Negara yang Berbatasan Langsung dengan Daratan NPM Adalah Indonesia, Begini Hubungannya

Liputan6.com, Jakarta - Negara Papua Nugini Merdeka (NPM) adalah negara yang terletak di bagian timur pulau Papua, salah satu pulau terbesar di dunia. Negara ini mendapatkan kemerdekaan dari Australia pada 16 September 1975, dan sejak saat itu, hubungan dengan negara-negara tetangganya mulai terbentuk. Berdasarkan letak geografisnya, negara yang berbatasan langsung dengan daratan NPM adalah Indonesia.

Papua Nugini, atau NPM, berbatasan langsung dengan Provinsi Papua di Indonesia. Perbatasan ini berada di sebelah barat Indonesia, sebagaimana dikutip dari Kementerian Luar Negeri atau Kemenlu RI. Hubungan kedua negara terkait perbatasan ini telah diatur melalui perjanjian bersama Australia pada tahun 1974, sebelum NPM memperoleh kemerdekaan.

Pentingnya mengetahui bahwa negara yang berbatasan langsung dengan daratan NPM adalah Indonesia karena perbatasan ini memainkan peran penting dalam hubungan bilateral kedua negara. Perbatasan ini tidak hanya menentukan batas wilayah, tetapi juga menjadi jalur kerjasama ekonomi dan budaya. Selain itu, perbatasan ini membutuhkan perhatian khusus untuk menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan tersebut.

Berikut Liputan6.com ulas lebih mendalam tentang negara yang berbatasan langsung dengan daratan NPM adalah Indonesia, Senin (6/5/2024).

Negara yang berbatasan langsung dengan daratan NPM adalah Indonesia. Hal ini tercatat dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Pasal 5 tentang Wilayah Negara. Melansir dari Pemerintah Provinsi Papua, bahwa Papua Nugini, sebagai negara merdeka yang terletak di bagian timur pulau Papua, berbagi perbatasan dengan Indonesia di bagian timur dan barat. Perbatasan ini terletak di Provinsi Papua, dengan luas area yang mencakup wilayah yang sulit dijangkau.

Kesepakatan mengenai perbatasan ini telah diatur melalui perjanjian bersama Australia pada tahun 1974, sebelum Papua Nugini memperoleh kemerdekaannya pada 16 September 1975. Keberadaan perbatasan ini membuka peluang kerjasama ekonomi dan budaya antara kedua negara, namun juga menimbulkan sejumlah tantangan.

Pelbagai aktivitas ilegal, termasuk penyelundupan, seringkali menjadi masalah di wilayah perbatasan. Selain itu, konflik antar-kelompok bersenjata di wilayah perbatasan memerlukan kerja sama erat antara Indonesia dan Papua Nugini untuk menjaga keamanan dan stabilitas di daerah tersebut.

Sementara itu, batas-batas NPM dengan negara lain adalah sebagai berikut di sebelah utara berbatasan dengan Federasi Mikronesia, di sebelah timur dengan Kepulauan Solomon dan Nauru, serta di sebelah selatan dengan Australia, meskipun tidak secara langsung melalui daratan.

Melansir dari Kemenlu RI, wilayah NPM terdiri dari Pulau Irian, yang merupakan pulau terbesar kedua di dunia, serta sekitar 600 pulau kecil lainnya. Luas wilayah daratannya sekitar 2.243 kilometer persegi dan luas lautan sekitar 3,1 juta kilometer persegi, NPM menjadi rumah bagi sekitar 6,4 juta penduduk yang terdiri dari beragam suku dan agama.

Bahasa Inggris merupakan bahasa resmi di NPM, digunakan oleh sebagian kecil penduduk, sementara mayoritas penduduk menggunakan bahasa Motu dan Pidgin dalam komunikasi sehari-hari. Agama-agama yang dianut oleh penduduk NPM juga beragam, dengan mayoritas menganut agama Protestan dan Katolik Roma. Meskipun demikian, terdapat juga penganut agama lain seperti Islam dan Hindu, meskipun jumlah mereka relatif kecil.

Melansir dari Kemenlu RI, hubungan Indonesia dengan NPM telah terjalin sejak tahun 1973, dua tahun sebelum negara itu memperoleh kemerdekaan dari Australia pada 16 September 1975. Melalui proses tersebut, hubungan bilateral antara Indonesia dan Papua Nugini Merdeka telah menunjukkan perkembangan positif.

Dukungan pemerintah NPM terhadap Indonesia terlihat dari sikap tegasnya terhadap kelompok separatis Papua yang dapat merugikan kepentingan Indonesia. Pemerintah NPM secara konsisten melarang kegiatan-kegiatan yang berpotensi mengganggu stabilitas di wilayah perbatasan. Bahkan, aparat keamanan NPM secara rutin menindak keras setiap upaya pengibaran bendera Bintang Kejora oleh kelompok-kelompok yang dianggap separatis.

Hubungan bilateral antara Indonesia dan Papua Nugini Merdeka tidak hanya terbatas pada aspek keamanan dan politik. Kunjungan antara pejabat pemerintah dari kedua negara, baik pemerintah maupun non-pemerintah, meningkat secara signifikan. Interaksi ini mencakup berbagai bidang, seperti ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan, dan pendidikan.

Peningkatan saling kunjung ini menjadi indikator kuat bahwa hubungan Indonesia dengan negara Papua Nugini Merdeka terus berkembang ke arah yang lebih baik. Pada 2009, Perdana Menteri Papua Nugini Merdeka, Michael Somare, bahkan mengunjungi Indonesia untuk menghadiri Coral Triangle Initiative di Manado.

Selain itu, hubungan Indonesia dengan negara Papua Nugini Merdeka juga terjalin melalui kerja sama perbatasan. Setiap tahun, kedua negara mengadakan berbagai forum untuk membahas isu-isu perbatasan, termasuk Border Liaison Officer Meeting (BLOM), Border Liaison Meeting (BLM), Joint Border Committee (JBC), dan Joint Ministerial Committee (JMC).

Dalam pertemuan ini, pemerintah kedua negara membahas beragam topik, mulai dari keamanan perbatasan hingga pembangunan infrastruktur, seperti pos lintas batas dan dermaga penyebrangan. Dalam pertemuan BLM ke-6 di Port Moresby pada 2008, pemerintah kedua negara membicarakan rencana pembangunan pos lintas batas di Sungai Fly dan pembukaan pos baru di Skow-Wutung.

Selain keamanan dan pembangunan perbatasan, hubungan Indonesia dengan negara Papua Nugini Merdeka juga meliputi kerja sama di bidang lingkungan dan kelautan. Pada tahun 2009, delegasi Papua Nugini Merdeka menghadiri World Ocean Conference di Bali, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia mengunjungi Papua Nugini Merdeka dalam rangka Coral Triangle Initiative. Kerja sama ini menunjukkan bahwa kedua negara memiliki kepentingan bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan.