Jokowi: Atasi Banjir-Macet Masih Tunggu Proses Lelang

Dalam waktu dekat, Pemprov DKI masih berkonsentrasi dengan proses penanggulangan banjir dan kemacetan.

oleh Widji Ananta diperbarui 28 Apr 2014, 11:53 WIB
Diterbitkan 28 Apr 2014, 11:53 WIB
[FOTO] Jokowi Panas-panasan Tinjau MRT di Dukuh Atas
Gubernur DKI Jokowi melihat dan mengecek rancangan desain proyek MRT di Dukuh Atas (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Hingga kini sejumlah program yang telah disusun Pemprov DKI Jakarta sementara tertunda. Hal ini lantaran harus menunggu proses lelang yang akan dimulai Mei mendatang.

"Semuanya akan kita kerjakan, tapi masih menunggu proses lelang dan administrasi selesai," kata Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo di Balaikota DKI Jakarta, Senin (28/4/2014).

Terkait program yang akan menjadi prioritas ibukota dalam waktu dekat, Pemprov DKI masih akan berkonsentrasi dengan proses penanggulangan banjir dan kemacetan.

Dipilihnya dua program itu menjadi prioritas, karena Jokowi sudah berjanji saat berkampanye Pilgub 2012 lalu. "Kita masih akan terus kejar untuk masalah banjir dan macet," pungkas Jokowi.

Hingga kini program Pemprov DKI Jakarta seperti MRT masih terbengkalai karena proses pelelangan. Pemprov DKI dan pemerintah pusat meminjam dana sebesar 125 miliar yen atau sekitar Rp 12,5 triliun dari Japan International Coorporation Agency (JICA) untuk membangun MRT tahap pertama -- rute utara-selatan atau Lebak Bulus-Bundaran HI, sepanjang 15,7 kilometer.

Sementara untuk rute timur-barat, rencananya baru akan dibangun dengan kembali meminjam dana dari JICA, setelah tahap I selesai. Namun Jokowi tak menginginkan MRT rute timur-barat -- yang merupakan kawasan padat penduduk -- baru selesai 2027. Pemprov DKI pun mencari cara agar pembangunan jalur utara-selatan dengan timur-barat dikerjakan dan selesai secara bersamaan.

Pemprov DKI Jakarta akhirnya memutuskan untuk melakukan pembiayaan proyek MRT kemitraan dengan swasta. Tetapi, tetap menggandeng pemerintah pusat untuk ekspansi, karena sebagian jalur timur-barat bukan merupakan wilayah Jakarta.

"Timur-barat harusnya bisa berbarengan dengan utara-selatan. Jepang (JICA) sendiri kan bikinnya satu-satu (tahap I dan tahap II). Sedangkan kebutuhan kita lebih mendesak timur-barat. Penduduk di situ semakin banyak. Itu yang kita tawarkan," ujar Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Rencana menggelar live trial atau uji coba langsung penerapan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar elektronik pada Juli 2014 juga diundur. Mundur dari target awal, yaitu April ini. Uji coba tersebut akan dilakukan salah satu perusahaan asal Swedia, yaitu Kapsch.

"Ini mundur dari target karena mereka tadinya dia pikir mau tender dulu. Tapi kan swasta yang sanggup terbatas juga," kata Ahok di kantornya, Jakarta, Kamis 24 April lalu.

Rencananya, proyek ini baru akan dilakukan Juni mendatang. Alat On Board Unit (OBU) akan dibagikan kepada warga untuk uji coba. Begitu juga pemasangan gate entry atau gerbang. Kemudian, live trial-nya baru akan dilaksanakan pada Juli 2014.

Uji coba tersebut akan dilakukan di sepanjang Jalan Sudirman hingga Jalan MH Thamrin. Atau rute Transjakarta Koridor I dan II. Sedangkan, gerbang masuknya akan dimulai dari depan Ratu Plaza, Jakarta Pusat.

(Shinta Sinaga)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya