Timnas Indonesia Jaga Asa Lolos Kualifikasi Piala Dunia 2026, Erick Thohir Tetap Evaluasi

Rencana Kenaikan Harga Tiket Pulau Komodo Tuai Polemik

Usulan harga tiket Pulau Komodo tidak masuk akal.

oleh Cahyu diperbarui 11 Des 2018, 10:21 WIB

Diterbitkan 11 Des 2018, 10:21 WIB

Melihat Interaksi Komodo dengan Manusia di Pulau Rinca

Usulan harga tiket Pulau Komodo tidak masuk akal. (Merdeka.com/Arie Basuki)

Liputan6.com, Kupang Beberapa waktu lalu, Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Viktor Laiskodat, menyampaikan rencana kenaikan harga tiket masuk ke Pulau Komodo. Namun, rencana ini mendapat banyak tentangan karena kenaikan harganya dianggap kurang masuk akal.

Pengamat ekonomi, James Adam, menyarankan Pemerintah Provinsi NTT untuk berpikir ulang. Menurutnya, rencana Gubernur menaikkan tarif masuk Taman Nasional Komodo (TNK) sebesar 500 dollar AS atau sekitar Rp 7 juta per pengunjung terlalu tinggi. Harganya tidak sesuai pasar dan tidak seimbang dengan kondisi riil yang ada di TNK saat ini.

Sebelumnya, Viktor mengatakan bahwa akan menaikkan harga tiket masuk ke Pulau Komodo hingga Rp 7 juta bagi wisatawan mancanegara dan 100 dollar AS atau setara Rp 1,4 juta. Setiap kapal yang berlabuh juga akan dikenakan biaya berlabuh seharga 5.000 dollar AS atau setara dengan Rp 70 juta.

Menurut James, jika ingin menerapkan tarif sebesar itu, sebaiknya Pemprov NTT memperbaiki dan menyiapkan terlebih dahulu sejumlah infrastruktur pendukung dalam lokasi TNK.

"Ini kan seperti analogi jual beli barang antara produsen dan konsumen. Semakin barang itu berkualitas dan bagus, maka harga tidak akan menjadi soal bagi konsumen. Itu jika fasilitas, infrastruktur, manajemen, dan SDM di TNK sudah bagus yang tentu akan memberikan daya tarik berbeda bagi pengunjung," ujarnya, beberapa waktu lalu di Kupang.

James mengatakan, rencana Pemprov NTT untuk menaikan tarif bagi pengunjung yang masuk serta kapal yang berlabuh di kawasan TNK sebetulnya satu gebrakan positif. Hal ini tentu berkaitan dengan kontribusi terhadap penerimaan daerah. Namun, tentunya harus dengan kajian yang tepat.

"Prinsipnya adalah tarif tersebut harus rasional dan marketable. Sebab, soal tarif akan berpengaruh terhadap wisatawan atau pengunjung TNK," ucapnya.

Kebijakan tersebut sebenarnya belum disahkan. Walaupun begitu, kabar ini membuat wisatawan, baik dalam maupun luar negeri ketar-ketir dan gelisah. Terutama bagi mereka yang telah merancang rencana perjalanan untuk menyambangi pulau yang dihuni binatang reptil purba kebanggaan Indonesia tersebut.

(*)