Gerindra Pertanyakan Alasan Pelantikan Ahok di Istana Negara

Liputan6.com, Tangerang - Partai Gerindra mempertanyakan alasan pelantikan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta di Istana Negara. Hal tersebut dinilai telah melecehkan DPRD DKI Jakarta.

Demikian diungkapkan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani saat ditemui saat peresmian Rumah Aspirasi DPR di Pasar Delapan Alam Sutera, Kota Tangerang Selatan, Banten.

"Kenapa pelantikannya di Istana? Berarti Presiden tidak menghargai DPRD Provinsi DKI Jakarta," ujar dia, Minggu (23/11/2014).

Berarti, lanjut Muzani, nantinya semua gubernur di seluruh Indonesia bakal dilantik di Istana Negara. Hal itu justru perilaku yang dinilai tak menghargai DPRD provinsi.

Gerindra juga mempertanyakan posisi Ahok sebagai gubernur definitif. Menurut Muzani posisi Ahok sebenarnya belum final, masih menunggu keputusan akhir dari Mahkamah Agung (MA).

"Sebenarnya kan kami tetap berpegang teguh pada undang-undang, begitu pula dengan Ahok. Namun pasalnya saja yang berbeda," ujar dia.

Ahok berpegang pada pasal yang menyatakan kalau dia bisa naik secara otomatis, sementara Gerindra berpegang pada aturan yang menyatakan dia tidak bisa naik secara otomatis.

Karena itu Gerindra membawanya ke MA. Namun, ketika putusan MA belum keluar, tiba-tiba saja Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan surat pengangkatan Ahok.

"Surat menteri ini bukan berisi reaksi dari pertanyaan DPRD, tapi ujuk-ujuk begitu saja. Menteri Dalam Negeri sudah berpihak, berpolitik dan berkepentingan," ucap dia.

Meski begitu, Muzani tetap menyerahkan sepenuhnya kepada DPRD Provinsi DKI Jakarta. "Kami tetap berpegang teguh pada undang-undang yang tengah kami ajukan ke MA. Sekali lagi, semuanya diserahkan kepada teman-teman di DPRD," pungkas dia. (Ado/Ans)