Manfaat BDF, Menlu Marty: Dulu Fiji, Kini Madagaskar

Bali Democracy Forum hanya berlangsung 2 hari. Lalu, apa manfaatnya?

oleh Elin Yunita Kristanti diperbarui 08 Nov 2013, 14:26 WIB
Diterbitkan 08 Nov 2013, 14:26 WIB
menlu-marty-130820b.jpg
Bali Democracy Forum hanya berlangsung 2 hari, itupun tak penuh. Di hari pertama, sejumlah negara memaparkan pengalaman terkait demokrasi, tanpa  bisa didebat. Sementara dua diskusi digelar di hari kedua, sebelum acara kemudian resmi ditutup. Lalu, apa manfaatnya?

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan, BDF adalah kesempatan antarnegara untuk saling bertukar pikiran soal demokasi. "Ini sangat bermanfaat karena tak ada upaya asumsikan suatu negara lebih dari yang lainnya," kata dia usai menutup ajang Bali Democracy Forum VI di Nusa Dua, Bali, Jumat (8/11/2013).

Marty menambahkan, ada juga manfaat praktis dari ajang ini. "Empat tahun lalu saat Fiji berpartisipasi, saat itu keadaan dalam negerinya masih penuh tantangan dari sisi demokrasi, namun kapasitasnya lantas bisa dikembangkan," kata dia.

Pada tahun 2006 terjadi sebuah kudeta penggulingan kekuasaan yang dilakukan oleh pihak militer yang dipimpin di bawah komando Frank Bainimarama. Untuk menjatuhkan pemerintahan sipil yang terpilih secara demokratis.

Proses reformasi berlangsung berlarut-larut. Pada 2009, pemimpin Fiji menolak mengadakan pemilu yang seharusnya digelar bulan Oktober 2010.

Saat ini, tambah Menlu, giliran Madagaskar yang berada dalam tahapan transisi demokrasi. "Dan keterlibatan dalam forum ini memberikan dorongan untuk melanjutkan proses demokrasi," kata dia.

Sementara, khusus bagi Indonesia, BDF adalah inisiatif yang diapresiasi masyarakat internasional. "Sekaligus dalam rangka menciptakan ASEAN 2015, khususnya bidang politik dan keamanan," kata Marty.

Hasil dari pertemuan dua hari itu lalu akan ditindaklanjuti tim, yang bertugas menganalisis dan mengindentifikasi hal penting untuk ditindaklanjuti.

"Saya juga bisa informasikan, Agustus tahun depan, Bali juga akan menjadi tuan rumah aliansi masyarakat sipil, pertemuan yang digagas PBB, yang mengulas kerjasama antaragama dan antar-peradaban," tambah Menlu Marty. (Ein/Ism)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya