Jepang Perpanjang Pengetatan Perbatasan bagi Warga Asing hingga Februari 2022

Liputan6.com, Jakarta - Jepang berencana untuk memperpanjang kebijakan pengetatan perlintasan batas mereka bagi pelancong asing hingga akhir Februari 2022. Hal itu diambil untuk menekan penyebaran varian Omicron menyusul terjadinya peningkatan kasus positif Covid-19 di negara itu.

Dilansir dari Kyodo, Selasa (11/1/2022), seorang sumber mengatakan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida akan mengumumkan langkah yang akan diambil pada hari ini. Kishida sebelumnya menunjukkan akan mengumumkan keputusannya berkaitan dengan kontrol perbatasan pada minggu ini mengingat situasi pandemi yang berkembang di masa libur Tahun Baru 2022. Ia sudah bertemu dengan Menteri Kesehatan Shigeyuki Goto pada Senin, 10 Januari 2021, di kediaman resminya.

Fokusnya adalah apakah ia akan membuat pengecualian bagi sejumlah pihak, termasuk pelajar asing yang ikut program pertukaran yang disponsori negara. Banyak pelajar tersebut tak bisa memasuki Jepang menyusul keputusan negara itu untuk melarang semua pelancong asing dari berbagai negara masuk ke negara mereka. 

Izin memasuki Jepang hanya diberikan bagi pasangan dan anak-anak dari warga Jepang atau penduduk yang memiliki izin tinggal dengan situasi khusus. Jepang telah menerapkan kebijakan itu per 30 November 2021 sebagai respons kemunculan varian Omicron di negeri sakura. 

Akibat situasi tersebut, lebih dari 300 orang menolak tawaran bekerja sebagai guru bahasa asing dan posisi sebagai asisten di Jepang. Kondisi itu memicu berkurangnya instruktur bidang itu secara drastis di Jepang. Mayoritas yang membatalkan kepesertaan dari Program Mengajar dan Pertukaran Jepang (JET) datang dari Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya, menurut survei Kyodo News. 

Jumlah pastinya diyakini jauh lebih tinggi mengingat beberapa daerah menjadi responden dalam survei tersebut. Survei juga mencakup pemerintah perfektur, kota-kota besar, dan kelompok internasional yang bergerak dalam pertukaran pendidikan.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Program JET yang diluncurkan perdana pada 1987, bekerja sama dengan berbagai pemerintah daerah dan Kementerian Dalam Negeridan Komunikasi serta Kementerian Luar Negeri. Program itu bertujuan mengundang mereka dari luar negeri untuk mengajar di SD, SMP, dan SMA di seluruh Jepang maksimal selama lima tahun.

Menurut data Kementerian Dalam Negeri, 5.761 kandidat awalnya akan mengikuti program itu berdasarkan fiskal 2019. Namun, kementeriaan tidak merilis data tahun berikutnya karena 'ketidakmampuan menyebutkan jumlah yang akan berpartisipasi mengingat situasi yang berubah', kata seorang pejabat.

Namun, jumlah kandidat JET diyakini turun menjadi sekitar 4000 orang pada 2021, termasuk mereka yang kembali dipilih sebelumnya. Kemunculan varian Omicron pada akhir tahun lalu menyebabkan partisipan yang diharapkan bisa tiba antara Desember hingga Januari 2022, harus menunda kepergian mereka. Beberapa bahkan diberitahu untuk tidak datang pada hari keberangkatan mereka.

Salah seorang peserta program JET, Anna Burbo termasuk yang mengalami penundaan tersebut. Perempuan asal Michigan, Amerika Serikat itu semestinya tiba di Jepang pada bulan ini.

Perempuan berusia 25 tahun itu menyebutkan penundaan itu telah membuatnya mengalami tekanan ekonomi dan tidak mampu menemukan pekerjaan baru karena ketidakpastian kapan peserta bisa terbang. Sekitar 600 orang peserta yang karena tidak bisa masuk Jepang itu menimbulkan kekhawatiran akan adanya pengurangan kesempatan untuk program pertukaran dan pendidikan asing.

Bahia Simons-Lane, Direktur Eksekutif Asosiasi Alumni Program JET meminta Jepang agar lebih fleksibel dan menerapkan kebijakan perbatasannya. Ia juga meminta agar membuat pengecualian bagi beberapa pendatang dari luar negeri.