Frustrasi Melaporkan soal Anak-anak Palestina yang Tewas di Gaza, Pejabat AS Pilih Mundur

Liputan6.com, Washington, DC - Wakil penasihat politik Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) untuk Jalur Gaza, salah satu dari dua orang khusus di pemerintah AS yang menangani Jalur Gaza, mengundurkan diri karena kebijakan pemerintah AS terkait perang Israel di wilayah kantong Palestina itu.

Mike Casey, seorang veteran Angkatan Darat AS yang pernah bertugas di Irak, mengatakan kepada The Guardian dalam wawancara pada hari Rabu (18/12/2024) bahwa dia diam-diam mengajukan pengunduran dirinya pada Juli setelah empat tahun bekerja di Kementerian Luar Negeri AS.

Dia menjelaskan bahwa keputusannya didorong oleh kekecewaan terhadap kebijakan AS terhadap Palestina, baik dalam hal kemanusiaan maupun politik, yang menurutnya, pada dasarnya membiarkan Israel melakukan apa pun yang diinginkannya.

"Kami tidak punya kebijakan tentang Palestina. Kami hanya melakukan apa yang diinginkan oleh Israel," kata Casey kepada The Guardian pada Jumat (20/12).

"Saya terlalu malu untuk terus menjadi seorang diplomat AS. Saya tahu saya tidak bisa melanjutkan ke penugasan lain dan berfungsi dengan baik."

Menurut pengumuman lowongan pekerjaan internal yang diperoleh The Guardian, deskripsi pekerjaan Casey mencakup tugas sebagai petugas pelaporan politik utama untuk masalah politik internal dan isu keamanan di Jalur Gaza serta rekonsiliasi Palestina.

"Petugas ini memimpin upaya kolaborasi antar lembaga dalam misi AS terkait Gaza dan bertanggung jawab atas masalah ekonomi Gaza jika diperlukan," ujarnya.

Kantor Urusan Palestina AS adalah sebuah divisi di bawah Kementerian Luar Negeri AS yang bertugas menjalin hubungan dengan Otoritas Palestina dan menangani isu-isu terkait Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Kantor Urusan Palestina AS didirikan pada Juni 2022 dan menjadi inti dari keterlibatan AS dengan Palestina.

Casey mengatakan dia dan rekan-rekannya mengusulkan berbagai strategi untuk rekonstruksi Jalur Gaza, namun semua ide itu ditolak mentah-mentah.

"Setiap ide yang kami ajukan, (pemerintahan Biden) meresponsnya dengan, 'Israel punya ide lain'," tutur dia.

Usulan dari Israel termasuk menyerahkan pengelolaan Jalur Gaza kepada klan-klan lokal.

"Kami menulis banyak laporan dan kabel (pesan rahasia yang dikomunikasikan misi luar negeri dengan pemerintah di negara asalnya) yang menjelaskan mengapa itu tidak akan berhasil," jelas Casey. "Bukan kepentingan kami untuk membiarkan para panglima perang yang mengendalikan Gaza."

Pekerjaan Casey juga meliputi mendokumentasikan situasi kemanusiaan dan politik di Jalur Gaza melalui penelitian, pelaporan, dan kabel yang diklasifikasikan.

"Kami menulis pembaruan harian tentang Gaza," katanya, sambil menambahkan bahwa rekan-rekannya bercanda bahwa mereka bisa melampirkan uang pada laporan itu, namun tetap saja tidak ada yang membacanya.

Dia menceritakan sebuah momen di awal perang yang sangat mengena baginya: ketika Presiden Joe Biden secara terbuka meragukan angka korban tewas di Jalur Gaza — angka yang telah dia dokumentasikan sendiri.

"Saya yang menulis laporan-laporan itu," ungkap Casey. "Lalu, apa gunanya saya menulis hal-hal itu jika Anda hanya akan mengabaikannya?"

"Saya sudah sangat lelah menulis tentang anak-anak yang tewas," tambahnya. "Terus-menerus harus membuktikan kepada Washington bahwa anak-anak ini benar-benar mati, lalu melihat tak ada yang terjadi."

Saat ini, Casey bekerja di sebuah bank lokal di Michigan.

Dia bukan pejabat AS pertama yang mengundurkan diri sejak dimulainya perang Israel di Jalur Gaza. Lebih dari selusin pejabat telah keluar dari pemerintahan Biden karena frustrasi terhadap kebijakan AS mengenai Jalur Gaza.

Para pejabat ini berasal dari berbagai lembaga domestik, seperti Tariq Habash dari Kementerian Pendidikan AS hingga pejabat senior Kementerian Luar Negeri AS yang terlibat langsung dalam pengawasan penjualan senjata AS ke Israel, seperti Josh Paul.