Debat Anies vs. Luhut, Ini Respons Uni Eropa Soal Subsidi Mobil Listrik

Liputan6.com, Jakarta - Perdebatan sengit terjadi antara Calon Presiden RI Anies Baswedan dan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Keduanya memiliki pandangan yang berbeda soal subsidi kendaraan listrik. 

Anies berkata pemerintah harusnya fokus ke transportasi massal, sebab mobil listrik hanya bisa dijangkau kelompok tertentu saja. Transportasi massal juga dinilai lebih ramah lingkungan ketimbang mobil listrik. 

Luhut secara tegas tidak tidak setuju. Ia berkata pemerintah sudah melakukan hitung-hitungan terkait mobil listrik. Anies pun diminta agar tidak melawan tren global yang pro-kendaraan listrik. 

Anggota Parlemen Eropa dari Uni Eropa melihat ada jalan tengah dalam perdebatan tersebut. Jalan tengah itu adalah transportasi massal dengan tenaga listrik. 

Hal itu dijelaskan oleh Marian-Jan Marinescu yang memimpin delegasi Komite Transportasi dan Pariwisata di Parlemen Eropa. 

"Elektrifikasi transportasi publik, terutama di kota-kota besar, akan mengurangi emisi ketimbang transportasi pribadi," ujar Marinescu saat berkunjung ke Hutan Mangrove di Jakarta Utara, Rabu (17/5/2023).

Namun, Marinescu menyorot bahwa subsidi kendaraan listrik memang penting, karena harganya diperkirakan akan naik pada tahun depan. Hal itu penting agar warga seperti di Jakarta bisa naik kendaraan listrik.

"Subsidi untuk kendaraan-kendaraan listrik itu diperlukan, pada awal tahun depan harganya tidak akan terjangkau bagi masyarakat. Dan jika kamu melihat di kota Jakarta, jika kamu tidak punya skuter (motor matic), atau mobil, kamu tidak bisa bertemu satu sama lain, kamu tak bisa pergi kerja," ujar Marinescu.

Ia pun menjelaskan demi mendukung konektivitas dan emisi rendah tersebut, maka negara-negara "harus mensubsidi kendaraan-kendaraan listrik" agar bisa terjangkau di banyak negara.

Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko menegaskan kalau subsidi terhadap mobil listrik masih tetap jalan. Menurutnya, pemerintah sudah menyusun kebijakan subsidi mobil listrik yang memang perlu diteruskan.

Hal ini merespons adanya kritik yang dilayangkan oleh Anies Baswedan beberapa waktu lalu. Anies menilai subsidi kendaraan listrik tidak tepat jika menyasar mobil pribadi, dia condong subsidi diarahkan ke kendaraan transportasi umum. 

Menanggapi itu, Moeldoko menegaskan kalau kebijakan subsidi sudah jadi jalan yang ditetapkan pemerintah.

"Jalan aja. Wong itu program pemerintah," kata dia saat ditemui di Hotel Pullman, Jakarta, Senin (15/5).

Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) ini juga menegaskan kalau subsidi mobil listrik untuk mendorong pengembangannya. Baik itu kendaraan pribadi, maupun kendaraan untuk transportasi umun.

"Pemerimtah telah menyiapkam instrumen untuk pengembangan mobil listrik, (jadi) tetap jalan," tegas Moeldoko.

Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel meminta pemerintah untuk fokus membangun pemerataan ekonomi dan menanggulangi kemiskinan. Tak hanya itu, Gobel juga meminta pemerintah untuk memperkuat sektor pertanian, perikanan, dan pangan pada umumnya. 

"Subsidi untuk yang apa, bukan untuk yang berdaya. Mari kita gunakan akal sehat dan nurani kita dalam bernegara. Mana yang lebih prioritas dan urgen, membangun pertanian dengan mensubsidi petani dan pertanian atau mensubsidi mobil listrik dan pengusaha kaya?,” kata Rachmat Gobel, Senin (15/5).  

Politisi Partai NasDem tersebut mengutarakan hal itu kala menanggapi kebijakan pemerintah yang memberikan subsidi untuk sepeda motor listrik dan subsidi untuk mobil listrik. Apalagi jumlah subsidi yang diberikan jumlahnya tak main-main, yakni Rp 7 juta untuk sepeda motor dan sekitar Rp25 juta hingga Rp80 juta untuk mobil.

Selain itu, pemerintah juga akan mengganti mobil dinas pejabat eselon I dan eselon II serta sepeda motor dinas dari kendaraan berbahan bakar minyak ke kendaraan listrik. Anggaran untuk tiap pembelian satu mobil listrik itu mencapai Rp966 juta. Sedangkan anggaran untuk motor listrik adalah Rp 28 juta per unit. Nilai total subsidi sepeda motor listrik untuk periode 2023-2024 mencapai Rp 7 triliun. 

Angka ini belum termasuk subsidi mobil listrik yang nilai subsidi per unitnya jauh lebih besar. Subsidi ini diberikan kepada produsen kendaraan listrik. Tujuan kebijakan ini adalah untuk mengurangi polusi udara. Pada sisi lain, saat ini untuk pembelian mobil listrik harus antre berbulan-bulan. 

"Jadi sebetulnya tidak ada masalah demand di sini. Sehingga pemerintah sudah tak perlu turun tangan lagi. Pemerintah justru harus turun tangan dalam mengurangi kemiskinan serta menguatkan pertanian dan perikanan. Mari kita efektifkan dana negara untuk hal-hal yang prioritas dan mendesak. Keberpihakan kita harus jelas untuk siapa dan kepada siapa," kata Gobel.

Politisi yang juga pengusaha asal Gorontalo itu mengatakan, para menteri yang menjadi pembantu presiden harus tegak lurus pada visi presiden. Ia pun meminta penggunaan APBN untuk digunakan sebaik-baiknya demi kepentingan rakyat. 

"Kita harus jaga visi presiden yang sudah baik. Jangan ada yang belok-belok. Kita harus jaga APBN untuk sebesar-besar kepentingan rakyat. APBN itu berasal dari pajak rakyat. Jadi harus Kembali ke rakyat," ucapnya.