Liputan6.com, Jakarta - Partai Golkar dan Demokrat sejauh ini belum menentukan arah koalisinya dengan jelas, meski 2 poros besar yang masing-masing dipimpin PDIP dan Gerindra sudah dinilai semakin mantap. Golkar masih melakukan penjajakan ke partai lain, sedangkan Demokrat masih menunggu hasil Konvensi Capres Demokrat.
Wacana koalisi Golkar dan Demokrat pun bergulir. Kabarnya duet capres Sri Sultan Hamengkubuwono X dan cawapres Gita Wirjawan bakal diusung sebagai capres koalisi partai beringin dan mercy. Menurut Wasekjen Demokrat Ramadhan Pohan, pasangan tersebut sangat cocok.
"Nanti di sana kalau disandingkan dengan Gita Wirjawan cantik sekali," ujar Pohan dalam diskusi bertajuk 'Menimbang Konvensi dan Arah Koalisi Partai Demokrat' yang digelar Gerakan Indonesia di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (15/5/2014).
Wakil Ketua Komisi I DPR ini menjelaskan, elektabilitas Sultan berdasarkan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) bisa menandingi elektabilitas Jokowi dan Prabowo. Selisihnya hanya sekitar 3-4%. "Selisihnya cuma 3 persen. Bayangkan itu, itu belum kampanye," ujar Pohan
Dia menjelaskan, ketika nama Sultan dibuka ke publik, responsnya sangat bagus. Sehingga Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta itu layak diusung sebagai capres. "Tidak ada yang membantahnya," ujar Pohan.
Pohan juga mengungkap, Sultan yang merupakan kader Golkar itu sudah siap menjadi capres atau cawapres, meski menurut dia, masih banyak kader Partai Beringin lain yang berpotensi maju di Pilpres, seperti Jusuf Kalla dan Ginandjar Kartasasmita.
"Tapi, yang paling bisa diterima seluruh masyarakat Indonesia adalah Sultan," ucapnya.
Pohan menambahkan, integritas Sultan tak perlu diragukan lagi. Berdasarkan track record atau rekam jejaknya, ia tidak memiliki catatan buruk. Apalagi Sultan sudah sangat senior di Golkar dan berpengalaman dalam pemerintahan.
"Jadi Sultan tak usah disurvei lagi. Seluruh rakyat Indonesia sudah kenal beliau. Tidak ada catatan buruk tentang Sultan," tandas Ramadhan. Meski demikian, jadi tidaknya duet Sultan HB X dan Gita Wirjawan akan diputuskan oleh Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. (Sss)