Relawan Ingatkan Kabinet Kerja Jokowi Jalankan Nawacita

Liputan6.com, Jakarta - Relawan tetap meminta Kabinet Kerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) bisa menjalankan Nawacita yang sesuai dengan visi dan misi saat kampanye pemilihan presiden. Ketua Presidium Seknas Jokowi, Muhammad Yamin mengatakan, sekalipun memuaskan, para menteri yang besok dilantik diminta komitmennya.

"Secara umum apa yang dilakukan apa yang dilakukan bapak presiden cukup memuaskan. Memang masih ada pertanyaan, terkait komitmen menjalankan Nawacita, karena itu kita akan tetap mengawasi (para menteri)," ujar Yamin di Seknas Jokowi, Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Minggu (26/10/2014).

Selain itu, Yamin juga meminta apa yang dilakukan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak hanya sebatas menyeleksi para calon menteri, juga ikut mengawasi para menteri yang kini sudah ditunjuk menduduki pos masing-masing.

"Kabinet ini memang telah dapat seleksi dari KPK dan PPATK. Karena itu kita tetap meminta, terutama KPK untuk tetap mengawasi agar memang tetap menjadi orang-orang yang bersih," jelas Yamin.

Menurut dia, jika memang tidak bersih, maka Kabinet Kerja ini menjadi tidak klimaks. "Konteksnya memang mereka (KPK) harus mengawasi terus para menteri itu. Kalau akhirnya tidak bersih, maka bisa menjadi anti klimaks," tukas dia.

Dengan terbentuknya 34 menteri, imbuh Yamin, tentu sembilan prioritas agenda Pemerintahan Jokowi-JK yang disebut Nawacita itu akan berjalan.

Berikut inti dari 9 program Nawacita:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program 'Indonesia Kerja' dan 'Indonesia Sejahtera' dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektare, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.

9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.