Kabupaten Kaur Lumpuh

Liputan6.com, Kaur: Sehari pascakerusuhan, pelayanan sejumlah Kantor Pemerintah Kabupaten Kaur, Bengkulu, hingga Selasa (26/7) siang ini, lumpuh total. Berdasarkan pantauan SCTV, tidak terlihat aktivitas warga dan yang tampak hanya sejumlah aparat yang terus berjaga-jaga. Sejauh ini, pelaku kerusuhan belum ada yang ditangkap.

Sore kemarin, suasana Kabupaten Kaur terlihat sepi, mencekam serta yang tinggal hanya puing-puing sisa pembakaran dan perusakan massa. Akibat perusakan dan pembakaran itu, sejumlah fasilitas kantor yang biasa digunakan bekerja tidak dapat lagi digunakan. Sementara sejumlah pegawai negeri Kabupaten Kaur terpaksa diliburkan hingga keadaan kembali normal [baca: Kantor KPU Kaur Dibakar Massa].

Sejumlah aparat terlibat dalam pembersihan puing-puing sisa pembakaran. Mereka juga menutup sementara jalur ke sekitar lokasi kerusuhan. Sementara ini, jajaran Polda Bengkulu masih menyelidiki insiden pembakaran sejumlah gedung pemerintahan di Kabupaten Kaur Bengkulu. Namun, sejauh ini aparat belum memeriksa orang yang dicurigai sebagai pemicu kerusuhan.

Kepala Polda Bengkulu Brigader Jenderal Polisi Adang Syamsu Ratman yang datang setelah aksi pembakaran menyesalkan tindakan warga itu. Sebab, tindakan anarkis massa menyebabkan kerusakan sejumlah infrastruktur yang vital bagi kelangsungan kegiatan pelayanan dan pemerintahan. Adang mengaku saat insiden terjadi aparat tidak mampu menghalau massa karena jumlahnya ribuan. Sementara ini, untuk mengantisipasi aksi susulan jajaran Polda Bengkulu telah menyiagakan empat peleton polisi untuk mengamankan sejumlah kantor yang luput dari aksi massa.

Sebelum kerusuhan terjadi, ribuan massa yang mengklaim dirinya sebagai pendukung salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati mendatangi Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur di Jalan Merdeka, sekitar pukul 11.00 WIB. Aksi itu dilakukan terkait keputusan KPU setempat yang menetapkan pasangan Syaukani Saleh dan Wayan Suwardi sebagai pasangan terpilih dalam pilkada Kabupaten Kaur, 27 Juni silam. Keputusan itu ditetapkan melalui pleno yang tidak dihadiri unsur Musyawarah Pimpinan Daerah setempat dan tanpa sepengetahuan warga.

Padahal, sebelumnya ada kesepakatan antara KPU, Panwas serta Muspida setempat. Kesepakatan itu adalah penundaan penetapan pemenang pilkada sampai ada putusan pengadilan atas dugaan politik uang yang dilakukan Syaukani dan pasangannya. Namun KPU dan DPRD Kaur telah menetapkan pasangan itu sebagai pemenang pilkada pada 6 Juli silam di salah satu hotel di Kota Bengkulu.

Berkaitan dengan hal tersebut, massa lantas meluapkan emosi dan membakar serta merusak sejumlah kantor pemerintahan dan empat kendaraan. Selama hampir dua jam kerusuhan terjadi di Kantor pemerintahan yang dirusak di antaranya, Kantor Urusan Agama, Komisi Pemilihan Umum, Bupati, dan rumah dinas Ketua DPRD. Selain itu, rumah dinas ketua DPRD, Kantor Pemukiman dan Prasarana Wilayah, Kantor Kecamatan Kaur Selatan, dan satu unit mobil polisi setra mobil pemadam kebakaran juga ikut dibakar.

Sementara itu, kerusuhan mereda pada pukul 13.00 WIB. Aparat keamanan gabungan dari tentara dan polisi setempat memaksa massa untuk membubarkan diri. Aparat keamanan langsung meneliti kerusakan di sejumlah tempat.

Di Sulawesi Utara, situasi Kota Bitung kembali memanas. Ribuan simpatisan pendukung empat pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Kota Bitung bersatu. Mereka mendatangi Kantor KPU setempat untuk menuntut KPU Bitung menghentikan proses penghitungan suara karena ada dugaan satu pasangan calon yang melakukan kecurangan pada masa pencoblosan pilkada Bitung
[baca: Warga Bitung Menuntut Pilkada Ulang].

Dalam orasinya, pengunjuk rasa mengatakan pasangan pilkada Bitung, Milton Kansil dan Dirk Lengkong telah memanipulasi data daftar pemilih tetap. Selain itu, ditemukan ada ratusan warga Filipina yang diduga ikut mencoblos.

Ratusan polisi telah disiagakan di Kantor KPU Bitung dan di jalan-jalan utama setempat untuk mengamankan aksi. Penjagaan kian diperketat menyusul beredarnya informasi massa pendukung Milton yang juga akan turun ke jalan untuk membuat aksi tandingan.

Sementara itu, pihak KPU Bitung yang tengah melakukan rapat dengan pihak terkait sepakat menunda rapat pleno penetapan perolehan suara yang dijadwalkan besok. Hal itu dilakukan sambil menunggu hasil penyidikan Panwasda dan polisi terhadap berbagai dugaan kasus kecurangan tersebut. Menyikapi aksi gabungan tersebut, kubu Milton menuding unjuk rasa terjadi karena kandidat lainnya tidak siap kalah.(ZIZ/Tim Liputan 6 SCTV)