Jokowi Kritik Wacana Menteri Utama Prabowo

Jokowi pun membandingkan aturan koalisi tanpa syarat dengan penjajakan koalisi yang dilakukan oleh pasangan Prabowo-Hatta.

oleh Luqman Rimadi diperbarui 27 Mei 2014, 14:47 WIB
Diterbitkan 27 Mei 2014, 14:47 WIB
Jokowi Didukung Lima Partai
Pasangan capres-cawapres Joko Widodo dan Jusuf Kalla menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II Partai Nasdem di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara.

Liputan6.com, Jakarta - Calon presiden Joko Widodo atau Jokowi menyindir munculnya wacana menteri utama yang ditawarkan capres Prabowo Subianto kepada Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie alias Ical. Jokowi juga mengkritik adanya tawar-menawar posisi menteri saat penjajakan koalisi partai-partai pengusung Prabowo-Hatta. Jokowi menilai gaya koalisi tersebut sudah kuno dan tidak relevan.

"Kita kalau kerja sama tanpa syarat, ini membedakan kita dengan yang sana. Kalau ketemu tidak usah menterinya berapa, itu sudah tradisi lama, pola lama, kita harus membangun nilai baru," kata Jokowi di acara Rakernas Partai Nasdem di Ancol, Jakarta Utara, Selasa (27/5/2014).

Jokowi pun membandingkan aturan koalisi tanpa syarat dengan penjajakan koalisi yang dilakukan oleh pasangan Prabowo-Hatta dengan partai-partai yang menjadi barisan pendukungnya. Ia pun menyebut, wacana tawaran partai utama dalam kabinet yang ditawarkan Prabowo kepada Ical sebagai hal yang tidak relevan dengan undang-undang yang berlaku.

"‎Kalau yang sana menterinya berapa? Menterinya kurang banyak, tambah lagi menteri utama. Ada yang mendekat diberi 11 kursi, datang lagi 8 kursi, datang lagi 7 kursi, dihitung ternyata 64 kursi. Padahal di undang-undang itu aturannya maksimal hanya 35 kursi," ucap Jokowi.

Jokowi mengungkapkan, berbeda dengan rivalnya itu, dirinya tidak sama sekali membicarakan pembagian jatah kursi menteri atau syarat serta imbalan apa pun yang akan dijanjikan kepada partai-partai pengusung dirinya. Ia pun menginginkan agar bentuk koalisi yang ia bangun menjadi budaya politik baru di Indonesia yang jauh dari kesan politik transaksional.

"Kita sama-sama tidak bicara masalah itu. Inilah nilai-nilai baru yang akan kita mulai, jadi tradisi politik baru di Indonesia," ucap Jokowi. (Ein)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya