Perang Hamas Vs Israel: Netanyahu Akui Akan Kembali ke Meja Perundingan Gencatan Senjata

Liputan6.com, Tel Aviv - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Jumat (29/3/2024), menyetujui kembalinya perundingan gencatan senjata dengan Hamas, satu hari setelah Mahkamah Internasional atau ICJ di Den Haag memerintahkan Israel untuk memberikan bantuan kemanusiaan mendesak kepada warga Palestina tengah dibayangi bencana kelaparan di Jalur Gaza.

Amerika Serikat (AS), Qatar dan Mesir telah berusaha menengahi gencatan senjata dan pembebasan sandera sejak gencatan senjata pertama pada November 2023.

Netanyahu, yang tengah berada di bawah tekanan internal karena kegagalan memulangkan semua sandera yang ditahan oleh kelompok militan sejak 7 Oktober 2023, menyatakan Dia telah berbicara dengan para perunding utama Israel. Dia juga memberikan wewenang kepada delegasi Israel untuk bergabung dalam perundingan gencatan senjata di Qatar dan Mesir mengenai hal ini pada hari itu. Demikian seperti dilansir VOA Indonesia, Sabtu (30/3).

Hamas sebelumnya mengusulkan proses gencatan senjata bertahap, yang mana mereka akan membebaskan semua sandera yang tersisa sebagai imbalan atas berakhirnya perang dan penarikan penuh pasukan Israel dari Jalur Gaza, pembukaan perbatasannya untuk bantuan dan rekonstruksi, dan pembebasan ratusan sandera tahanan Palestina, termasuk petinggi militan yang menjalani hukuman seumur hidup.

Netanyahu menyebut persyaratan Hamas hanya khayalan dan berjanji melanjutkan serangan Israel setelah pembebasan sandera dan terus berperang sampai kelompok militan tersebut dihancurkan.

Hamas diyakini menyandera sekitar 100 orang dan jasad sekitar 30 orang yang terbunuh di Israel selama serangan Hamas pada 7 Oktober atau mereka yang tewas dalam penawanan. 

Sejauh ini, menurut otoritas kesehatan Jalur Gaza, serangan balasan Israel ke Jalur Gaza telah menewaskan sedikitnya 32.623 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak, dan melukai lebih dari 70.000 orang.

Sebagian besar wilayah kantong tersebut telah hancur menjadi puing-puing, dan sebagian besar penduduk Jalur Gaza berlindung di kota perbatasan selatan, Rafah.

Mahkamah Internasional memerintahkan Israel mengambil semua tindakan yang diperlukan dan efektif untuk memastikan, tanpa penundaan pasokan layanan dasar dan bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan.

Philippe Lazzarini, kepala badan PBB untuk pengungsi Palestina, memperingatkan dalam sebuah unggahan di platform media sosial X pada Kamis bahwa keputusan ICJ adalah "pengingat yang nyata bahwa bencana situasi kemanusiaan di Jalur Gaza adalah buatan manusia + semakin memburuk."

Menurut PBB dan organisasi bantuan internasional, sekitar 2,3 juta penduduk Jalur Gaza menghadapi tingkat kerawanan pangan yang sangat tinggi. Hal ini disebabkan oleh hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pengiriman bantuan oleh Israel, situasi konflik yang berlangsung, serta gangguan terhadap ketertiban umum.