Bawaslu Belum Terima Laporan Video Pemilu Gila di Mentawai

Tayangan video itu diunggah oleh akun bernama Charly Rahmat Leader Setia pada Sabtu 26 April lalu.

oleh Rochmanuddin diperbarui 28 Apr 2014, 09:45 WIB
Diterbitkan 28 Apr 2014, 09:45 WIB
Bawaslu Apresiasi Polisi Gelar Simulasi Pengamanan Pemilu 2014
(Antara Foto)

Liputan6.com, Padang - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Barat belum mendapatkan laporan terkait tayangan video di laman Youtube berjudul Pemilu Gila di Kabupaten Kepuluan Mentawai.

"Hingga saat ini belum ada laporan yang masuk terkait tayangan video tersebut," kata anggota Bawaslu Sumbar Aermandefa, di Padang, Minggu (27/4/2014).

Aermandefa menjelaskan, tayangan vidoe yang beralamat di http://www.youtube.com/watch?v=jBmL5k3IpYI itu berdurasi 1 menit 30 detik. Video ini diunggah oleh akun bernama Charly Rahmat Leader Setia pada Sabtu 26 April lalu.

"Pihaknya belum tahu apakah itu video tersebut betul terjadi di Mentawai atau tidak," ujar Aermandefa. Maka itu, Bawaslu Sumbar akan mengumpulkan data-data terkait video tersebut. "Video tersebut merupakan barang temuan dari Bawaslu Sumbar."

Sementara di tempat terpisah, Ketua DPD Hanura Sumbar M Tauhid menyatakan, mestinya tayangan video tersebut dianalisis Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Jika terbukti, bisa saja direkomendasikan PSU (Pemungutan Suara Ulang) di Mentawai.

"Pelaksanaan Pemilu yang dilakukan di Mentawai itu sungguh sangat kacau. KPU jangan anggap Pemilu yang dilaksanakan di Mentawai berjalan dengan benar," kata Tauhid.

Menurut Tauhid, seharusnya KPU Sumbar turun langsung mengecek dan minta pendapat kepada warga, agar mengetahui fakta sebenarnya proses pencoblosan di Mentawai.

Dugaan amburadulnya Pemilu juga terjadi di Kabupaten Dharmasraya, Sulawesi Selatan, yang menunjukkan partisipasi pemilihnya cukup tinggi, yakni mencapai 80%. "Apakah benar begitu," ujar Tauhid.

Contoh lain buruknya Pemilu di Sumbar, lanjut Tauhid, juga terjadi di Kota Padang, Sumatera Barat. Ditangerai, tingginya angka pemilih tambahan di Padang yang mencapai 19 ribu orang.

"Jumlah itu lebih banyak dari DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang ada di Bungus Telukkabung," ujar Tauhid.

Melihat indikasi kecurangan yang terjadi saat Pemilu, imbuh Tauhid, Hanura meminta dilakukan Pemilu ulang di Sumbar. "Jika KPU menginginkan adanya wakil-wakil rakyat yang amanah dari Sumbar, sebaiknya dilakukan Pemilu ulang," pungkas Tauhid. (Ant/Raden Trimutia Hatta)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya