Tolak RUU Pilkada, Walikota Bogor Didesak Mundur dari PAN

Liputan6.com, Bogor - Penolakan Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dipilih melalui DPRD menuai reaksi dari berbagai pihak. Salah satunya yaitu dari kalangan mahasiswa di Kota Bogor yang meminta Bima untuk mundur dari Partai Amanat Nasional (PAN) jika ingin serius menyikapi RUU Pilkada ini.

Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Save Bogor (GSB) mendesak Bima untuk keluar dari partai, seperti yang telah dilakukan beberapa kepala daerah yang mundur karena berseberangan dengar partai.

"Sebelum dipecat, berani nggak Bima mundur duluan? Sebab dia menyatakan dipilih oleh rakyat dan bukan dimenangkan oleh PAN. Seperti yang dilakukan Ahok (Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama) dan Wali Kota Singkawang yang mundur dari partai," jelas koordinator GSB Felix usai berunjuk rasa di depan Balai Kota Bogor, Selasa (16/9/2014).

Felix menambahkan, bila Bima benar-benar konsisten dan total menentang RUU Pilkada, ia harus mundur dari partai. Jangan sampai Bima hanya lebih mementingkan reputasinya di partai ketimbang memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Bila Bima tak ingin mundur dari partai, lanjut Felix, berarti selama ini yang digembar-gemborkannya di media soal penolakan RUU Pilkada hanya pencitraan belaka.

"Kalau tidak mundur, bisa menciptakan tirani baru yang sifatnya se-Indonesia. Nah di Kota Bogor seharusnya Bima berani memulai untuk mempertahankan Kota Bogor untuk pilkada secara langsung secara total dan serius," tutur Felix.

Bertolak belakang dengan tuntutan mahasiswa, Bima tetap kokoh dengan pendiriannya untuk tidak akan keluar dari partai, meskipun dirinya menolak RUU Pilkada.

"Saya tidak akan mundur dari partai dan saya tetap mendukung pilkada langsung. Saya menolak pilkada kembali ke DPRD. Walau beda pendapat dengan PAN, partai saya yang ikut mendukung pilkada kembali ke DPRD, saya tidak berniat mundur dari PAN. Jangan sedikit-dikit mundur hanya karena beda pendapat," papar Bima.

Ia mengatakan perbedaan pendapat soal RUU Pilkada merupakan hal yang biasa, asalkan bisa dikelola dengan baik. Bima menganggap PAN merupakan partai yang demokratis yang menghargai perbedaan dari setiap kadernya.