Jazuli PKS: Dana Rp 1 Triliun untuk Parpol Wajar, Tapi...

Liputan6.com, Jakarta - Wacana sumbangan dana Rp 1 triliun untuk partai politik (Parpol) oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mendapat banyak tanggapan dari parpol-parpol di Senayan. Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR Jazuli Juwaini menilai sah-sah saja partai politik mendapat bantuan dana dari pemerintah.

Namun Jazuli mengingatkan, masih banyak isu lain yang menjadi prioritas pemerintah ketimbang memikirkan dana Rp 1 triliun ‎untuk parpol.

"Mendagri ingin mendanai parpol menurut saya wajar saja, cuman buat PKS yang penting kalau dihitung jumlahnya paling berapa. Tapi kan dengan kondisi masyarakat sedang begini tentu sangat sensitif. Yang harus dilakukan pemerintah, itu harus lebih semangat menggenjot untuk mengentaskan kemiskinan, menggenjot menaikkan taraf hidup rakyat," kata Jazuli kepada Liputan6.com, Jakarta, Senin (16/3/2015).

‎Dia menekankan, program Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak boleh mengganggu program-program wajib dan prioritas dari pemerintah. Namun, jika kemudian akhirnya terealisasi dana Rp 1 triliun diberikan untuk parpol, dia berharap besarannya tidak harus sama dan secara proporsinal.

‎"Program pendanaan APBN tidak boleh mengganggu program pengentasan kemiskinan. Itu yang penting dari PKS. Nah adapun besarannya tidak mesti sama, kalau sama nanti bisa saja orang membuat partai tapi semuanya tidur. Besarannya disebutkan Rp 1 triliun, tidak harus sama bisa saja berdasarkan suara, berdasarkan kursi," beber dia.

Karena menurut Anggota Komisi II DPR, membangun demokrasi di Indonesia memang tanggungjawab bersama. Meskipun pihaknya tak menolak sumbangan dana dari pemerintah. Dia mengaku khawatir ada intervensi dari pemerintah terhadap parpol.

"Yang perlu kita bangun di Republik ini membangun demokrasi yang baik, itu adalah hak bersama termasuk negara juga harus hadir tanpa ada intervensi," ujar dia.

"Ada kekhawatiran kalau parpol didanai oleh negara nanti ada intervensi dari negara tentu tidak boleh kalau begitu justru membunuh demokrasi," tandas Jazuli Juwaini. (Ali/Mut)