Dana Abadi Pariwisata Masih Terus Digodok, Diutamakan Membiayai Event yang Berpotensi Datangkan Banyak Wisman

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menegaskan, dana abadi untuk mendukung pariwisata berkualitas atau program Indonesia Quality Tourism Fund (IQTF) masih terus digodok. "Mengenai dana abadi pariwisata ini terus berjalan prosesnya," ujar Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Kemenparekraf Nia Niscaya dalam jumpa pers yang digelar secara hybrid di Jakarta, Senin, 15 Juli 2024.

Menurut Nia, alokasi dana itu rencananya disiapkan sekitar Rp2 triliun lewat APBN 2025. Adapun alokasi anggaran itu akan dimanfaatkan untuk mendukung terselenggaranya perhelatan (event) yang mampu menarik kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) lebih banyak ke Indonesia.

Hingga kini, pemerintah masih menggodok regulasinya agar berjalan baik dan dapat menghadirkan pariwisata yang berkualitas di Indonesia. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengarahkan alokasi dana abadi berkisar Rp2 triliun lewat APBN 2025 untuk mendukung pengembangan kegiatan pariwisata melalui program Indonesia Quality Tourism Fund (IQTF).

Hal itu dikemukakan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno usai menghadiri rapat internal bersama Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin. "Indonesia Quality Tourism Fund akan dibentuk dengan dana awal kelolaan dalam bentuk dana abadi sekitar Rp2 triliun," jelasnya, dikutip dari Antara, Senin.

Dalam rapat internal tersebut, kata Sandiaga Uno, Presiden memberi arahan agar seluruh regulasi yang mengatur program IQTF rampung pada Agustus 2024. Sandiaga mengatakan IQTF adalah program pendanaan yang bertujuan untuk mendukung sejumlah kegiatan pariwisata yang berpotensi menjadi daya tarik wisata, meningkatkan kunjungan wisatawan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tujuan wisata.  

Contohnya adalah kompetisi olahraga sampai festival musik. Pria yang biasa disapa Sandi ini mengatakan, nantinya penentuan event akan diputuskan oleh Presiden dan Wakil Presiden Terpilih RI tahun 2024-2029 yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

"Kemarin yang kita usulkan Moto GP, F1 Powerboat, Aquabike World Championship, World Surf League, dan beberapa kegiatan lainnya. Terus musiknya juga ada seperti Java Jazz Festival, ada beberapa festival musik lainnya," ujar Sandi.

Nantinya, dana abadi pariwisata tersebut akan dikelola oleh Badan Layanan Usaha (BLU) milik Kementerian Keuangan, yaitu Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).

Di awal bulan ini, Presiden Jokowi mengumpulkan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju dan kepala lembaga untuk membahas potensi skema investasi family office. Pertemuan ini berlangsung di Istana Negara pada Senin 1 Juli 2024. Menparekraf Sandiaga Uno menjelaskan, family office adalah konsep di mana keluarga kaya mengelola investasi mereka di suatu wilayah sekaligus berwisata. 

Konsep ini sudah diterapkan di berbagai kota dan negara seperti Singapura, Malaysia, Monako, London, Hong Kong, dan Dubai. Sedangkan dikutip dari investopedia, family office adalah perusahaan swasta yang menangani manajemen investasi dan manajemen kekayaan untuk keluarga kaya. Family office juga akan menangani perjalanan, pengelolaan properti, aktivitas keuangan dan lainnya.

Sandiaga menjelaskan, potensi investasi family office di dunia sebesar 11,7 triliun dolar AS. Indonesia bisa menarik 500 miliar dolar AS atau kurang lebih 5 persen dari total dana yang dimiliki perusahaan keluarga di dunia.

"Kalau kita lihat kemarin yang dipresentasikan total family office ini mencapai 11,7 triliun (dolar AS) dana yang dikelola. Kalau Indonesia bisa menarik 5 persen saja, kita bicara angka 500 miliar (dolar AS) itu cukup besar dalam beberapa tahun ke depan," kata Sandiaga, 2 Juli 2024.

Presiden Joko Widodo menginstruksikan pembentukan tim khusus yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan untuk mengkaji skema investasi family office ini di Indonesia. Kajian yang dilakukan dalam satu bulan ke depan itu akan membahas soal regulasi dan potensi, serta banyaknya permintaan dari komunitas family office di dunia yang menginginkan skema tersebut dapat diterapkan di Bali. 

"Sudah dipikirkan dari segi potensi, regulasi dan akan dibentuk tim khusus untuk mengkaji ini dan diharapkan kita bisa juga menawarkan seperti Singapura, Dubai, Hong Kong, ada daya tarik dari pengelolaan dana berbasis keluarga ini di Indonesia," kata Sandi.

Menurut Sandi, skema family office ini akan memberikan kemudahan pelayanan dan perizinan bagi klaster keuangan keluarga besar untuk menanamkan dananya di Indonesia. Ia menilai bahwa skema ini menjadi peluang bagi penanaman modal di dalam negeri karena banyak family office atau perusahaan yang dimiliki keluarga di Indonesia yang menempatkan pengelolaan dananya justru di luar Indonesia.

"Kalau kita sebut ini low hanging fruits. Jadi quick wins-nya adalah perusahaan-perusahaan yang dimiliki keluarga Indonesia untuk mengelola investasinya bukan di luar Indonesia, tetapi di Indonesia," terangnya.

Penerapan skema family office ini, kata Sandi, hanya memerlukan penyesuaian regulasi, mengingat RI sudah memiliki daya tarik dalam hal investasi, tidak hanya di aset finansial, tetapi juga investasi pada ekonomi hijau, serta filantropi. Sandi menambahkan bahwa skema family office ini bersifat sebagai peluang dana tambahan, sehingga tidak menjadi sebuah keharusan bagi pemilik perusahaan keluarga.