Pengamat Politik: Pendekatan yang Lebih Baik Jadi Solusi Kunci Kasus Wadas

Pengamat politik Undip Semarang, Teguh Yuwono., berharap Ganjar Pranowo bisa melakukan pendekatan lebih baik lagi kepada masyarakat Wadas.

oleh Tito Isna Utama diperbarui 16 Feb 2022, 21:59 WIB
Diterbitkan 16 Feb 2022, 21:59 WIB
Pengamat Politik Undip Semarang, Teguh Yuwono
Pengamat Politik Undip Semarang, Teguh Yuwono. (Foto: pddikti.kemdikbud.go.id)

Liputan6.com, Purworejo - Kasus di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah masih cukup hangat untuk mencuri perhatian berbagai pihak. Salah satunya pengamat politik Universitas Diponegoro Semarang, Teguh Yuwono. Ia berharap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bisa melakukan pendekatan lagi kepada masyarakat Wadas untuk bisa memberikan pengertian atas proses pembangunan Bendungan Bener.

Apa yang dilakukan oleh orang nomor satu di Jawa Tengah membuka ruang dialog antara masyarakat dengan pihaknya dinilai sudah tepat. Sehingga Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bisa menerima masukan dari pihak warga yang menolak.

Teguh sempat menyayangkan munculnya permasalahan ini. Dia menilai, permasalahan Wadas ini dilihat dari sisi hukum, pihak pemerintah sudah mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan.

“Kalau bicara kebijakan publik perspektif publik itu kan ada dua pendekatan, proses kebijakan dan hukum. Sementara dilihat dari aspek hukum sebetulnya soal Wadas ini secara hukum selesai,” kata Teguh saat di temui di kantornya, Rabu (16/2/2022).

Akan tetapi, lanjut Teguh, meskipun masyarakat juga sudah sempat menempuh jalur hukum dan dimenangkan oleh pemerintahan karena melihat program tersebut salah satu Proyek Strategis Nasional yang sempat digagas oleh Presiden Joko widodo.

“Artinya sudah ada ketetapan hukum, sehingga masyarakat sudah ada upaya hukum dan keputusan hukum bahkan sudah diputuskan, bahwa program itu PSN dan tetap berjalan terus,” tuturnya.

Sehingga kalau diamati secara politik, dia menekankan pentingnya sisi sosial yang perlu diperhatikan, tidak hanya berpedoman dari sisi hukum.

“Itu tidak cukup. Untuk di politik itu hukum yes sosial juga harus yes,” ungkap dosen tetap di prodi Administrasi Publik Universitas Diponegoro Semarang itu.

Dia juga menyampaikan bahwa proses hukum sudah selesai, seperti yang sempat disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Akan tetapi saat ini masyarakat masih menilai hal itu belum selesai, hingga munculnya keraguan sosial di masyarakat.

“Jadi ketika terjadi proses hukum yang sudah berjalan secara inkrah bahkan Menko Polhukam yang juga sempat berkomentar itu sudah selesai secara hukum. Tetapi faktanya ada momentum yang masyarakat merasa ini persoalan belum selesai hingga muncul keraguan, kekhawatiran sosial yang mendistraksi,” jelasnya.

 

 

Segalanya Bisa Dilakukan Kalau Bisa Dikomunikasikan dengan Baik

Sehingga, menurutnya untuk mengatasi permasalahan di sana diperlukan pendekatan yang lebih baik yang harus dilakukan Pemprov Jateng. Seperti prinsip yang diapegang Pemprov Jateng bahwa segalanya bisa dilakukan kalau bisa dikomunikasikan dengan baik.

“Sosial disappointment (kekecewaan sosial) dalam perspektif ini mestinya (pendekatan) dilakukan ulang, apalagi prinsip pemerintahan Jawa itu kan  salah satunya menyakini ono rembuk dirembuk, kalau bisa dibahas bersama kenapa tidak. Dan kita sangat tahu persis karakter Ganjar itu kan mengatakan berkali-kali 'Jateng gayeng, ono rembuk dirembuk', persoalan dibahas,” ungkapnya.

Meskipun sempat merasakan kekecewaan perihal permasalahan ini, Teguh mengatakan melihat sisi positif dari sifat Ganjar yang selalu komunikatif kepada masyarakatnya, yang kemudian memunculkan suasana cukup kondusif.

“Kita ingat persis karakter gubenur kita kan sangat komunikatif dan mudah berhubungan dengan orang. Dan (masalah Wadas) ini bisa terjadi sangat patut disayangkan kenapa Jawa Tengah sudah kondusif muncul seperti ini, ada persoalan apa?” ujarnya.

Oleh karena itu, Ia meminta kepada masyarakat untuk bisa lebih jeli lagi atas permasalahan yang terjadi di Wadas Purworejo. Dia mengeklaim memahami sifat asli dari warga yang berada di sana.

“Oleh karena itu menurut saya yang perlu dilihat apakah ini persoalan pertambangan atau sosial di balik itu. itu yang lebih serius, karena saya tahu persis karakter orang Purworejo, kebumen dan Magelang itu bukan melawan, mereka mendukung pemerintah saya ingat persis. Mereka tingkat dukungan kepada pemerintah selama Republik berdiri sangat tinggi. Saya juga ingat di sana banyak orang menyumbangkan tanah untuk sekolah dan Puskesmas,” pungkasnya.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya