Embargo Adalah Larangan Perdagangan di Ranah Internasional, Kenali Jenis dan Dampaknya

Liputan6.com, Jakarta Embargo adalah tindakan pembatasan atau larangan perdagangan, ekonomi, atau hubungan ekonomi yang diberlakukan oleh satu atau beberapa negara terhadap negara lain, sebagai bentuk sanksi atau tekanan politik.

Tindakan ini dilakukan sebagai respon terhadap kebijakan, atau tindakan yang dianggap tidak dapat diterima oleh negara-negara yang memberlakukan embargo. Embargo adalah salah satu instrumen, yang umum digunakan dalam diplomasi dan hubungan internasional. 

Embargo adalah larangan yang bisa bersifat sebagian (partial) atau total. Tindakan ini juga dapat diberlakukan, sebagai tanggapan terhadap berbagai hal, seperti pelanggaran terhadap hukum internasional, perang agresi, kebijakan-kebijakan yang dianggap merugikan stabilitas regional atau global.

Tindakan embargo adalah salah satu bentuk sanksi ekonomi, yang bisa memberikan efek yang signifikan terhadap negara yang menjadi sasaran. Berikut ini jenis embargo yang Liputan6.com rangkum dari berbagai sumber, Senin (31/7/2023).

Embargo adalah instrumen yang kompleks dalam hubungan internasional yang dapat diterapkan dalam berbagai bentuk dan skala. Berikut adalah jenis-jenis embargo yang wajib disimak diantaranya: 

1. Embargo Informasi

Embargo informasi adalah suatu kebijakan atau tindakan yang dilakukan untuk menunda atau menahan publikasi, penyebaran, atau akses publik terhadap informasi tertentu sampai waktu tertentu yang telah ditetapkan. Jenis embargo ini umumnya terjadi dalam konteks media, penelitian, atau informasi sensitif yang dianggap perlu untuk diberlakukan pembatasan sebelum dapat diakses oleh publik secara luas. Tujuan embargo informasi dapat bervariasi, termasuk pertimbangan keamanan nasional, efek pasar, dampak sosial, dan efek politik tertentu.

Berikut adalah beberapa contoh embargo informasi:

1. Dalam industri media, embargo informasi dapat diterapkan ketika pihak atau organisasi yang memberikan informasi ingin memberikan kesempatan kepada wartawan atau media lainnya untuk menyusun berita sebelum waktu publikasi resmi. Sebagai contoh, pemerintah atau perusahaan dapat memberlakukan embargo informasi tentang peristiwa atau pengumuman penting hingga tanggal dan waktu tertentu, sehingga para wartawan dapat menyiapkan beritanya sebelum berita tersebut diumumkan secara luas.
2. Dalam dunia penelitian, terutama di bidang ilmiah dan akademik, peneliti sering kali berlaku adil dengan membocorkan hasil penelitian kepada rekan sejawat, atau media sebelum publikasi resmi. Hal ini memberi kesempatan bagi rekan sejawat untuk meninjau, mereplikasi, atau memberikan masukan sebelum hasil penelitian dikonfirmasi, dan dipublikasikan secara luas dalam jurnal ilmiah atau media.

2. Embargo Ekonomi

Embargo ekonomi adalah tindakan pemerintah atau badan internasional, untuk membatasi atau menghentikan sepenuhnya hubungan ekonomi dengan negara tertentu, atau sektor tertentu dalam suatu negara. Tujuan dari embargo ekonomi adalah untuk memberikan tekanan ekonomi pada negara, atau entitas yang menjadi sasaran, dengan harapan mencapai perubahan kebijakan atau perilaku yang diinginkan oleh pihak yang memberlakukan embargo. 

Berikut adalah beberapa contoh dan ciri khas embargo ekonomi:

1. Embargo ekonomi sering melibatkan larangan ekspor dan impor barang tertentu, atau semua jenis barang dari dan ke negara yang menjadi sasaran embargo. Ini bertujuan untuk menghambat akses negara sasaran ke barang-barang yang dilarang, dan untuk mengurangi pendapatan dari ekspor.
2. Embargo ekonomi dapat mencakup pembekuan aset negara atau individu, yang terkait dengan pemerintahan negara yang menjadi sasaran. Selain itu, embargo dapat mencakup pemblokiran atau pembatasan akses ke sistem keuangan internasional untuk negara tersebut.
3. Embargo ekonomi dapat melibatkan larangan atau pembatasan investasi langsung maupun tidak langsung dari negara yang memberlakukan embargo ke negara sasaran. Ini dapat mencakup larangan investasi dalam sektor tertentu atau secara menyeluruh.

1. Embargo Ekonomi Iran oleh AS

Amerika Serikat pernah menerapkan sanksi ekonomi kepada Iran, berupa pelarangan ekspor minyak mentah pada 2012 yang dicetuskan oleh Presiden Barack Obama. Iran pun kehilangan sejumlah pasar potensialnya untuk ekspor minyak. Bahkan ketika saksi diberlakukan, ekspor minyak Iran langsung turun sebesar 1,5 juta barel per hari. Iran hanya bisa mengandalkan ekspor ke sejumlah negara Eropa dan pasar Timur Tengah. 

