Isi Tuntutan Afrika Selatan ke Israel Atas Kasus Genosida Warga Gaza di Mahkamah Internasional ICJ

Liputan6.com, Den Haag - Mahkamah Internasional (ICJ) pada Kamis (11/1) mulai mendengarkan tuntutan yang diajukan oleh Afrika Selatan terhadap Israel yang melakukan genosida terhadap warga Palestina dalam perangnya di Gaza.

Afrika Selatan telah mengajukan kasus ini ke dalam Konvensi Genosida 1948, dan mengklaim bahwa dengan membunuh warga Palestina di Gaza.

Bahkan efeknya menyebabkan mereka mengalami penderitaan fisik dan mental yang serius, dan memberikan “kondisi kehidupan yang diperkirakan akan mengakibatkan kehancuran fisik” pada mereka, maka Israel bertanggung jawab atas kasus genosida.

Dikutip dari laman Financial Times, Kamis (11/1/2024) Israel dengan keras membantah tuduhan tersebut, dengan alasan bahwa kasus di Afrika Selatan tidak memiliki dasar faktual dan hukum, dan merupakan eksploitasi terhadap pengadilan yang tercela dan menghina.

Israel juga bersikeras bahwa kasus tersebut mematuhi hukum internasional dan bahwa pasukannya hanya menargetkan militan.

“Israel telah menegaskan bahwa penduduk Jalur Gaza bukanlah musuh, dan melakukan segala upaya untuk membatasi kerugian bagi mereka yang tidak terlibat dan mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke Jalur Gaza,” kata Kementerian Luar Negeri Israel.

Konvensi genosida ini dibentuk setelah perang dunia kedua dan Holocaust, yang menewaskan 6 juta orang Yahudi oleh Nazi dan kolaborator mereka.

Baik Afrika Selatan dan Israel merupakan pihak yang menandatangani perjanjian ini, sehingga memungkinkan Afrika Selatan untuk mengajukan kasusnya.

Konvensi tersebut sebelumnya hanya digunakan dalam kasus-kasus yang melibatkan Bosnia dan Serbia; Gambia dan Myanmar; dan perang Rusia di Ukraina.

Keputusan akhir mengenai kasus ini akan memakan waktu bertahun-tahun, dan sidang minggu ini hanya berkaitan dengan permintaan tindakan darurat dari Afrika Selatan.

Meskipun pengadilan mungkin akan memutuskan hal ini dalam waktu beberapa minggu, pengadilan tidak mempunyai cara untuk menegakkannya.

Pada Maret 2022, pengadilan memerintahkan Rusia untuk menghentikan operasi militernya di Ukraina, namun Moskow menolak untuk mematuhinya.

Namun, para pengamat mengatakan bahkan jika langkah-langkah tersebut tidak ditegakkan, keputusan untuk menerapkannya dapat memberikan pukulan terhadap kedudukan negara tersebut dan mengubah cara negara-negara lain menghadapinya, misalnya, dengan membuat keputusan yang tidak benar.

“Menurut saya, pengadilan opini publik memiliki lebih banyak pertimbangan daripada yang disadari orang-orang,” kata Sheila Paylan, pakar hukum internasional dan hak asasi manusia.

“Saya tidak tahu bagaimana reputasi Israel mampu menangani kerugian seperti itu, mengingat pentingnya konvensi yang mengatur hal tersebut.”

Israel menyatakan perang terhadap Hamas setelah militannya menyerbu ke negara itu pada tanggal 7 Oktober, menewaskan sekitar 1.200 orang, menurut pejabat Israel, dan menyandera 240 orang lagi.

Serangan balasannya di Gaza telah menewaskan lebih dari 23.000 orang, menurut para pejabat Palestina, serta membuat 1,9 juta dari 2,3 juta penduduk di wilayah kantong tersebut mengungsi, dan membuat sebagian besar wilayah tersebut tidak dapat dihuni.