Donald Trump Putuskan AS Keluar dari WHO, Apa Dampaknya pada Kesehatan Global?

Daftar Harta Kekayaan Menteri Presiden Prabowo, Berapa yang Terkecil?

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Kabinet Prabowo mengungkapkan perbedaan signifikan kekayaan antar menteri, dari Rp 4,1 miliar hingga Rp 5,4 triliun.

oleh Andre Kurniawan Kristi diperbarui 23 Jan 2025, 09:35 WIB

Diterbitkan 23 Jan 2025, 09:35 WIB

Usai Dilantik, Para Menteri dan Kepala Lembaga Kabinet Merah Putih Berfoto Bersama

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto (tengah depan) bersama dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berfoto bersama dengan para menteri Kabinet Merah Putih yang baru saja dilantik di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 21 Oktober 2024. (AP Photo/Achmad Ibrahim)... Selengkapnya

Liputan6.com, Jakarta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini merilis Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang mencakup data para menteri Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Sebanyak 123 dari 124 pejabat sudah menyerahkan laporan kekayaan mereka, yang dapat diakses publik melalui laman resmi KPK. Data ini menjadi salah satu langkah transparansi yang diharapkan dapat mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Laporan tersebut mengungkapkan fakta menarik tentang perbedaan signifikan dalam jumlah kekayaan para menteri. Terdapat menteri yang memiliki harta hingga triliunan rupiah, sementara beberapa lainnya memiliki kekayaan di bawah Rp 10 miliar. Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri, menjadi sorotan utama dengan jumlah kekayaan mencapai Rp 5,4 triliun.

Di sisi lain, Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, tercatat sebagai menteri dengan harta paling kecil, yakni Rp 4,1 miliar.

Pentingnya LHKPN dalam Pemerintahan Transparan

LHKPN merupakan instrumen penting yang diwajibkan oleh KPK untuk semua pejabat negara, termasuk menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga. Instrumen ini dirancang untuk memastikan bahwa kekayaan pejabat publik dapat dipantau secara terbuka oleh masyarakat.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan menjelaskan bahwa pelaporan ini terbagi dalam dua kategori: wajib lapor reguler dan wajib lapor khusus. Kategori reguler mencakup pejabat yang telah menjabat sebelumnya, sementara kategori khusus mencakup mereka yang baru pertama kali menjabat sebagai pejabat publik.

Sebanyak 14 dari 58 LHKPN wajib lapor khusus telah ditayangkan di situs resmi KPK. Sisanya ditargetkan akan dipublikasikan dalam waktu dekat. Langkah ini merupakan bagian dari upaya KPK untuk meningkatkan akuntabilitas pejabat publik sekaligus memberikan akses kepada masyarakat untuk melakukan pengawasan.

Menteri dengan Kekayaan Tertinggi di Kabinet Prabowo

Widiyanti Putri, Menteri Pariwisata, menjadi menteri terkaya dengan total kekayaan mencapai Rp 5,4 triliun. Harta tersebut menjadikannya sebagai pejabat paling kaya di Kabinet Merah Putih, mengungguli Presiden Prabowo Subianto yang melaporkan kekayaan sebesar Rp 2 triliun pada April 2024.

Posisi kedua ditempati oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, dengan kekayaan Rp 2,6 triliun. Disusul oleh Menteri BUMN Erick Thohir yang memiliki kekayaan Rp 2,3 triliun, serta Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dengan total Rp 1,2 triliun.

Menteri dengan Kekayaan di Bawah Rp 10 Miliar

Tidak semua menteri memiliki kekayaan fantastis. Ada empat menteri yang dilaporkan memiliki harta di bawah Rp 10 miliar, yaitu Hanif Faisol Nurofiq (Rp 4,1 miliar), Natalius Pigai (Rp 4,3 miliar), Yassierli (Rp 8,5 miliar), dan Budi Santoso (Rp 9,4 miliar).

Natalius Pigai terakhir melaporkan LHKPN pada 2019, sementara laporan kekayaan Yassierli dan Budi Santoso baru diperbarui akhir tahun lalu.

Upaya KPK dalam Meningkatkan Transparansi

KPK terus berupaya meningkatkan kepatuhan pejabat publik dalam melaporkan LHKPN. Hingga kini, hanya satu pejabat yang belum menyerahkan laporan kekayaannya, yakni Tina Talisa, Staf Khusus Wakil Presiden, yang baru dilantik pada Desember 2024.

Proses pelaporan ini diharapkan selesai pada Maret 2025 sesuai tenggat waktu yang telah ditetapkan. Langkah ini tidak hanya mempertegas komitmen pemerintah terhadap transparansi, tetapi juga mendorong kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan negara.

Selain itu, KPK juga membuka akses data melalui situs e-lhkpn.kpk.go.id. Hal ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mengawasi kekayaan pejabat publik.