Pada 2015, AS memilih mencabut embargo tersebut dengan mengajukan syarat agar Iran bersedia mengurangi kapasitas produksi senjata nuklirnya.  Berkat kebijakan tersebut, ekspor minyak mentah Iran meningkat hingga 1 juta bpd dan Iran bersedia menjadi anggota Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) sebagai komitmen bersama dalam program pengendalian senjata nuklir.

Kebijakan embargo terhadap Iran pun kembali diterapkan AS pada 2018 lalu. Sanksi ekonomi berupa embargo ini sebetulnya tidak hanya berimbas pada dua negara yang terlibat, namun secara umum berdampak pada perekonomian global.

2. Embargo Senjata oleh Uni Eropa terhadap Guinea

Pada 2018 lalu, Dewan Keamanan PBB telah menerbitkan resolusi untuk memberlakukan embargo senjata terhadap Sudan Selatan. Langkah itu diambil sebagai respons atas konflik dan kekerasan etnis yang terus berlangsung di negara tersebut. Resolusi perihal embargo senjata ini diajukan Amerika Serikat (AS). Dari 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB, sembilan negara di antaranya mendukung resolusi tersebut. Sementara enam negara lainnya, yakni Rusia, Tiongkok, Ethiopia, Guinea Ekuatorial, Kazakhstan, dan Bolivia, memilih abstain.

Selain embargo senjata, resolusi Dewan Keamanan PBB juga memberlakukan larangan perjalanan serta pembekuan aset terhadap wakil kepala pertahanan Sudan Selatan, Malek Reuben Riak Rengu. Ia dianggap tokoh yang bertanggung jawab atas konflik dan kekerasan etnis di negara tersebut. Sudan Selatan merupakan negara termuda di dunia. Negara ini baru terbentuk pada 2011. Namun sejak 2013, konflik mendera negara tersebut.

Adapun pihak yang berperang, yakni pasukan yang setia kepada Presiden Sudan Selatan Salva Kiir dan loyalis Riek Machar. Machar merupakan mantan wakil presiden Kiir. Pada 2015 telah tercapai kesepakatan damai, tetapi masih gagal mengakhiri kekerasan.

3. Penerapan Embargo Ekonomi

Salah satu contoh penerapan embargo ekonomi yaitu saat Amerika Serikat (AS) melakukan embargo terhadap Kuba pada Oktober 1960. Dikarenakan adanya penerapan embargo ekonomi ini, Kuba telah mengalami kerugian sebesar US$3,9 miliar atau lebih dari Rp49,9 triliun di sektor perdagangan luar negeri.

Penyebab terjadinya embargo ekonomi Amerika Serikat terhadap Kuba dikarenakan negara Kuba selalu menolak untuk menuju kemajuan terhadap hak asasi manusia, khususnya dalam segi demokratisasi dan penghormatan. Tak hanya Kuba, di tahun 1999 Indonesia juga pernah mengalami embargo oleh Amerika Serikat (AS), tepatnya di Timor Timur atau sekarang menjadi Timor Leste. Amerika Serikat melakukan embargo pasokan suku cadang peralatan militer Indonesia.

Embargo yang dialami Indonesia saat itu dikarenakan adanya tuduhan terhadap pemerintah Indonesia yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia di Dili dengan cara menembaki demonstran.

Penurunan Perdagangan

Embargo berdampak langsung pada perdagangan, antara negara-negara yang terlibat. Negara yang memberlakukan embargo akan mengalami penurunan ekspor ke negara sasaran, yang dapat menyebabkan kerugian bagi sektor ekspor mereka.

Kerusakan Sektor Ekonomi Tertentu

Biasanya, embargo ditargetkan pada sektor-sektor ekonomi tertentu seperti energi, pertanian, atau teknologi. Larangan ekspor dan impor pada sektor-sektor ini dapat menyebabkan kerugian finansial dan pemutusan hubungan bisnis yang telah lama terjalin.

Krisis Pangan dan Kesehatan

Salah satu dampak yang paling merugikan dari embargo adalah krisis kemanusiaan. Pembatasan perdagangan dapat menghambat akses, terhadap bahan pangan dan kebutuhan medis, yang dapat menyebabkan krisis kesehatan dan gizi bagi masyarakat yang sudah menderita.

Kerusakan Sosial

Dampak ekonomi dan ketidakstabilan yang diakibatkan oleh embargo, dapat menyebabkan peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan, yang pada gilirannya dapat berdampak pada kesejahteraan sosial masyarakat.

Perubahan Kebijakan

Embargo dapat mempengaruhi perubahan kebijakan, dan arah politik negara sasaran. Beberapa negara mungkin merespons embargo dengan mengubah kebijakan mereka, untuk mengurangi tekanan dan mencari cara untuk mengakhiri embargo.