BPOM Siap Dukung Ketersediaan Obat dan Vaksin di Negara Anggota OKI

Liputan6.com, Bandunga Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI menyatakan siap mendukung ketersediaan akses obat dan vaksin yang aman, berkhasiat, dan bermutu bagi seluruh warga di negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan Deklarasi Jakarta dan rencana aksi OKI, sebagai langkah konkret untuk meningkatkan kemandirian serta kemudahan akses obat dan vaksin.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan POM RI Penny K. Lukito usai membuka acara sosialisasi hasil pertemuan pertama kepala otoritas regulatori obat negara-negara OKI. Inti pertemuan itu membahas kolaborasi academic-business-government (ABG).

“Indonesia sebagai penggagas pertemuan dan tuan rumah tentu memiliki tanggung jawab moral atas tindak lanjut hasil pertemuan dan kesinambungan forum otoritas pengawas obat negara-negara anggota OKI tersebut,” ujar Penny K. Lukito di Hotel Aston, Jalan DR. Djundjunan, Bandung, Kamis (25/7/2019).

Berbagai kegiatan strategis yang tertuang dalam rencana aksi OKI akan dibicarakan lebih lanjut. Semisal, ujar Penny, tantangan obat dan vaksin halal serta pengembangan sistem yang efektif dalam pemberantasan obat palsu.

Penny berpendapat seluruh agenda tersebut perlu ditindaklanjuti dan dipikirkan bersama, demi kepentingan bangsa yang bermuara kepada peningkatan kesehatan masyarakat Indonesia. Untuk itu Badan POM RI, seluruh elemen masyarakat seperti pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha perlu saling mendukung agar semuanya terealisasi.

"Upaya implementasi hasil pertemuan OKI Lanyang strategis ini, guna meningkatkan peran strategis Indonesia dalam forum OKI, mendorong kerja sama antar negara-negara anggota OKI melalui kerja sama teknis dan program perkuatan kapasitas serta meningkatkan akses pasar atau ekspor obat dan vaksin ke negara anggota OKI. Deklarasi Jakarta dan Rencana Aksi OKI, serta rencana implementasinya telah memperoleh dukungan penuh dari negara-negara anggota OKI sebagaimana tertuang dalam Resolution on Health Matters pada Konferensi Tingkat Menteri Luar Negeri (KTM) OKI ke-46 tanggal 1-2 Maret 2019 di Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab," ucap Penny.

Untuk mempersiapkan tindak lanjut implementasi hasil pertemuan OKI, termasuk rencana kegiatan dua tahun mendatang pada tahun 2019-2021 maka berbagai rangkaian acara dilakukan. Beberapa langkah nyata dalam upaya implementasi hasil pertemuan OKI yang dapat dilakukan diantaranya mendorong penyelenggaraan pertemuan OKI kedua.

Selain itu dilakukan pula pembentukan Steering Committee, peningkatan kapasitas NMRAs negara anggota OKI, mendorong pembentukan working group yang khusus menangani masalah obat dan vaksin halal. Usaha lainnya, kata Penny, mendorong interaksi dan komunikasi melalui pembentukan forum bersama Islamic Advisory Group (IAG) OKI.

"Serta implementasi OIC Center of Excellence for Vaccines and Biotechnology Products di Indonesia dan mendorong proyek bersama dengan OIC Vaccine Manufacturers Group. Semua langkah konkret tersebut sejalan dengan visi Indonesia 2019-2024 yang telah disampaikan pada pidato pertama Presiden Republik Indonesia terpilih Joko Widodo," lanjut Penny.

Tindak lanjut implementasi pertemuan OKI di Indonesia, termasuk kegiatan hari ini dan rencana penyelenggaraan Workshop Center of Excellence for Vaccines and Biotechnology Products di Indonesia, akan disampaikan kepada Sekretariat OKI selaku unit yang diberikan mandat untuk mengoordinasikan kerja sama antar negara-negara OKI. Hampir setahun yang lalu, Indonesia dalam hal ini Badan POM RI menjadi tuan rumah penyelenggaraan The First Meeting of the Heads of National Medicine Regulatory Authorities (NMRAs) from Organization Islamic Cooperation (OIC) Member States.

Adanya kerja sama kemadirian ketersediaan obat dan vaksin bagi lintas negara Islam, menunjukkan Indonesia menuju pada sebuah negara yang lebih produktif, berdaya saing, dan fleksibilitas tinggi dalam menghadapi perubahan. Peningkatan kerja sama Indonesia dalam forum OKI akan meningkatkan peran strategis Indonesia serta meningkatkan akses pasar atau ekspor obat dan vaksin ke negara anggota OKI.