Sekitar 8.000 Dokter Magang Korea Selatan Ajukan Resign Massal dan Belum Masuk Kerja

Liputan6.com, Seoul - Hampir 8.000 trainee doctors atau dokter magang di Korea Selatan (Korsel) belum masuk kerja sebagai protes terhadap rencana pemerintah untuk menambah jumlah kursi di sekolah kedokteran, yang bertujuan untuk mengatasi kekurangan dokter.

Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Korea Selatan mengatakan pada Rabu (21/2/2024), mengutip Japan Times, 7.813 dokter yang masih dalam peserta pelatihan telah meninggalkan tempat kerja mereka. Jumlahnya meningkat tajam dari 1.600 orang pada hari sebelumnya ketika aksi buruh dimulai.

Pihak kementerian telah memerintahkan 6.112 dokter peserta pelatihan untuk kembali bekerja dan mengatakan resignation letters (surat pengunduran diri) yang diajukan oleh 8.816 dokter yang masih dalam pelatihan belum diterima.

Secara nasional, terdapat sekitar 13.000 dokter di Korsel, yang memainkan peran penting dalam memberikan perawatan darurat dan serupa dengan medical resident (petugas medis).

Sejauh ini aksi buruh tampaknya hanya menimbulkan gangguan kecil pada sistem layanan kesehatan.

The Seoul National University Hospital (Rumah Sakit Universitas Nasional Seoul), sebuah kelompok rumah sakit besar, mengatakan rumah sakit tersebut berfungsi normal dengan beberapa penundaan dalam operasi. The Asan Medical Center (Pusat Medis Asan) mengatakan sekitar 60% hingga 70% operasinya berjalan sesuai rencana dan sisanya dipengaruhi oleh ketidakhadiran staf.

"Klaim mengenai hak dasar dokter untuk mengambil tindakan kolektif tidak dapat didahulukan dari hak untuk hidup, yang merupakan hak penting dan mendasar dari warga negara," kata kementerian tersebut dalam sebuah pernyataan.

Pemerintahan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol berencana menambah jumlah lowongan dokter di sekolah kedokteran mulai tahun depan sebanyak 2.000 dari 3.058 saat ini, untuk mengurangi kekurangan dokter yang merupakan salah satu yang terburuk di antara negara-negara maju. Dikatakan bahwa langkah ini akan menambah tenaga profesional medis di lebih banyak wilayah di negara ini dan di lebih banyak bidang, yang akan dibutuhkan karena negara ini sedang menghadapi krisis demografi dengan salah satu populasi penduduk yang menua dengan cepat di dunia.

Jajak pendapat menunjukkan bahwa sekitar 75% masyarakat mendukung langkah penambahan dokter, yang dapat membantu mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan.

Tingkat dukungan terhadap Yoon juga meningkat karena ia mengambil sikap keras dalam perselisihan tersebut, yang telah memberikan dorongan ketika Partai Kekuatan Rakyat yang konservatif mencoba untuk mengambil kendali parlemen pada pemilu bulan April.

Dokter-dokter di Korea Selatan termasuk di antara dokter-dokter dengan bayaran terbaik di dunia, dan pendapatan mereka akan menurun jika ada lebih banyak dokter yang memeriksa pasien. Organisation for Economic Co-operation and Development countries sOrganisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan negara-negara menunjukkan pendapatan kotor rata-rata tahunan pekerja mandiri spesialis adalah 6,8 kali lebih besar dibandingkan rata-rata pekerja di Korea Selatan pada tahun 2021, yang merupakan kesenjangan terbesar di antara negara-negara anggota OECD.

Alasan dasarnya adalah "mereka berpikir nilainya akan turun jika jumlah dokter meningkat,” kata Kim Yoon, seorang profesor kebijakan dan manajemen kesehatan di Seoul National University College of Medicine, mengenai aksi buruh.

Kim Yoon memperkirakan perjuangan yang menantang di masa depan. tampaknya sulit bagi para dokter dan pemerintah untuk mundur.

“Jika masalah ini tidak terselesaikan melalui pemilu, maka masalah ini bisa berlangsung lebih dari enam bulan," kata Kim.

Para dokter di Korea Selatan mengatakan langkah untuk menambah tempat di fakultas kedokteran tidak akan mengatasi masalah mendasar seperti kondisi kerja yang sulit, kurangnya spesialis di bidang yang dianggap kurang dibayar, dan konsentrasi dokter di daerah perkotaan.

Pemerintah telah meminta para dokter peserta pelatihan untuk melapor kerja, dan memiliki senjata ampuh dalam perjuangan ini dengan menggunakan Undang-Undang Pelayanan Medis untuk mencabut izin dokter atas tindakan perburuhan berkepanjangan yang mengancam sistem layanan kesehatan.

Pemerintahan Yoon telah membuka ruang gawat darurat di 12 rumah sakit militer di seluruh negeri untuk umum, sebagai tanggapan terhadap aksi buruh dan menerapkan rencana telemedis di seluruh negeri.