Hindari Tindakan 'Balas Dendam' Trump, Joe Biden Pilih Mengampuni Saudaranya sebelum Tinggalkan Gedung Putih

Liputan6.com, Jakarta Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden membuat langkah besar menjelang akhir masa jabatannya dengan mengeluarkan pengampunan preemptif bagi anggota keluarganya. Langkah ini dianggap sebagai upaya untuk melindungi keluarga dari potensi serangan hukum bermotif politik. Keputusan ini memicu reaksi beragam, terutama dari Partai Republik yang menilai pengampunan itu sebagai bentuk perlindungan politik.

Dalam pernyataan resminya, Biden menegaskan bahwa pengampunan tersebut bukanlah pengakuan atas kesalahan apa pun. Ia menyatakan bahwa keluarganya telah menjadi target serangan politik yang tidak berkesudahan. 

"Penerbitan grasi ini tidak boleh disalahartikan sebagai pengakuan bahwa seseorang terlibat dalam kesalahan, dan penerimaan grasi ini juga tidak boleh disalahartikan sebagai pengakuan bersalah atas pelanggaran apa pun. Negara kita berutang budi kepada para pegawai negeri ini atas komitmen mereka yang tak kenal lelah terhadap negara kita,” kata Biden dalam sebuah pernyataan, dikutip dari AP News, Selasa (21/1/2025).

Keputusan Biden ini juga mencakup sejumlah sekutunya yang menjadi target pemerintahan Trump. Tindakan ini memunculkan perdebatan sengit mengenai penggunaan kekuasaan presiden untuk memberikan pengampunan preemptif.

Keputusan Biden untuk mengampuni keluarganya diambil pada menit-menit terakhir masa jabatannya sebelum Presiden Donald Trump resmi dilantik pada Senin (20/1/2025). Pengampunan ini mencakup James Biden, adik laki-lakinya; Sara Jones Biden, istri James; Valerie Biden Owens, adik perempuannya; John T. Owens, suami Valerie; dan Francis W. Biden, adik laki-lakinya yang lain.

Dalam pernyataannya, Biden menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk melindungi keluarga dari ancaman politik bermotif partisan. Ia juga menyoroti dampak buruk investigasi yang tidak berdasar terhadap reputasi individu.

Keputusan ini dianggap sebagai tindakan untuk mencegah balas dendam politik dari pemerintahan Trump yang baru. Sebelumnya, Trump secara terbuka memperingatkan tentang potensi tindakan terhadap mereka yang menentangnya.

Pengampunan Biden memicu kecaman dari Partai Republik. Mereka menilai langkah ini sebagai bentuk perlindungan atas dugaan pelanggaran hukum. James Comer, Ketua Komite Pengawasan DPR, menyatakan bahwa pengampunan ini adalah “pengakuan atas korupsi.”

Namun, pengacara James Biden, Paul Fishman, membantah tuduhan tersebut. Fishman menuturkan, Jim dan Sara Biden tidak mengajukan permohonan pengampunan karena mereka tidak pernah melakukan kejahatan apa pun. Ia menambahkan bahwa pengampunan ini diberikan semata-mata atas alasan yang telah dijelaskan oleh presiden.

Surat perintah pengampunan Biden menyebutkan bahwa tindakan ini mencakup semua tindakan non-kriminal sejak 2014. 

Selain keluarganya, Biden juga memberikan pengampunan kepada sekutu politiknya, termasuk Dr. Anthony Fauci dan pensiunan Jenderal Mark Milley. Pengampunan ini mencakup tuduhan yang berpotensi diajukan oleh pemerintahan Trump.

Dr. Fauci, yang pernah menjadi penasihat medis utama Biden, mengungkapkan rasa terima kasihnya atas langkah ini. Ia menuturkan, terlepas dari ancaman dan intimidasi yang dihadapinya hadapi, dia tidak melakukan kejahatan apa pun. Milley, mantan Ketua Kepala Staf Gabungan, juga mengapresiasi tindakan Biden yang dianggap melindungi dirinya dan keluarganya dari potensi balas dendam politik.

Donald Trump, dalam pernyataannya, menyebut pengampunan Biden sebagai perlindungan bagi “penjahat politik.” Ia berjanji untuk mengambil tindakan serupa kepada pendukungnya yang terlibat dalam kerusuhan Capitol 6 Januari.

Sementara itu, anggota Komite Pengawasan DPR dari Partai Republik mengumumkan rencana untuk menyelidiki lebih lanjut tindakan keluarga Biden. Hal ini menambah ketegangan antara kedua belah pihak, memperlihatkan betapa politisasi dalam pemerintahan terus berlanjut.

Keputusan Biden membuka perdebatan baru tentang penggunaan kekuasaan presiden dalam memberikan pengampunan. Banyak yang mempertanyakan apakah tindakan ini akan menjadi preseden berbahaya bagi pemerintahan mendatang.

Senator Adam Schiff dari Partai Demokrat menilai langkah ini sebagai bentuk perlindungan terhadap demokrasi. Namun, ia juga menyatakan bahwa penggunaan pengampunan preemptif perlu dievaluasi lebih lanjut untuk mencegah penyalahgunaan di masa depan.

Joe Biden menyatakan bahwa pengampunan ini bertujuan untuk melindungi keluarganya dari serangan politik bermotif partisan yang dapat merusak reputasi dan keamanan finansial mereka.

Ya, Presiden Gerald Ford pernah memberikan pengampunan preemptif kepada Richard Nixon atas skandal Watergate pada tahun 1974.

Pengampunan ini dianggap kontroversial karena diberikan kepada individu yang belum didakwa atau diselidiki secara resmi, sehingga memunculkan dugaan bahwa pengampunan tersebut digunakan untuk melindungi kepentingan politik.

Langkah ini kemungkinan akan meningkatkan ketegangan politik antara Partai Demokrat dan Partai Republik, terutama dalam investigasi lanjutan terhadap keluarga Biden dan sekutunya.