5 Tokoh Ini Tolak Ahok Jadi Gubernur DKI

Liputan6.com, Jakarta - Langkah Ahok untuk duduk di kursi Gubernur DKI Jakarta pengganti Jokowi tak mulus. Hawa penolakan bahkan sudah berembus sejak Jokowi masih berstatus gubernur dan pria bernama lengkap Basuki Tjahaja Purnama itu menjabat wakil gubernur.

Dari pedangdut, ormas, hingga politisi menolak naik pangkatnya Ahok. Meski digoyang angin penolakan, namun ayah 3 anak itu tetap santai.

Dia yakin, tak lama lagi hari pelantikannya sebagai Gubernur DKI Jakarta bakal tiba. "Kalau lihat dari prosedur dan hasil Bamus-nya mereka (DPRD DKI), mungkin tanggal 18 November pelantikan," ucap Ahok 30 Oktober 2014 lalu.

Berikut 5 tokoh yang sempat menolak Ahok maju sebagai gubernur pengganti Jokowi yang Liputan6.com rangkum, Kamis (13/11/2014):

1. Rhoma Irama

Raja dangdut Rhoma Irama mengaku memiliki sejumlah alasan sehingga dirinya tak mendukung Ahok untuk maju sebagai Gubernur DKI Jakarta. Salah satunya, kata Rhoma, banyak pernyataan mantan Bupati Belitung Timur itu yang dinilai kasar dan kontroversial.

"Apalagi Ahok ini banyak statement yang kontroversial, seperti Sekolah Dasar yang tidak boleh memotong kurban, padahal itu pendidikan agama sejak dini. Kenapa dia nggak melarang anak SD membawa gadget atau handphone ke sekolah? Itu kan bisa lebih positif," urai pelantun lagu Darah Muda itu.

Meski begitu, Rhoma mengaku akan menghargai segala keputusan konstitusional terkait pengangkatan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Tetap harus konstitusional. Suka boleh, tidak suka juga boleh. Tapi suka atau tidak ada acuannya yaitu konstitusional dan tidak anarkis. Demo boleh, itu ciri dari demokrasi kita, asal tidak anarkis," ucap Rhoma.

Selanjutnya: Ketua FPI Habib Rizieq Shihab...

2. Ketua FPI Habib Rizieq Shihab

Ormas Front Pembela Islam (FPI) sangat keras menolak Ahok sebagai gubernur. Beberapa kali mereka menggelar aksi untuk menyuarakan penolakannya. Bahkan unjuk rasa tersebut sempat berjalan anarkis.

Ketua FPI Habib Rizieq Shihab juga pernah menyatakan rencananya untuk menurunkan Ahok seperti yang terjadi dengan pelaku nikah kilat, mantan Bupati Garut Aceng Fikri.

"Kita akan lakukan upaya pelengseran Ahok melalui DPRD. DPRD bisa mengajukan pemecatan Ahok ke Kemendagri. Contohnya, seperti pelengseran Aceng Fikri," ucap Habib Rizieq 14 Oktober 2014 lalu.

Selanjutnya: M Taufik...

3. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik

Penolakan untuk Ahok juga mengalir dari DPRD DKI Jakarta. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik kukuh ingin menjegal langkah pria kelahiran Manggar, Belitung Timur itu menjadi orang nomor 1 di DKI.

Taufik yang merupakan politisi Partai Gerindra mengaku, hal tersebut dilakukannya sebagai respons keras atas mundurnya Ahok dari parpol bentukan Prabowo Subianto itu.

"Logika berpikirnya begini, anggota DPR atau DPRD itu kalau keanggotaannya di partai dicabut, otomatis dia juga berhenti dari DPR ataupun DPRD. Gubernur dan Wakil Gubernur kan juga diusulkan partai. Kalau dia keluar dari partai, bagaimana?" ucap Taufik 19 September 2014.

Taufik juga mengeluarkan Perppu 1 Tahun 2014 Pasal 174 sebagai dalih Ahok tak bisa menjelma menjadi gubernur.

Ketegangan Ahok dan Taufik semakin bertambah menyusul terbentuknya Koalisi Merah Putih (KMP) cabang DKI Jakarta. Perkumpulan itu diisi oleh para politisi DPRD DKI Jakarta dan diketuai oleh Politisi Partai Gerindra Muhammad Taufik.

Dengan munculnya KMP DKI Jakarta, bisa dibilang langkah politisi 'Kebon Sirih' (DPRD DKI) menjegal Ahok sebagai gubernur semakin terorganisir. Meski begitu, Ahok tetap santai.

"Aku mana pernah khawatir sih," ucap Ahok 12 November 2014 kemarin.

Selanjutnya: Haji Lulung...

4. Haji Lulung

Pria bernama lengkap Abraham Lulung Lunggana ini tak kalah keras dari M Taufik. Dia juga tampil sebagai salah satu tokoh yang menolak Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ketegangan antara keduanya juga sudah berlangsung lama.

Pria yang karib disapa Haji Lulung tersebut kini bergabung di KMP DKI Jakarta. Dia mendampingi M Taufik sebagai wakil. Dalam pernyataannya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu pun menyebut Ahok sebagai sumber konflik di Ibukota.

"Ahok jadi sumber konflik di DKI. Banyak pernyataan yang kontroversi, terakhir beliau mengatakan tidak ingin jadi budak DPR. Dia juga sebut DPR sumber korupsi," ujar Lulung usai deklarasi dan pengukuhan Pengurus KMP DKI 11 November 2014 lalu.

Selanjutnya: Fadli Zon...

5. Fadli Zon

Sepakat dengan rekan separtainya M Taufik, politisi Partai Gerindra yang kini duduk sebagai Wakil Ketua DPR, Fadli Zon pun tak mendukung naik pangkatnya Ahok. Alasan versi Fadli, pelantikan Ahok terganjal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

Dalam Pasal 173 dalam Perppu tersebut menjelaskan, bahwa jika gubernur berhalangan maka wakilnya tak serta merta bisa menggantikan. Sebaliknya, pengganti gubernur akan dipilih oleh anggota DPRD sesuai Pasal 174 ayat 4.

"Sudah pasti, tidak perlu ahli hukum dalam membaca hukum ini, dipilih DPRD, tidak otomatis dilantik. Itu sangat jelas walaupun masih menunggu fatwa Mahkamah Agung (MA). Tidak bisa Ahok dilantik," kata Fadli 13 November 2014.

Namun Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo berkata lain. Tjahjo meminta agar pelantikan Ahok segera dilakukan mengingat Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemberhentian Jokowi sebagai gubernur sudah keluar. Ditambah, lanjutnya, Keppres pengangkatan Ahok sebagai Plt pun telah dikeluarkan.

"Kami minta ke DPRD untuk memanggil Ahok untuk pelantikan. Ahok disarankan membuat surat untuk dilantik. soal ada fraksi yang tidak setuju mari dimusyawarahkan, didialogkan," ucap Tjahjo 11 November 2014 lalu. (Ans)