Peta Politik Parpol Pilkada 2024, KIM Plus Menang Telak atas PDIP?

Ketua MPR Sesalkan Janji Kebangsaan Baru Sekadar Retorika

Zulkifli mengajak seluruh komponen bangsa untuk memperkokoh pilar kebangsaan. Melalui aksi nyata.

oleh Andi Muttya Keteng diperbarui 16 Feb 2015, 12:45 WIB

Diterbitkan 16 Feb 2015, 12:45 WIB

Ketua MPR, Zulkifli Hasan saat dialog santai dengan wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/12/2014).(Liputan6.com/Andrian M Tunay)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menyesalkan fakta bahwa 4 pilar bangsa atau janji kebangsaan baru sekadar retorika. Sebab, selama ini janji kebangsaan sebatas disampaikan dalam sambutan atau pidato.

Hal ini dikemukakannya di hadapan ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Anak-anak muda kita banyak yang belum paham Pancasila atau UUD 1945. 4 pilar kebangsaan tidak hanya kita sosialisasikan atau sekedar basa-basi. Tapi wujudkan menjadi perilaku dan budaya RI. Kita berharap PMKRI menjadi pelopor," kata Zulkifli di Hotel Aston Kupang, Senin (16/2/2015).

Ia mengatakan, janji kebangsaan adalah menjaga 4 nilai dasar berbangsa dan bernegara. Karena itulah Zulkifli mengajak seluruh komponen bangsa untuk memperkokoh pilar kebangsaan. Yakni dengan mempertahankan Pancasila, UUD 1945, Negara NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Namun menurut dia, harus betul-betul diwujudkan dengan aksi nyata buka hanya diucapkan.

"Saya betul-betul berharap hari ini ke depan, 5 tahun MPR, akan pelopori janji kebangsaan itu tak sekedar retorika," ucap Zulkifli.

Ia mengatakan, tugas mewujudkan janji kebangsaan tak hanya tugas MPR, tetapi juga pemerintah maupun lembaga penegak hukum, juga masyakarat. Paling tidak menurut dia, janji 4 pilar kebangsaan itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

"Mari kita wujudkan dalam perilaku sehari-hari. Terus menerus menggelorakan janji kebangsaan jadi perilaku," kata dia.

Ia menambahkan tantangan kebangsaan saat ini adalah kemiskinan, kualitas sumber daya manusia, menjalankan pemerintahan yang bersih, juga kesempatan kerja terutama di daerah-daerah, agar tak ada pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang ilegal.

"Kemiskinan, perbedaan kaya dan miskin. Soal kesempatan kerja. Itu tantangan kebangsaan kita. Kita juga masih kurang SDM yang memiliki kompetensi di teknologi dan ekonomi, harus ditingkatkan. Penegakan hukum juga tantangan kita. Ini yang harus kita selesaikan," kata Zulkifli. (Ein/Mut)