Anggaran Kemenekraf Dipotong 30 Persen, Andalkan Kolaborasi untuk Dukung Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Liputan6.com, Jakarta - Seperti kebanyakan kementerian/lembaga pemerintah, Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) tak luput dari kebijakan efisiensi anggaran pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam rapat bersama Komisi VII DPR RI pada Rabu, 12 Februari 2025, anggaran Kemenekraf setelah diketok palu tersisa sebanyak Rp189,1 miliar.

Dalam keterangan tertulis yang diterima Lifestyle Liputan6.com, Kamis (13/2/2025), pagu anggaran awal Kemenekraf sebesar Rp279,6 miliar. Artinya, kementerian yang baru berusia beberapa bulan itu mengalami pemotongan anggaran Rp90,5 miliar atau sebesar 32,3 persen.

Dengan jumlah anggaran tersebut, Menteri Ekraf Teuku Riefky Harsya tetap optimistis kementeriannya bisa mendukung target pertumbuhan ekonomi delapan persen sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga, Menekraf memaparkan kegiatan-kegiatan yang sudah ataupun akan dijalankan oleh Kemenekraf sejak 2024 hingga 2029.

"Ekraf terdapat 17 subsektor. Namun, Bappenas membuat lima program prioritas utama untuk ekonomi kreatif menjadi penguatan ekosistem pemampu ekonomi kreatif; penguatan ekosistem film, animasi, video dan musik; penguatan ekosistem fesyen dan kriya; penguatan ekosistem aplikasi dan gim; serta penguatan ekosistem kuliner," kata Riefky.

Menyiasati efisiensi anggaran, Riefky mengatakan program yang akan dijalankan mengedepankan kolaborasi baik antar-lembaga pemerintahan, swasta, maupun para pelaku ekraf. Pihaknya juga akan berkolaborasi dengan perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS) agar sektor ekraf bisa menyerap SDM lebih banyak lagi.

Dalam kesempatan itu, Riefky juga memaparkan sejumlah program kolaborasi bidang ekraf yang sudah berjalan. Bersama Pemda DKI Jakarta, misalnya, Kemenekraf dilibatkan dalam acara menyambut lima abad Jakarta. Sementara, kolaborasi dengan PTN maupun PTS dilakukan dengan kampus yang memiliki jurusan subsektor ekonomi kreatif terkait pendidikan, penelitian, dan peningkatan kapasitas SDM.

"Dengan BUMN, kolaborasi ekraf juga sudah berjalan di antaranya mengaktivasi Game Corner di terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, serta untuk memperluas jangkauan IP web komik Tahilalat, kita branding melalui maskapai Garuda Indonesia," ujarnya.

Menekraf berharap ke depan ada tambahan anggaran bagi Kemenekraf. Tujuannya agar program-program yang dijalankan bisa lebih maksimal dan sesuai target yang ditetapkan pemerintah. Menanggapi pemaparan pemerintah, Lamhot Sinaga menyatakan bahwa pihaknya memahami penjelasan serta menegaskan kembali dukungan terhadap usulan kebutuhan tambahan anggaran Kemenekraf.

"Kita memahami betul kondisi Pemerintah sekarang ini tapi jika kita lihat ini sebagai sebuah perusahaan, maka perusahaan harus tetap jalan meski ia merugi. Ia akan berusaha survive dan mencari jalan, setelah itu baru memikirkan bagaimana caranya bisa revenue," kata Lamhot.

Kemenekraf kini memiliki sekitar 650--700 karyawan yang terdiri dari pegawai struktural, pegawai fungsional, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). Menekraf menyebut akan ada tambahan beberapa pegawai dari yang sedang menyelesaikan pendidikan dalam satu hingga dua tahun mendatang.

Dengan organisasi sebesar itu, kantor Kemenekraf hingga kini masih menumpang di aset milik Kemenpar, khususnya di Gedung Merdeka dan Gedung MT Haryono, sebagai kantor sementara. "Yang sementara mungkin dalam awal bulan depan," ujar Riefky seusai melantik pejabat Kemenkraf di The Hermitage, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 24 Januari 2025.

Ia menyebut, berdasarkan asesmen Kementerian Keuangan, luasan kantor yang dibutuhkan bisa mencapai 15 ribu meter persegi agar bisa mengakomodasi ratusan pegawai mereka. "Tapi kami coba dengan pola open space, co-working space, mungkin kita coba mencari yang sekitar 8.500 meter persegi sehingga terjadi efisiensi di situ," imbuhnya.

Sementara, penentuan kantor permanen masih dibahas bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Keuangan agar tidak sampai terjadi salah prosedural yang berimplikasi hukum. Ia memperkirakan prosesnya bakal memakan waktu hingga empat bulan ke depan. Meski belum beres urusan gedung, ia menyatakan tidak memengaruhi proses pelayanan publik.

Di samping itu, pihaknya kini bersiap mensosialisasikan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Kemenekraf dengan Kemendagri tentang Pedoman dan Pembentukan Nomenklatur Dinas Ekonomi Kreatif Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, guna Penyelenggaraan Sub Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Ekonomi Kreatif dan pelaksanaan Deklarasi Komitmen Penguatan Ekosistem Ekraf oleh perwakilan pemerintah daerah provinsi.

Riefky menyatakan bahwa sosialisasi dilakukan setelah pelantikan para kepala daerah tahap I yang awalnya akan berlangsung pada 6 Februari 2025 tetapi diundur menjadi 20 Februari 2025. Ia menyebut sekitar 280 bupati, wali kota beserta wakilnya, bersama sekitar 21 gubernur beserta wakilnya akan dilantik nanti.

"Mungkin dalam beberapa minggu kemudian, akan ada pembekalan dari pemerintah pusat, tentunya dipimpin Bapak Presiden (Prabowo) pada para kepala daerah. Nah, nanti di momen itu, kami disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri, para menteri, termasuk menteri ekonomi kreatif akan diberikan sesi untuk menyosialisasikan SKB," ujarnya.

Ia berharap pemerintah daerah bisa mendukung dengan membentuk kelembagaan di tingkat daerah. Tujuannya agar pegiat ekonomi kreatif akan semakin dekat dengan pendampingan pemerintah, tidak hanya pemerintah pusat, tapi juga di daerah. Berdasarkan data terakhir, delapan provinsi, meliputi Sumatra Utara, Lampung, NTT, Jakarta dan empat provinsi baru di Papua telah menyebutkan nomenklatur ekonomi kreatif pada struktur organisasi dan tata kerja dinas daerahnya.