Kasus Difteri di Jabar Meningkat Lebih dari 100 Persen

Liputan6.com, Bandung Dinas Kesehatan menyatakan kasus paparan penyakit difteri pada awal 2018 bertambah di Jawa Barat. Hal itu dibuktikan dengan jumlah kasus mencapai 222 sampai tanggal 2 Januari 2018 padahal pada tahun lalu hanya 116 dengan angka kematian 13 orang. Purwakarta masih menjadi daerah tertinggi jumlah kasus penyakit difteri.

Menurut Kepala Seksi Surveillan dan Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Jawa Barat Yus Ruseno, peningkatan kasus difteri tersebut selain karena penularan bakterinya cepat, juga akibat kewaspadaan masyarakat yang berlebih.

"Jadi orang sudah mulai mengenal (difteri). Jadi dikit-dikit takut difteri kemudian dokternya juga sama, jangan-jangan (pasien terjangkit) difteri gitu," kata Yus Ruseno, Bandung, Rabu, 3 Januari 2018.

Nantinya, setiap kasus yang dilaporkan difteri diverifikasi dulu oleh tim ahli yang dibentuk oleh pusat dengan mengirimkan fotonya (Rontgen), keterangan klinisnya, apakah sudah masuk kriteria difteri atau tidak.

Yus Ruseno mengatakan, adanya tim verifikasi dugaan penyakit difteri itu untuk mencegah peningkatan kasus penyakit serupa bercampur dengan influenza serta batuk pilek biasa berdasarkan diagnosa yang tidak akurat.

Saksikan juga video menarik berikut ini:

Selain itu Yus menjelaskan untuk mengantisipasi meluasnya penyebaran penyakit difteri di Jawa Barat akan melakukan outbreak response immunization (ORI) di delapan daerah. Termasuk Bandung, Sukabumi dan Ciamis, usai lima daerah sebelumnya yang sudah digelar hal serupa.

Yus menjelaskan target pelaksanaan ORI sendiri ditargetkan terhadap 23 kabupaten kota sesuai perintah dari Kementerian Kesehatan. Persediaan vaksinnya sendiri diakui Yus mencapai ribuan vial dan dianggap mencukupi.

"Provinsi dan kabupaten kota punya buffer stok sendiri untuk dilakukan ORI dilakukan per kecamatan sedangkan untuk ORI di kabupaten kota dipasok oleh pusat," ujar Yus.

Dinas Kesehatan Jawa Barat menyatakan untuk ketersediaan anti difteri serum (ADS) tidak dimiliki oleh otoritas kesehatan provinsi. Alasannya, ketersediaan ADS hanya dimiliki oleh Kementerian Kesehatan dan akan diberikan saat pemerintah provinsi melaporkan adanya kasus positif difteri.