Iran Ancam Akan Musnahkan Israel Jika Perang di Gaza Meluas

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Luar Negeri Iran Ali Bagheri Kani mengancam Israel akan hancur jika serangan terhadap Gaza meluas.

Dikutip dari laman Tehrantimes, Rabu (1/11/2023) ia menyampaikan pernyataan tersebut dalam sebuah wawancara yang disiarkan televisi pada Senin kemarin ketika Israel terus menggempur Gaza yang diblokade sejak 7 Oktober 2023.

Operasi perlawanan Palestina melawan Israel digambarkan oleh Bagheri Kani sebagai “bencana yang tidak dapat diperbaiki dalam sistem militer dan keamanan rezim Zionis.”

Selain itu, diplomat senior Iran ini menyatakan bahwa operasi al-Aqsa menimbulkan “bencana dalam sistem strategis dunia Barat yang dipimpin AS.”

“Amerika kini dilanda masalah strategis dan tidak dapat menebak langkah perlawanan selanjutnya untuk mengambil keputusan yang tepat,” ujarnya.

Wakil menteri luar negeri Iran juga menanggapi sinyal-sinyal yang disampaikan para pejabat Amerika kepada Iran, dan menekankan bahwa hal ini dimaksudkan untuk menghindari eskalasi situasi lebih lanjut.

“Namun, Amerika sendiri adalah pihak utama yang bertanggung jawab atas kelanjutan dan perluasan konflik melalui dukungan mereka yang tidak terkendali terhadap Zionis,” tegasnya.

Bagheri Kani menekankan, “Oleh karena itu, pihak utama yang bertanggung jawab atas kejahatan Zionis, setelah Zionis, adalah orang Amerika."

Selama ini, Amerika Serikat telah memasok ribuan persenjataan kepada rezim Israel sejak kampanye agresi Israel terhadap Jalur Gaza yang terkepung dilancarkan.

Selain itu, Washington telah memberikan banyak bantuan politik kepada rezim Tel Aviv dengan memveto resolusi Dewan Keamanan PBB.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan parlemen terus mendorong pemerintah mengambil langkah diplomasi dalam mendukung penyelesaian konflik Israel dan Palestina.

"Merespons konflik bersenjata yang terjadi antara Israel dan kelompok militan Palestina, Hamas, yang telah menewaskan ribuan orang, DPR RI terus mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah diplomasi dalam mendukung penyelesaian yang adil bagi Palestina," kata Puan saat membacakan pidato dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-8 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/10/2023) seperti dilansir Antara.

Dia menyebut parlemen juga terus menyuarakan pengakuan internasional terhadap kedaulatan dan kemerdekaan rakyat Palestina.

Puan kemudian menjelaskan serangkaian kegiatan diplomasi parlemen yang akan dilakukan pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024. Di antaranya, DPR RI akan menjadi tuan rumah kegiatan MIKTA Speakers Consultation (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki dan Australia) ke-9 di Jakarta pada 20 November 2023.

"DPR RI juga akan melakukan pertemuan bilateral dengan berbagai negara, yaitu Korea Selatan, Afrika Selatan, Polandia, serta Uni Eropa. DPR RI akan terus berupaya untuk dapat melaksanakan tugas diplomasi antar-parlemen sehingga Indonesia memiliki posisi politik luar negeri yang semakin kuat," tuturnya.

Selain Puan, tampak hadir pula para Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel, Lodewijk F. Paulus, dan Sufmi Dasco Ahmad.

Berdasarkan laporan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, rapat paripurna tersebut dihadiri oleh 154 anggota dewan secara fisik dan 140 anggota dewan lainnya menyatakan izin.

Sebelumnya, Grup Kerja Sama Bilateral Badan Kerja Sama Antar-Parlemen DPR RI-Parlemen Palestina bersama Yayasan Persahabatan dan Studi Peradaban membagikan syal Palestina kepada anggota DPR yang hendak mengikuti Rapat Paripurna Ke-8 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 di Jakarta, Selasa.

Ketua Grup Kerja Sama Bilateral Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (GKSB BKSAP) DPR RI-Parlemen Palestina Syahrul Aidi Maazat mengatakan pembagian syal Palestina tersebut sebagai gerakan inisiatif yang diinisiasi lembaganya dalam rangka memberikan dukungan kepada Palestina.

"Tentu kita parlemen juga memberikan dukungan itu, teman-teman di GKSB dalam sidang-sidang kemarin juga memberikan resolusi ya untuk penanganan kasus Israel Palestina," kata Syahrul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.