Presiden Baru Taiwan Desak Stop Intimidasi Militer, China: Kemerdekaan Adalah Jalan Buntu

Liputan6.com, Taipei - Presiden baru Taiwan, Lai Ching-te (64) atau dikenal pula William Lai, dilantik hari ini Senin (20/5/2024). Dalam pidato pelantikannya, dia mendesak China untuk menghentikan intimidasi militernya terhadap Taiwan, yang diklaim Beijing sebagai wilayahnya.

"Rekan-rekan sebangsa, kita punya cita-cita untuk mewujudkan perdamaian, tapi kita tidak boleh berilusi," kata William Lai setelah dilantik, seperti dilansir kantor berita AP.

"Mengingat China belum menghentikan penggunaan kekuatannya untuk menyerang Taiwan, kita harus memahami bahwa meskipun kita sepenuhnya menerima usulan China dan menyerahkan kedaulatan kita, upaya China untuk mencaplok Taiwan tidak akan hilang."

William Lai menggantikan Tsai Ing-wen (67), yang memimpin Taiwan melalui delapan tahun pembangunan ekonomi dan sosial, termasuk saat pandemi COVID-19 dan ancaman militer China yang meningkat.

Ribuan orang dilaporkan berkumpul di depan Gedung Kantor Kepresidenan di Taipei untuk menghadiri upacara pelantikan William Lai.

William Lai menerima ucapan selamat dari sesama politikus dan delegasi dari 12 negara yang memelihara hubungan diplomatik resmi dengan Taiwan, serta politikus dari Amerika Serikat (AS), Jepang, dan berbagai negara Eropa.

Di masa jabatannya, William Lai berjanji untuk melanjutkan upaya pendahulunya menjaga stabilitas dengan China sambil meningkatkan keamanan Taiwan melalui impor pesawat tempur canggih dan teknologi lainnya dari mitra dekatnya, AS, perluasan industri pertahanan dengan manufaktur kapal selam dan pesawat terbang, dan penguatan kemitraan regional dengan sekutu tidak resmi Taiwan seperti AS, Jepang, Korea Selatan, dan Filipina.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengucapkan selamat kepada Lai atas pelantikannya.

"Kami berharap dapat bekerja sama dengan Presiden Lai dan seluruh spektrum politik Taiwan untuk memajukan kepentingan dan nilai-nilai bersama, memperdalam hubungan tidak resmi yang telah lama terjalin, dan menjaga perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan," kata Blinken.

William Lai dipandang mewarisi kebijakan progresif, termasuk layanan kesehatan universal, dukungan terhadap pendidikan tinggi, dan dukungan terhadap kelompok minoritas, termasuk menjadikan Taiwan sebagai negara pertama di Asia yang mengakui pernikahan sesama jenis.

Menjadi wakil presiden pada masa jabatan kedua Tsai Ing-wen, William Lai tampil lebih sebagai penghasut di awal kariernya. Pada tahun 2017, dia menggambarkan dirinya sebagai "pekerja pragmatis untuk kemerdekaan Taiwan", pernyataan yang kemudian memicu teguran Beijing. Sejak itu, dia disebut melunakkan pendiriannya dan sekarang mendukung mempertahankan status quo di Selat Taiwan dan dialog dengan China.

China mengklaim Taiwan sebagai wilayahnya dan meningkatkan ancamannya untuk mencaplok Taiwan dengan kekerasan jika diperlukan.

William Lai dilaporkan akan melanjutkan upaya Tsai Ing-wen untuk memperkuat hubungan dengan AS, yang tidak secara resmi mengakui Taiwan sebagai sebuah negara, namun terikat oleh hukumnya sendiri untuk menyediakan sarana bagi Taiwan untuk mempertahankan diri.

Selama masa jabatan Tsai Ing-wen, Taiwan menjadi negara pertama di Asia yang melegalkan pernikahan sesama jenis, meskipun para kritikus mengatakan dia menghindari tanggung jawab politik dengan menyerahkan keputusan tersebut ke Mahkamah Agung dan serangkaian referendum.

Tsai Ing-wen memperpanjang masa wajib militer menjadi satu tahun. Dia juga memulai upaya modernisasi militer, termasuk program pembangunan kapal selam buatan dalam negeri yang masing-masing bernilai lebih dari USD 16 miliar.

Kepemimpinan Tsai Ing-wen selama pandemi ini memecah opini publik, dengan sebagian besar orang mengagumi kemampuan awal Taiwan untuk mencegah sebagian besar virus berada di luar perbatasannya, namun mengkritik kurangnya investasi dalam rapid test seiring dengan berkembangnya pandemi.

China merespons pernyataan William Lai dengan mengatakan, "Kemerdekaan Taiwan adalah jalan buntu."

"Terlepas dari dalih atau panji yang mendasari upaya tersebut, dorongan untuk kemerdekaan Taiwan pasti akan gagal," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China  Wang Wenbin pada Senin sore, seperti dilansir BBC.

China jelas tidak menyukai William Lai yang berasal dan Partai Progresif Demokratik (DPP), yang mereka anggap pro-kemerdekaan. Untuk itu, China telah meningkatkan serangan militer di sekitar perairan dan wilayah udara Taiwan sejak kemenangannya dalam pemilu pada bulan Januari.