Sempurnakan Hak Angket RAPBD 2015, DPRD DKI Akan Panggil Tim Ahli

Liputan6.com, Jakarta - DPRD baru saja menyelesaikan satu tahap terkait kisruh RAPBD 2015 dengan Pemprov DKI Jakarta. Kini tinggal proses hak angket yang akan dilakukan untuk menyelidiki keaslian draf RAPBD DKI 2015, yang diberikan Pemprov kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Ketua Panitia Hak Angket DPRD DKI Jakarta Muhammad Ongen Sangaji mengatakan, proses hak angket sudah memasuki babak final. Pihaknya tinggal memanggil tim ahli untuk memastikan dugaan pelanggaran yang dilakukan Pemprov DKI.

"Angket sudah final. Hanya saya membutuhkan tim ahli untuk memberikan masukan-masukan pada kita," kata Ongen melalui sambungan telepon, Sabtu (21/3/2015).

Ketua Fraksi Partai Hanura itu menjelaskan, setelah mendengar masukan dari tim ahli, panitia angket akan menggelar rapat pimpinan guna memaparkan hasil penyelidikan yang berjalan selama angket berlangsung. Barulah kemudian diselenggarakan paripurna.

"Nanti baru kita adakan rapim dan kita laporkan pada ketua (DPRD) untuk segera diparipurnakan," jelas Ongen.

Ongen memastikan, hak angket akan berjalan sesuai aturan. Tujuan untuk mengungkap adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, tetap akan dilanjutkan.

"Panitia angket itu 'kan fungsinya mengetahui RAPBD yang diberikan ke Kemendagri itu asli atau palsu. Kemudian tentang etika dan norma. Jadi tetap kita lanjutkan," tandas Ongen.

Rapat pimpinan DPRD membahas evaluasi RAPBD 2015 dari Kementerian Dalam Negeri yang dimulai Rabu 18 Maret lalu berjalan deadlock atau blunder. Beberapa fraksi menginginkan menggunakan APBD DKI Jakarta 2015 dan lainnya menginginkan APBD DKI Jakarta 2014. Kemendagri memberikan tenggat selama sepekan hingga Jumat 20 Maret kemarin.

Rapat pembahasan final akhirnya selesai Jumat malam pukul 23.00 WIB. Rapat ini molor dari jadwal semula sekitar pukul 10.00 WIB. Hasilnya seluruh fraksi kecuali Nasdem menyerahkan RAPBD DKI 2015 kepada Ahok, agar menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) untuk menggunakan pagu anggaran 2014. Ini pertama kalinya APBD DKI tak menjadi Peraturan Daerah (Perda), melainkan sebatas Pergub. (Rmn/Sun)