Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol Ditangkap Karena Dugaan Mendalangi Darurat Militer

Liputan6.com, Jakarta Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, mencetak sejarah kelam pada Rabu (15/1/2025) setelah ditangkap atas tuduhan pemberontakan. Peristiwa ini terjadi setelah ia memicu kontroversi besar dengan deklarasi darurat militer yang hanya berlangsung enam jam pada Desember 2024. Yoon kini menjadi presiden pertama dalam sejarah Korea Selatan yang ditangkap saat masih menjabat.

Penangkapan Yoon tidak berjalan mudah. Dengan pengawalan ketat Dinas Keamanan Presiden (PSS) dan dukungan pendukung fanatiknya, pihak penyidik menghadapi berbagai tantangan. Dalam upaya kedua ini, ratusan penyidik antikorupsi bersama ribuan personel polisi akhirnya berhasil memasuki kompleks kediamannya di Seoul.

Peristiwa ini memicu perdebatan sengit di kalangan masyarakat dan parlemen. Banyak pihak menilai bahwa langkah ini adalah upaya untuk memulihkan supremasi hukum, sementara pendukung Yoon menganggapnya sebagai tindakan ilegal dan berlebihan.

Penangkapan Yoon Suk Yeol terjadi dalam dua tahap dramatis yang melibatkan berbagai pihak dan aksi pengamanan ketat. Percobaan pertama dilakukan pada 3 Januari 2025, namun gagal setelah kebuntuan selama berjam-jam antara penyidik dan pengawal presiden.

Upaya kedua dilakukan pada 15 Januari 2025, di mana ratusan penyidik dan ribuan polisi diterjunkan. Penyidik menggunakan berbagai cara, termasuk memanjat tembok dan memotong kawat berduri, untuk memasuki kediaman resmi Yoon di Hannam-dong, Yongsan.

Menurut laporan Badan Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO), penangkapan dilakukan pukul 10:33 waktu setempat setelah hampir enam jam negosiasi dan operasi. Tidak ada bentrokan besar kali ini, berbeda dengan percobaan pertama.

"Surat perintah penangkapan terhadap Yoon Suk Yeol dilaksanakan pada pukul 10.33 (waktu setempat)," demikian menurut Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) seperti dikutip dari kantor berita Yonhap.

Segalanya bermula pada Desember 2024, ketika Yoon Suk Yeol secara mengejutkan mengumumkan darurat militer. Ia mengklaim bahwa langkah ini diperlukan untuk melindungi Korea Selatan dari ancaman Korea Utara.

Namun, tindakan tersebut memicu reaksi keras dari parlemen dan publik. Anggota parlemen segera menolak deklarasi tersebut melalui pemungutan suara. Yoon kemudian mencabut darurat militer hanya enam jam setelah mengumumkannya.

Deklarasi tersebut kini menjadi dasar tuduhan pemberontakan terhadap Yoon. Ia dianggap menggunakan kekuasaan presiden secara tidak sah untuk memobilisasi militer demi menekan parlemen.

Penangkapan Yoon memicu protes besar-besaran di kalangan pendukung dan oposisi. Ribuan orang berkumpul di sekitar kediaman presiden untuk menyuarakan dukungan atau penolakan terhadap langkah ini.

Partai Demokrat, oposisi utama di Korea Selatan, merayakan penangkapan ini sebagai kemenangan demokrasi. Sebaliknya, pendukung Yoon menilai penangkapan ini sebagai pelanggaran hukum. Mereka menganggap tindakan penyidik sebagai upaya politis untuk menjatuhkan Yoon.

Dinas Keamanan Presiden (PSS) memainkan peran penting dalam peristiwa ini. Pada upaya penangkapan pertama, mereka memasang kawat berduri dan barikade untuk melindungi Yoon. Namun, pada upaya kedua, mereka tidak memberikan perlawanan signifikan.

Seorang pejabat CIO menyatakan bahwa negosiasi dengan PSS membantu menghindari bentrokan besar.

Penangkapan Yoon membawa implikasi besar bagi politik dan hukum di Korea Selatan. Jika terbukti bersalah, ia bisa menghadapi hukuman mati atau penjara seumur hidup atas tuduhan pemberontakan.

Mahkamah Konstitusi juga sedang menggelar sidang pemakzulan Yoon. Jika keputusan pemakzulan disetujui, pemilihan presiden baru harus dilakukan dalam 60 hari. Proses hukum ini diperkirakan akan berlangsung selama berbulan-bulan.

Langkah ini menjadi ujian besar bagi supremasi hukum di Korea Selatan, mengingat belum pernah ada presiden yang ditangkap saat masih menjabat.

A: Ia ditangkap atas tuduhan pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan setelah mengumumkan darurat militer pada Desember 2024.

A: Penangkapan berlangsung dramatis dengan melibatkan ribuan polisi dan penyidik, serta negosiasi dengan Dinas Keamanan Presiden.

A: Jika terbukti bersalah, ia bisa dihukum mati atau penjara seumur hidup.

A: Pendukung Yoon memprotes, sementara oposisi merayakannya sebagai kemenangan demokrasi.

A: Mahkamah Konstitusi akan memutuskan pemakzulan, sementara penyidik memiliki waktu 48 jam untuk menahan Yoon sebelum mengajukan surat perintah baru.