Ratusan Dokter Lakukan Aksi Damai di Medan

Liputan6.com, Medan Sekitar seratusan dokter di Kota Medan, Sumatera Utara melakukan aksi damai di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Pangeran Diponegoro. Aksi damai yang dilakukan para dokter bertepatan dengan Hari Dokter Nasional ke-66 yang jatuh pada hari ini, Senin (24/10/2016).

Dalam aksi damai ini, para dokter menuntut pemerintah untuk melakukan reformasi di sistem pelayanan kesehatan. Para dokter yang berunjuk rasa tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang berasal dari sejumlah daerah di Sumut dan perwakilan dokter dari perhimpunan profesi.

"Unjuk rasa dan aspirasi kami ini disampaikan serentak di seluruh Indonesia," kata Sekretaris IDI Sumut, dr Khairani Sukatendel di sela-sela unjuk rasa.

Khairani menjelaskan, salah satu fokus aksi damai mereka kali ini tentang penolakan program Dokter Layanan Primer (DLP) yang merupakan lanjutan dari program profesi dokter yang setara dengan jenjang spesialis. Dengan pendidikan minimal dua tahun itu, pemerintah ingin meningkatkan kompetensi dokter. Namun para dokter menyatakan menolak program tersebut.

"DLP bukanlah bentuk upaya kendali mutu SDM kedokteran, melainkan lebih pada upaya kendali biaya. Pemerintah disebutkan ingin menekan jumlah rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama," jelasnya.

Menurutnya, para dokter yang telah sekolah kedokteran, menjalani ko-as, kemudian mengikuti program intensif, sudah memiliki kecakapan. Saat ini juga, lanjutnya, dokter di Indonesia sudah dapat melakukan 144 diagnosis.

"Kenapa di Puskesmas tidak bisa menangani penyakit dan harus merujuk pasien. Banyak faktornya, seperti masalah sarana dan prasarana, kesejahteraan dokter, manajemen transparansi keuangan dan penghargaan pada jasa dokter. Jadi banyak hal yang perlu direformasi," terangnya.

Ketua Perhimpunan Dokter Umum Sumut, Dedi Irawan Nasution, menyatakan, yang paling banyak dikorbankan dalam program studi DLP adalah dokter umum. Dengan program itu, menurut Dedi, pemerintah telah membuat kasta di bidang kedokteran, karena dokter umum ditempatkan pada bagian paling rendah.

"Jika pemerintah tetap tidak mau mendengar aspirasi, kita para dokter akan kembali berunjuk rasa bulan depan, pada Hari Kesehatan Nasional. Kita akan turunkan 1.000 lebih dokter. Kita mungkin akan usulkan mogok pelayanan kesehatan," sebutnya.

Sementara itu, aksi damai yang dilakukan sekitar 20 perwakilan dokter diterima oleh Staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan Noval Mahyar, dan Plt Kadis Kesehatan Sumut, Agustama. Mereka menyatakan menerima aspirasi para dokter dan akan meneruskannya ke pemerintah pusat.

"Kami nantinya juga akan meminta masukan dari para dokter jika nantinya kami dipanggil untuk rapat di Jakarta," ungkap Noval.