Prabowo Perintahkan Kapolri hingga KPK Sikat Koruptor, Bidik Siapa?

KIH Gelar Rapat Paripurna DPR Tandingan Pagi Ini

Padahal hari ini pimpinan DPR yang diketuai Setya Novanto dan Koalisi Merah Putih juga akan menggelar agenda serupa.

oleh Taufiqurrohman diperbarui 04 Nov 2014, 06:21 WIB

Diterbitkan 04 Nov 2014, 06:21 WIB

Rapat Penetapan Komisi, Anggota Dewan yang Baru Pada Bolos

Rapat paripurna DPR siang tadi batal mengesahkan mekanisme pemilihan pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan lain. Pimpinan DPR dan Fraksi akhirnya sepakat melanjutkan itu dalam rapat konsultasi, Jakarta, Kamis (16/10/2014) (Liputan6.com/Andrian M Tuna... Selengkapnya

Liputan6.com, Jakarta - Kisruh di DPR terus meruncing. Fraksi-fraksi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) berencana menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan alat kelengkapan dewan (AKD) versi mereka.

Padahal hari ini, pimpinan DPR yang diketuai Setya Novanto dan Koalisi Merah Putih (KMP), juga akan menggelar agenda serupa untuk membahas soal pembagian mitra di setiap komisi di parlemen.

"Hasil rapat konsultasi karena mereka (KMP) tidak datang akan tetap kita sampaikan dan putuskan dalam rapat paripurna dan proses komisi mengikuti tatib DPR," kata pimpinan sementara DPR versi KIH, Ida Fauziah usai melaksanakan rapat konsultasi di Ruang Pansus B Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (3/11/2014).

Sesuai agenda, DPR versi KIH akan memulai acara sekitar pukul 09.00 WIB nanti, bertempat di Ruang Badan Musyawarah (Bamus) bersamaan dengan pelaksanaan paripurna DPR di ruang rapat paripurna.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu beralasan sikap tersebut diambil pihaknya tak lain agar politik di Indonesia bisa berjalan secara demokratis. "Bukan tujuan bagaimana, ini agar proses politik berjalan dengan baik," tandas Ida.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menegaskan, pelaksanaan rapat paripurna Selasa 4 November 2014 adalah untuk memutuskan beberapa perubahan tentang kemitraan di 11 komisi DPR.

"Kan tetap besok (Selasa) ketok palu di paripurna DPR, kesepakatan nomenklatur dan kemitraan di komisi tetap harus merupakan keputusan paripurna," kata Fahri Hamzah.