Korea Utara dan Rusia Bentrok dengan AS Cs soal Uji Coba ICBM

Liputan6.com, Washington, DC - Korea Utara dan Rusia bentrok dengan Amerika Serikat (AS), Korea Selatan, dan sekutu mereka dalam pertemuan darurat Dewan Keamanan (DK) PBB pada Selasa (19/12/2023), mengenai peluncuran terbaru rudal balistik antarbenua (ICBM). Korea Utara menyebutnya sebagai tindakan pencegahan peringatan terhadap ancaman dari AS dan kekuatan musuh lainnya.

Duta Besar (Dubes) Korea Utara Kim Song menuturkan ini adalah tahun paling berbahaya dalam lanskap keamanan militer di Semenanjung Korea. Pernyataannya merujuk pada peningkatan latihan militer AS-Korea Selatan dan pengerahan kapal selam bertenaga nuklir serta aset nuklir lainnya oleh AS ke wilayah tersebut, yang telah menimbulkan bahaya perang nuklir.

Sementara itu, AS dan sembilan sekutunya menggarisbawahi bahwa lima peluncuran ICBM Korea Utara, lebih dari 25 peluncuran rudal balistik, dan tiga peluncuran satelit yang menggunakan rudal balistik tahun ini, melanggar berbagai resolusi Dewan Keamanan PBB serta mengancam perdamaian serta stabilitas negara-negara tetangga dan komunitas internasional.

Dalam pernyataan yang dibacakan sebelum pertemuan DK PBB oleh Wakil Duta Besar AS Robert Wood, ke-10 negara tersebut mengutuk peluncuran ICBM Korea Utara pada 17 Desember dan seluruh peluncuran sebelumnya.

Adapun Dubes Kim Song mendesak komunitas internasional memikirkan masalah keamanan Korea Utara dan menyebut tindakan balasan negaranya sebagai respons yang benar-benar masuk akal, normal, dan reflektif dalam rangka melaksanakan hak sah mereka untuk membela diri.

Dia memperingatkan AS dan Korea Selatan bahwa jika mereka terus melakukan ancaman militer yang ceroboh dan tidak bertanggung jawab, angkatan bersenjata Korea Utara tidak akan pernah tinggal diam dan para provokator akan bertanggung jawab sepenuhnya atas segala konsekuensinya.

"Korea Utara juga akan terus membangun kekuatan strategisnya yang lebih maju untuk membendung dan mengendalikan ancaman apa pun dari AS dan para pengikutnya dengan tindakan balasan yang segera, luar biasa, dan tegas," demikian peringatan Dubes Kim Song.

DK PBB menjatuhkan sanksi setelah uji coba nuklir pertama Korea Utara pada tahun 2006 dan memperketatnya selama bertahun-tahun dalam total 10 resolusi yang berupaya – sejauh ini tidak berhasil – memotong dana dan mengekang program nuklir dan rudal balistik Korea Utara.

Resolusi sanksi terakhir diadopsi oleh DK PBB pada Desember 2017. China dan Rusia memveto resolusi yang disponsori AS pada Mei 2022 yang akan memberlakukan sanksi baru atas serentetan peluncuran ICBM.

China dan Rusia selaku anggota DK PBB yang memegang hak veto telah memblokir tindakan apa pun yang dilakukan terhadap Korea Utara, termasuk pernyataan media, sejak saat itu.

Sepuluh negara, yakni Albania, Ekuador, Prancis, Jepang, Malta, Korea Selatan, Slovenia, Swiss, Inggris, dan Amerika Serikat – mengatakan diamnya DK PBB mengirimkan pesan yang salah kepada Korea Utara dan semua proliferasi.

Mereka mendesak Korea Utara meninggalkan program nuklir dan rudal balistiknya yang melanggar hukum dan sebaliknya berinvestasi dalam memberi makan rakyat Korea Utara serta terlibat dalam diplomasi. Mereka mendorong pula semua anggota DK PBB untuk mengatasi sikap diam mereka yang berkepanjangan dan menegakkan rezim nonproliferasi nuklir.

Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Anna Evstigneeva menyebut upaya mengutuk Korea Utara sebagai pendekatan sepihak. Dia memperingatkan bahwa situasi saat ini sedang meningkat ke jurang yang berbahaya, seraya menunjuk pada Korea Utara dan Korea Selatan yang membenarkan tindakan permusuhan mereka sebagai bentuk pembelaan diri.

Evstigneeva menuduh AS mengerahkan mesin militernya yang sangat besar di wilayah tersebut, dengan mengatakan bahwa hal ini lebih seperti persiapan untuk operasi ofensif, meskipun AS mengatakan bahwa mereka tidak mempunyai niat bermusuhan. Rusia, ungkap Evstigneeva, kembali menyerukan penyelesaian damai atas semua masalah di Semenanjung Korea melalui cara politik dan diplomatik tanpa tekanan eksternal.

Wadubes Wood membantah bahwa latihan militer AS bersifat defensif dan Korea Utara-lah yang melanggar sanksi PBB – bukan Korea Selatan, Jepang, atau AS. Dan dia mengatakan AS telah berulang kali mencoba melakukan dialog tanpa syarat dengan Pyongyang, namun ditolak.