Ujian Bahasa untuk Tinggal di Prancis Dinilai Terlalu Sulit, Warga Lokal Pun Gagal

Liputan6.com, Paris - Pemerintah Prancis dinilai membuat ujian bahasa baru bagi orang asing yang ingin tinggal di negara tersebut terlalu sulit. Laporan dampak undang-undang imigrasi baru yang akan mulai berlaku tahun ini mengungkapkan bahwa persyaratan lebih ketat ini bisa membuat 60.000 orang ditolak izinnya untuk tinggal di Prancis.

Ujian, yang biayanya sekitar 100 euro, ini merupakan bagian dari undang-undang yang disahkan setahun lalu untuk memperketat pengendalian perbatasan dan mengusir imigran. Sebelumnya, mereka yang mengajukan permohonan untuk kartu sejour (dokumen resmi yang memberi izin tinggal di Prancis) hanya perlu menandatangani "kontrak integrasi" dan berjanji untuk belajar bahasa Prancis. Ujian bahasa dulunya hanya wajib bagi mereka yang mengajukan kewarganegaraan atau izin tinggal jangka panjang. Demikian seperti dikutip dari The Guardian, Minggu (16/2/2025).

Pemerintah Prancis berpendapat bahwa tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk membantu orang asing lebih mudah berintegrasi ke dalam masyarakat Prancis.

Undang-undang baru ini mengharuskan mereka yang mengajukan permohonan untuk menunjukkan kemampuan bahasa Prancis setidaknya setara dengan tingkat pelajar sekolah menengah pertama (berusia antara 11 hingga 15 tahun). Mereka yang mengajukan permohonan untuk tinggal lebih lama atau memperoleh kewarganegaraan akan diminta untuk menunjukkan kemampuan bahasa yang lebih tinggi.

Penyelidikan oleh FranceInfo menunjukkan bahwa ujian yang dijalani sangat sulit, bahkan bagi penutur asli bahasa Prancis. Mereka mengirimkan 10 sukarelawan asal Prancis, termasuk seorang mahasiswa sastra dengan lima tahun pendidikan tinggi untuk mengikuti ujian yang akan dihadapi oleh mereka yang ingin memperoleh kewarganegaraan. Lima orang gagal dalam ujian tertulis, namun lulus ujian lisan, sementara dua orang lainnya gagal mencapai tingkat kemampuan yang diperlukan.

Felix Guyon, dari sekolah Thot yang membantu pengungsi dan pencari suaka untuk belajar bahasa Prancis, mengatakan, "Tingkat ujian ini terlalu tinggi untuk sebagian besar orang asing yang menginginkan kewarganegaraan atau izin tinggal jangka panjang di Prancis."

Laporan dampak undang-undang ini yang disampaikan kepada majelis tinggi parlemen, Senat, menunjukkan bahwa lebih dari 330.000 orang akan terpengaruh pada tahun pertama. Sekitar 60.000 di antaranya diperkirakan gagal ujian bahasa dan kehilangan hak untuk tinggal di Prancis.

Menteri Dalam Negeri Prancis Bruno Retailleau mengatakan bulan lalu, "Jika seseorang yang berasal dari luar negeri telah tinggal secara sah di Prancis selama beberapa tahun dan tidak bisa berbahasa Prancis, itu karena mereka tidak berusaha."

Isi undang-undang baru menyatakan bahwa siapa pun yang mengajukan kewarganegaraan harus "memberikan bukti kemampuan bahasa yang memungkinkan mereka untuk setidaknya memahami konteks dasar dari subjek konkret atau abstrak dalam ujian yang kompleks, berkomunikasi dengan spontan, dan mengekspresikan diri dengan jelas dan terperinci tentang berbagai topik."

Direktur Jenderal Kantor Imigrasi dan Integrasi Prancis Didier Leschi mengatakan bahwa Prancis hanya mengikuti persyaratan yang ada di negara-negara tetangga, termasuk Jerman.

"Seluruh sistem ini dirancang untuk memberikan rasa tanggung jawab kepada orang-orang dan membantu mereka berintegrasi. Anda harus memiliki keyakinan pada mereka. Mereka diberi waktu tiga tahun untuk mencapai kemampuan bahasa minimum dan memperbarui izin tinggal mereka," ujar Leschi.

Marianne, seorang perempuan asal Comoros yang telah tinggal di Prancis lebih dari satu dekade dan bekerja sebagai pembersih, mengungkapkan kepada FranceInfo, "Masalahnya adalah saya tidak punya cukup waktu. Saya belum pernah bersekolah di Prancis dan saya tidak memiliki kemampuan bahasa yang dibutuhkan."

Koordinator dan guru di asosiasi A Voix Haute, yang membantu orang belajar bahasa Prancis, merespons isu ini dengan mengatakan, "Ada banyak orang yang sudah sangat mahir berbahasa Prancis, yang berbicara dengan lancar setiap hari di tempat kerja, namun mereka tidak akan lulus ujian ini."

Tanggal mulai berlakunya peraturan ini belum ditentukan. Sebagian besar pensiunan yang berusia lebih dari 65 tahun akan dikecualikan dari ujian ini, begitu juga mereka yang mengajukan atau memperbarui kartu pengunjung tahunan.

Legislasi ini, yang dikenal dengan nama undang-undang pengendalian imigrasi dan peningkatan integrasi, disusun oleh mantan Menteri Dalam Negeri Gerald Darmanin dan disahkan pada Januari 2024. Presiden Emmanuel Macron dan pemerintahannya melihat kebijakan ini sebagai langkah ke kanan karena kebijakan yang lebih ketat terkait imigrasi dan fokus pada integrasi lebih sesuai dengan pandangan politik konservatif.