Respons Invasi Rusia ke Ukraina dan Kekhawatiran atas China, Inggris Tingkatkan Belanja Militer Rp92 Triliun

Liputan6.com, London - Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak pada Senin (13/3/2023) menegaskan akan meningkatkan belanja militer sebesar US$ 6 miliar atau sekitar Rp92 triliun selama dua tahun ke depan.

Namun, peningkatan tersebut, bagian dari pembaruan besar pada kebijakan luar negeri dan pertahanan Inggris, masih kurang dari yang diinginkan pejabat militer. PM Sunak menuturkan, Inggris akan meningkatkan pengeluaran militer menjadi 2,5 persen dari produk domestik bruto (PDB) dalam jangka panjang, tetapi dia tidak merilis waktunya.

Saat ini, Inggris menghabiskan lebih dari 2 persen dari PDB untuk pertahanan dan para pemimpin militer menginginkannya meningkat menjadi 3 persen. Demikian dilansir AP, Selasa (14/3/2023).

Inggris terakhir kali membuat kerangka kebijakan pertahanan, keamanan, dan luar negeri, yang dikenal sebagai Tinjauan Terpadu pada tahun 2021. Pembaruan ini diambil sebagai respons atas dunia yang semakin bergejolak, khususnya invasi Rusia ke Ukraina dan kekhawatiran Inggris tentang apa yang disebutnya sebagai tantangan yang menentukan zaman yang dihadirkan oleh aktivitas militer, keuangan, dan diplomatik Partai Komunis China yang semakin memprihatinkan.

Anggaran ekstra tersebut sebagian akan digunakan untuk mengisi kembali stok amunisi Inggris, yang habis untuk memasok pertahanan Ukraina. Sebagian lainnya juga akan ditujukan untuk kesepakatan Inggris-Amerika Serikat (AS)-Australia untuk membangun kapal selam bertenaga nuklir melalui pakta militer AUKUS, yang dibuat oleh ketiga negara pada tahun 2021 di tengah meningkatnya kekhawatiran tentang China di Pasifik.

Badan-badan intelijen Inggris telah menyatakan keprihatinan yang semakin besar tentang kekuatan militer, kegiatan rahasia, dan ekonomi China. Ken McCallum, kepala agen mata-mata domestik MI5, mengatakan pada November bahwa aktivitas Partai Komunis China menimbulkan tantangan strategis yang paling mengubah permainan bagi Inggris.

Kekhawatiran itu telah memicu kampanye pengejaran pemerintah di China, termasuk pelatihan bahasa Mandarin untuk pejabat Inggris dan dorongan untuk mengamankan sumber mineral kritis baru yang penting bagi teknologi.

Di lain sisi, PM Sunak juga menekankan perlunya hubungan ekonomi dengan China, yang membuat jengkel anggota Partai Konservatif yang berkuasa.

Berbicara saat dia melakukan perjalanan ke AS, PM Sunak mengatakan, "China menyajikan tantangan yang menentukan zaman bagi kita dan tatanan global. Itu adalah rezim yang semakin otoriter di dalam negeri dan tegas di luar negeri, dan memiliki keinginan untuk membentuk kembali tatanan dunia."

Tapi kemudian PM Sunak menambahkan, "Anda tidak bisa mengabaikan China, mengingat ukuran ekonominya... Adalah tepat untuk terlibat dengan China, pada isu-isu yang dapat kita temukan titik temu dan membuat perbedaan, misalnya perubahan iklim, kesehatan global, stabilitas ekonomi makro."