka yang mendukung dokumen tersebut termasuk Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare, yang pemerintahnya sebelumnya mengindikasikan tidak akan menandatangani karena khawatir mengancam hubungannya dengan China.