Tokoh Masyarakat Kaltim Yakin IKN Akan Tetap Jalan Lantaran Punya Banyak Manfaat

Tokoh masyarakat sekaligus mantan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor yakin bahwa proyek Ibu Kota Negara (IKN) akan tetap berjalan lantaran punya banyak manfaat bagi masyarakat Indonesia.

oleh Teddy Tri Setio Berty diperbarui 07 Des 2023, 03:02 WIB
Diterbitkan 07 Des 2023, 03:02 WIB
Isran Noor
Mantan ubernur Kalimantan Timut, Isran Noor.

Liputan6.com, Jakarta - Tokoh masyarakat sekaligus mantan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor yakin bahwa proyek Ibu Kota Negara (IKN) akan tetap berjalan lantaran punya banyak manfaat bagi masyarakat Indonesia.

"Saya sudah ada feeling (perasaan) pasti IKN itu di Kaltim. Jadi otomatis saya dukung," ujar Isran Noor saat ditemui media di Dubai, UEA pada Senin (4/12/2023).

"Itukan bukan kepentingan untuk masyarakat Kalimantan saja. Pasti masyarakat Kaltim dan Indonesia bagian tengah dan timur bisa mendapat manfaat."

Meski begitu, Isran Noor tak menampik bahwa tetap ada pro dan kontra akan kebijakan Presiden Joko Widodo.

"Kalau ada yang menolak wajar saja. Tapi tidak semua. Lebih banyak yang menerima. Saya pernah dihubungi teman. Pak Isran ini ada 25 ribu warga yang menolak IKN di Kaltim. Kalau 25 ribu menolak. Maka ada 277 juta orang lain di Indonesia bisa menerima," kata Isran Noor.

"Biasa yg menolak itu, mungkin karena mereka belum paham. Belum mengerti. Dan kelompok ini harus diberi pemahaman."

"Setahu saya warga Kaltim tidak ada yang menolak."

Ia menyebut bahwa dampak ekonomi sangat terasa di kawasan setelah adanya pembangunan Ibu Kota Negara di Nusantara.

"Ini ada dampaknya. Tidak pernah dalam sejarah Kaltim ini bisa pertumbuhannya bagus. Dan investasi pemerintah meningkat itu berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara makro," kata Isran Noor.

 "Sekarang hotel di Kaltim penuh, kursi pesawat sulit didapat Ke Samarinda hingga Balikpapan, itu dampak yang dirasakan.

Isran Noor: Indonesia Tak Lagi Jawa Sentris

Tokoh masyarakat sekaligus mantan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor menyebut bahwa dampak ekonomi sangat terasa di kawasan setelah adanya pembangunan Ibu Kota Negara di Nusantara (Liputan6.com/Teddy Tri Setio Berty).
Tokoh masyarakat sekaligus mantan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor menyebut bahwa dampak ekonomi sangat terasa di kawasan setelah adanya pembangunan Ibu Kota Negara di Nusantara (Liputan6.com/Teddy Tri Setio Berty).

Meski begitu, Isran Noor mengakui ada dampak negatif dan positif dari pembangunan IKN.

"Positifnya, kebijakan Presiden Jokowi sekarang ini tidak lagi Jawa Sentris. Jangan wilayah Barat yang banyak dibangun. Itu dampak positifnya. Itu untuk pemerataan keadilan pembangunan," kata Isran Noor.

"Negatifnya orang mengatakan masalah lingkungan. Iya, tapi dampaknya sudah diantisipasi. Misalnya kita ingin membangun sebuah gedung saja pasti ada rumput pohon yang terbunuh. Tapi kita antisipasi dengan menangin dengan melakukan revitalisasi dengan membangun kawasan hutan dulu."

"Dulunya hutan alam. Kini jadi hutan tanaman industri. Jadi soal-soal itu jangan pesimis."

IKN yang dipilih Presiden Joko Widodo meliputi sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Senada dengan Isran Noor, pihak pemerintah di Kalimantan Timur menyebut bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi berkah bagi Kalimantan Timur dan provinsi tetangga di tanah Borneo.

Jawab Kritik Anies Baswedan Terkait IKN

Mantan Gubernur Kalimatan Timur Isran Noor. (Teddy Tri Setio Berty)
Mantan Gubernur Kalimatan Timur Isran Noor. (Teddy Tri Setio Berty)

Pada kesempatan itu, Isran Noor merespons pernyataan calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan yang menyebut akan merevisi aturan terkait IKN jika menang dalam Pilpres 2024.

"Dia bukan pemenang pemilu. Titik," kata Isran Noor saat ditemui oleh wartawan di Dubai, UEA, Senin (4/12/2023).

"Itu aja. Calon Presiden yang menolak, pasti dia bukan pemenang. Menurut saya itu hanya mencari bahan materi untuk beda saja," lanjut dia.

Isran Noor juga merespons terkait pernyataan Anies Baswedan yang menyebut bahwa IKN bukan hal yang mendesak.

Padahal, sambung dia, rencana pindah Ibu Kota sudah ada sejak 57 tahun lalu.

"Bisa-bisa saja. Itu alasan dia saja. Sebenarnya rencana Ibu Kota pindah itu sejak 57 tahun lalu saat presiden pertama kita," kata Isran Noor.

Menurut dia, saat itu, Presiden Sukarno memiliki sejumlah opsi wilayah sebagai Ibu Kota.  

"Bayangkan, zaman Sukarno ingin pindahkan Ibu Kota ke Kalimatan Tengah di Palangkaraya. Presiden Soeharto juga ingin pindahkan ke Jonggol," ujar Isran Noor.

"Itu bukan mendesak. Sudah terlalu lama rencananya. Jadi kalau ingin memindahkan tahun 2022 itu bukan buru-buru," imbuh dia.

Pernyataan Anies Soal IKN

Istana Negara Nusantara
Pembangunan infrastruktur istana negara di Ibu Kota Nusantara sudah mulai terlihat hasilnya pada Kamis (17/8/2023). Secara keseluruhan, Otorita IKN menyebut progres pembangunan IKN sudah mencapai 38 persen. (foto: Abdul Jalil)

Sebelumnya, calon presiden (capres) nomor urut satu Anies Baswedan menegaskan bakal mengkaji kebijakan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur jika jadi presiden terpilih pada pilpres 2024.

Hal ini disampaikan Anies saat menjawab pertanyaan di acara Desak Anies di Bandung, Jawa Barat, Rabu (29/11/2023).

"Kalau kata undang-undang, hari ini ibu kotanya masih Jakarta, dan menurut undang-undang, nantinya akan pindah ke Nusantara. Betul? Nanti saya lihat, kalau saya terpilih, kita akan kaji ulang itu semua," kata Anies Baswedan.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyampaikan, saat ini IKN sudah dimuat dalam bentuk Undang-Undang IKN. Sehingga, kata dia, selama undang-undang tersebut masih ada dan tak diubah, IKN akan lanjut dibangun.

Infografis Siap-Siap Jakarta Ganti Nama Jadi DKJ Usai IKN Resmi Pindah. (Liputan6.com/Abdillah)
Infografis Siap-Siap Jakarta Ganti Nama Jadi DKJ Usai IKN Resmi Pindah. (Liputan6.com/Abdillah)
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya