Indonesia Minta Tiongkok Patuhi Hukum Internasional demi Stabilitas di Laut China Selatan

Liputan6.com, Vientiane - Indonesia mendesak Tiongkok untuk mematuhi hukum internasional demi menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan Laut China Selatan.

Hal ini diutarakan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-RRT pada Kamis (10/10/2024).

"Pak Wapres menyampaikan situasi di Laut China Selatan. Pak Wapres tekankan pentingnya, sekali lagi, bahwa sengketa harus diselesaikan melalui dialog dan negosiasi dengan menerapkan hukum internasional, utamanya UNCLOS 1982," tutur Menteri Luar Negeri RI (Menlu RI) Retno Marsudi dalam pernyataan pers usai pertemuan.

Menlu Retno menambahkan wapres juga menyarakan pentingnya reaktivasi alur komunikasi langsung antara pejabat RRT dan ASEAN yang sebenarnya udah disepakati sejak tahun 2016.

"Ini penting untuk direaktivasi guna mencegah insiden di Laut China Selatan," tambahnya.

Sementara terkait isu perdamaian, wapres menekankan bahwa ASEAN harus bekerja sama lebih keras dengan RRT untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan.

Terkait hal ini, Indonesia mendukung adanya trilateral meeting antara RRT, Jepang, dan Korea Selatan yang dilaksanakan bulan Mei lalu.

"Pertemuan trilateral antara tiga negara ini memberikan kontribusi terhadap upaya kita menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan," lanjut Menlu Retno.

Lebih lanjut, Menlu Retno menyebut bahwa wapres juga menekankan pentingnya penguatan kemitraan inklusif dan berkelanjutan.

"Di dalam hal ini, Pak Wapresmenyambut baik penyelesaian substansial negosiasi Peningkatan Perjanjian Perdagangan ASEAN-RRT 3.0 atau singkatannya ACFTA 3.0," jelas dia.

Kelanjutan pembahasan ACFTA, kata Menlu Retno, tidak hanya memperbarui komitmen lama terkait kepabeanan, standar dan regulasi teknis, serta sanitary dan phytosanitary, tetapi juga mempromosikan dukungan bagi UMKM, dan area baru seperti rantai pasok, ekonomi hijau, dan ekonomi digital yang akan semakin menjadi katalis peningkatan perdagangan ASEAN-RRT.

KTT ASEAN-Tiongkok menghasilkan sembilan outcome documents yang di antaranya terkait smart agriculture, pembangunan ekosistem digital, dan juga penanganan online gambling.