Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali menggelar debat capres. Pada Debat Jilid III bertema 'Politik Internasional dan Ketahanan Nasional' ini, capres Prabowo Subianto dan Joko Widodo kembali mengadu gagasan visi-misinya yang dimoderatori Guru Besar Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana.
Terkait penyadapan Pemerintah Australia kepada Presiden SBY dan petinggi lainnya, menurut Jokowi, pertama adalah karena trust atau kepercayaan. Australia tidak percaya kepada Indonesia sehingga timbul penyadapan.
"Kalau menurut saya ada 2 hal penting dalam hubungan diplomasi kita dengan Austaralia. Pertama adalah ketidakpercayaan, masalah trust, sehingga terjadi masalah penyadapan seperti beberapa bulan lalu," ujar Jokowi di Hotel Holiday Inn, Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (22/6/2014) malam.
"Karena itu ke depan diplomasi pemerintah dengan pemerintah, antara pelaku bisnis dengan pelaku bisnis, masyarakat dengan masyarakat. Itu yang harus dilakukan," tandas capres bernomor urut 2 itu.
Karena itu, kata Jokowi, diplomasi kedua negara misalnya di bidang kebudayaan dan pendidikan harus lebih ditingkatkan. Sehingga hubungan Pemerintahan Australia dengan Indonesia akan lebih baik.
"Ini yang akan mengurangi gesekan, yang akan mengurangi konflik yang ada antara Indonesia dengan Australia. Dan diplomasi budaya, pendidikan harus ditingkatkan, saya kira diplomasi yang terus digalakkan," ujar gubernur DKI non aktif itu.
Kedua, lanjut Jokowi, adalah masalah kewibawaan. Suatu bangsa akan disegani dan dihormati negara lain jika memiliki kewibawaan. Selama ini menurutnya bangsa Indonesia dianggap lemah di mata internasional.
"Masalah kewibawaan. Menurut saya kita dianggap negara lemah. Karena itu masalah kehormatan dan kewibawaan menjadi catatan khusus bagi presiden selanjutnya, jangan sampai dilecehkan, diremehkan gara-gara kita dianggap lemah dan tidak berwibawa," pungkas Jokowi.
Berdasarkan laporan yang dimuat The Guardian dan ABC, Senin 18 November 2013, disebutkan SBY bersama 9 jajaran petinggi negara, termasuk Wakil Presiden Boediono dan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla juga menjadi target penyadapan Asutralia pada 2009.
Atas kabar itu, Pemerintah RI mengambil langkah downgrade atau menurunkan status hubungan dengan Negeri Kanguru. Duta Besar RI untuk Australia pun sempat ditarik dan kembali sementara di Indonesia. (Riz)
* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.