Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid menyatakan bahwa keputusan soal penempatan TKI adalah wewenang Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker). Pihaknya hanya pelaksana yang menyiapkan infrastruktur atas Roadmap penghentian penempatan TKI ke negara-negara Timur Tengah.
"Jangan tanya soal roadmap lagi. Yang penting aksi dan penyiapan infrastrukturnya," kata Nusron di Kantor BNP2TKI, Jakarta, Selasa (5/5/2015).
Nusron menjelaskan, infrastruktur yang diperlukan adalah bagaimana pemerintah menciptakan lapangan kerja di dalam negeri. Sebab, masalah itu menjadi penyebab membludaknya TKI ke Timur Tengah.
Selain lapangan kerja, perlu juga penguatan infrastruktur imigrasi dan kepolisian. Karena, kata dia, masih sangat mungkin kebijakan itu akan membuat pengiriman TKI secara unprosedural akan kian banyak.
"Soal penghentian penempatan TKI ke Timur Tengah itu kan sudah menjadi satu sikap pemerintah melalui Presiden Jokowi. Sekarang tinggal bagaimana mematangkan konsepnya, bagaimana langkah alternatifnya, bagaimana penguatan infrastruktur turunannya. Itu prinsipnya," jelas dia.
Tanpa adanya langkah-langkah alternatif sebagai infrastruktur atas kebijakan itu, risikonya tak hanya penempatan TKI secara unprosedural. Tapi juga membuka peluang tujuan dari yang sebelumnya negara Timur Tengah pindah ke negara Asia-Pasifik.
"Karena potensi penganggurannya masih tinggi, sementara pertumbuhan ekonomi kita masih melambat. Sehingga yang berorientasi ke luar negeri masih membludak. Makanya harus disiapkan infrastrukturnya," tegas dia.
Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri menghentikan penempatan tenaga kerja Indonesia di 21 negara di Timur Tengah. Ke-21 negara itu adalah Aljazair, Arab Saudi, Bahrain, Irak, Iran, Kuwait, Lebanon, Libya, Maroko, Mauritania, Mesir, Oman, Pakistan, Palestina, Qatar, Sudan Selatan, Suriah, Tunisia, UEA, Yaman, dan Yordania.
Hanif mengatakan, banyak pelanggaran terkait perdagangan manusia dan norma ketenagakerjaan di 21 negara tersebut. Penghentian itu tercantum dalam sebuah roadmap. (Ali)
Langkah BNP2TKI Usai Moratorium TKI ke Timur Tengah
"Soal penghentian penempatan TKI ke Timur Tengah itu kan sudah menjadi satu sikap pemerintah melalui Presiden Jokowi."
diperbarui 05 Mei 2015, 23:52 WIBDiterbitkan 05 Mei 2015, 23:52 WIB
Kepala BNP2TKI Nusron Wahid saat menjadi pembicara dalam diskusi 'Elegi untuk TKI' di Jakarta, Sabtu (18/4/2015). Diskusi tersebut membahas tentang ribuan TKI yang tengah terjerat masalah hukum di luar negeri. (Liputan6.com/Yoppy Renato)
Advertisement
Video Pilihan Hari Ini
Video Terkini
powered by
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Memahami Tujuan Hidup Manusia: Perspektif Spiritual dan Praktis
7 Selebriti Tanah Air yang Melahirkan di 2024, Nikita Willy Paling Terbaru
Prabowo: Selamat Natal, Wujudkan Indonesia Rukun dan Sejahtera
Kisah Mbah Dullah Kajen Tiba-Tiba Turun dari Panggung dan Cium Tangan Penjual Dawet, Siapa Dia?
Top 3 News: Seskab Mayor Teddy Bantah Prabowo Sakit, Ini Alasannya Batal Bertemu PM Malaysia
Cara Ungkep Ayam Agar Lebih Empuk dan Tidak Menyusut, Tanpa Banyak Ditambah Air
Cuaca Besok Kamis 26 Desember 2024: Jabodetabek Diprediksi Berawan Pagi hingga Malam Hari
Mengupas Tuntas Penyakit Hipertensi Bisa Dikendalikan Tapi Apa Bisa Disembuhkan?
Kisruh Politik Korea Selatan: Oposisi Tunda Keputusan untuk Memakzulkan Presiden Sementara
25 Link Twibbon Natal 2024 Gratis untuk Dibagikan ke Medsos
Jalanan di Bandung Macet Parah, Aa Gym Turun Tangan Ikut Atur Lalu Lintas
Cuaca Hari Ini Rabu 25 Desember 2024: Hujan Turun di Sejumlah Daerah di Hari Natal