Sidang PKPU Lawan Harmas, Pengacara Bukalapak Catat 2 Poin Penting dari Ahli External

Liputan6.com, Jakarta - Pengacara dari Bukalapak, Eries Jonifianto menghadirkan seorang ahli dalam sidang lanjutan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh PT Bukalapak.com Tbk (BUKA) terhadap PT Harmas Jalesveva (Harmas). Sosok tersebut adalah Ivida Dewi Amrih Suci, Dosen Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta yang memiliki keahlian di bidang hukum kepailitan.

Menurut Eries, hal yang disampaikan ahli sudah mampu menguatkan dalil yang disampaikan oleh pihaknya.

"Sudah cukup semuanya, jadi mengarah ke Pasal 2 ayat 1, terus Cessie, terus pembuktian sederhana sudah tersampaikan semua dari ahli," kata Eris di Pengadilan Niaga Jakarta, Senin (14/4/2025). 

Ia mencatat ada dua poin yang menguatkan permohonan dari keterangan ahli. Pertama kreditor, dan kedua yaitu pembukian sederhana.  

"Dua poin itu yang diulas oleh pihak termohon dan tadi sudah tersampaikan oleh saksi ahli bahwasannya Cessie itu sudah jelas," tutur Eries. 

"Kalau itu sudah diterima, itu artinya dijadikan sebagai kreditor lain. Terus pembuktian sederhana sudah jelas tadi tersampaikan semua," imbuh dia.

Mengulas jalannya sidang, Eries mengungkap pertanyaan soal syarat PKPU atau pailit kepada ahli. Hal itu dirasa perlu ditegaskan dari kacamata ahli, agar hakim bisa menjadikannya pertimbangan hukum. 

"Jadi tadi juga saya tanyakan terkait masalah Pasal 2 Ayat 1 dengan Pasal 8 Ayat 4 (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)," ungkap Eries.

Eries optimistis, dengan apa yang disampaikan ahli maka syarat minimal 2 kreditor jatuh tempo dan dapat dibuktikan dengan sederhana maka hal itu cukup digunakan sebagai acuan dari dalil yang sampaikan. 

Terkait sidang lanjutan yang akan dilangsungkan pekan depan, majelis hakim menjadwalkan agenda saksi atau ahli dari termohon. Eries mengaku yakin dengan bukti-bukti dimiliki.

"Kalau persidangan minggu depan nanti kan agendanya adalah dari termohonan menghadirkan ahli juga. Ya, pasti berkutat adalah terkait masalah di Cessie maupun pembuktian sederhana. Itu nanti yang kita ulas dan saya merasa yakin di situ," dia menandasi.

Sebagai informasi, bersitegang Bukalapak dan Harmas berawal dari kesepakatan sewa-menyewa gedung One Bell Park di kawasan TB Simatupang, Jakarta, pada periode 2017-2018.

Dalam perjanjian itu, Bukalapak telah menyetor uang deposit sebesar Rp6,4 Miliar kepada Harmas Jalesveva sebagai bagian dari kesepakatan. Namun, Harmas tidak kunjung menyelesaikan pembangunan sesuai dengan janji mereka.

Bukalapak mengaku telah menempuh berbagai cara untuk menyelesaikan permasalahan ini, termasuk mengajak Harmas berdiskusi dan mengirimkan somasi sebanyak tiga kali. Namun, Harmas tetap tidak menunjukkan iktikad baik untuk mengembalikan dana yang telah disetorkan Bukalapak.

Karena itu, Bukalapak akhirnya memutuskan untuk menempuh jalur hukum dengan mengajukan permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga Jakarta.