Prabowo Tinjau Ulang Seluruh Undang-Undang hingga Perpres, Apa Prioritasnya?

Soal Wacana Jokowi Utus Jenderal ke Myanmar, Ini Kata Kemlu RI

Jokowi menyampaikan wacana untuk mengutus seorang jenderal ke Myanmar dalam wawancaranya dengan Reuters.

oleh Tommy K. Rony diperbarui 03 Feb 2023, 19:19 WIB

Diterbitkan 03 Feb 2023, 19:19 WIB

Myanmar Gelar Parade Militer di Hari Angkatan Bersenjata

Panglima Tertinggi Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing memimpin parade tentara pada Hari Angkatan Bersenjata di Naypyitaw, Myanmar, Sabtu (27/3/2021). Myanmar saat ini sedang dalam kekacauan sejak para jenderal militer menggulingkan dan menahan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi pada Februari. (AP Photo)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu mengungkap rencana mengutus seorang jenderal ke Myanmar untuk berbicara dengan junta militer. Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam wawancaranya dengan Reuters.

Jokowi berharap langkah itu bisa menunjukkan kepada junta militer soal bagaimana Indonesia berhasil bertransisi menujuk demokrasi.

Ditanya mengenai informasi lebih lanjut terkait rencana tersebut, pihak Kementerian Luar Negeri RI menuturkan belum ada pembahasan mengenai isu itu pada ASEAN Foreign Ministers' Retreat Meetings.

"Tadi para menlu membahas apa yang akan dilakukan untuk implementasi Five-Point of Consensus seperti yang disampaikan oleh bu menlu, ada kebulatan, mereka united, dalam mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh Indonesia," ujar Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Sidharto Suryodipuro usai acara ASEAN Foreign Ministers' Retreat Meetings, Jumat (3/2/2023).

Ketika ditanya terkait rencana Jokowi, Sidharto mengatakan, "Tadi tidak dibahas waktu makan siang."

Sejauh ini, Indonesia sudah membentuk Office of the Special Envoy untuk isu Myanmar yang dikoordinasikan Menlu RI Retno Marsudi.

"Pada saat ini fokus Indonesia sebagai ketua adalah menjalin komunikasi dengan semua pihak dalam rangka mendorong penghentian kekerasan supaya bisa tercipta kondisi dialog yang inklusif dan penyaluran bantuan kemanusiaan," jelas Sidharto.

Sebagai informasi, utusan Myanmar tidak datang ke pertemuan ASEAN hari ini.

ASEAN Tidak Boleh Jadi Proksi

Menlu RI Retno Marsudi di acara ASEAN Coordinating Council Meeting 2023, Jakarta. Dok: Tommy Kurnia/Liputan6.com

Sebelumnya, Menlu Retno yang mengutip pernyataan Presiden Jokowi menegaskan bahwa ASEAN tidak boleh menjadi proksi pihak mana pun.

"ASEAN tidak boleh menjadi proksi dari pihak mana pun. Sentralitas dan persatuan ASEAN harus dijaga dan diutamakan sebagai modalitas utama kita. Pada saat yang sama, presiden juga menggarisbawahi pentingnya menjunjung prinsip-prinsip demokrasi, hukum, dan HAM sesuai Piagam ASEAN," ujar Menlu Retno.

Lebih lanjut, Menlu Retno mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi ingin ASEAN menjadi pusat pertumbuhan. Ini selaras dengan tema "ASEAN Matters, Epicentrum of Growth" yang dibawa Indonesia sebagai ketua ASEAN 2023.

Untuk meraih hal tersebut, Indonesia menekankan pentingnya stabilitas regional.

"Ini hanya bisa dicapai jika stabilitas politik dan perdamaian regional dipelihara," tegas Menlu Retno.

Saat makan siang dengan para menlu ASEAN, Menlu Retno menegaskan Five-Point Consensus tetap menjadi referensi utama terhadap krisis Myanmar. Menlu Retno ingin adanya komunikasi dengan semua pihak di Myanmar untuk membangun kondisi yang kondusif demi dialog yang inklusif.

Dua hal yang dibutuhkan untuk meraih kedua hal tersebut, menurut Menlu Retno, adalah mengurangi kekerasan dan melanjutkan bantuan kemanusiaan di Myanmar.

"Semua anggota saat working lunch memberikan dukungan penuh kepada pendekatan-pendekatan Indonesia dalam menangani situasi di Myanmar," sebut Menlu Retno.