Petaka Pesawat Jeju Air Hangus Terbakar di Bandara Muan Korsel, Penyelidikannya?

Anggota DPR Ini Mengaku Gajinya Habis Dalam Sedetik?

Terdapat berbagai kebutuhan rakyat atau konstituen yang membuat anggota Dewan ikut mengurusinya.

oleh Taufiqurrohman diperbarui 19 Mei 2015, 23:29 WIB

Diterbitkan 19 Mei 2015, 23:29 WIB

Anggota DPR dari Fraksi PPP Aditya Mufti Ariffin (batik) saat mengunjungi Kalsel. (adityamuftiariffin.blogspot.com)

Liputan6.com, Jakarta - Menjadi anggota DPR dipastikan akan mendapat fasilitas rumah dinas, safari ke beberapa daerah yang dibiayai oleh negara dalam rangka kunjungan kerja, serta beberapa tunjangan lainnya yang tidak sedikit.

Namun anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Aditya Mufti Ariffin mengakui gaji secara keseluruhan ditambah tunjangan tersebut besarannya sekitar Rp 60 juta per bulan habis dalam waktu singkat.

Sebab, kata dia, terdapat berbagai kebutuhan rakyat atau konstituen yang membuat anggota dewan ikut mengurusinya hingga gajinya di DPR habis terpakai.
‎
"Gaji pokok Rp 16 juta sudah jelas konstribusinya untuk partai. Plus tunjangan Rp 60 jutaan habis dalam sedetik," kata Aditya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/2015).

Menurut dia, hal ini sudah menjadi risiko anggota Dewan yang sudah dipilih oleh rakyat di daerah pemilihan (dapil) asalnya. Sehingga, anggota DPR itu sudah menjadi pelayan rakyat.

"Kita jadi pelayan rakyat, nanti ada LSM, sekolah, warga yang dateng kesini (DPR) misalnya minta tiket, tidak ada tempat penginapan, itu kita yang tanggung," ujar dia.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR ini juga mengaku, untuk menutupi gaji plus tunjangan yang habis dalam waktu sedetik, anggota Dewan mengandalkan honor-honor kegiatan atau rapat DPR. Misalnya, rapat Panitia Kerja (Panja), konsinyering, kunjungan spesifik.

"Itu nutupinya pakai dana itu," ungkap dia. Namun, dia tak menyebutkan besarannya.

Selain itu, tambah dia, anggota Dewan juga menyiasati untuk menutupi kekurangan tersebut dengan bisnis-bisnis atau usaha-usaha di luar keanggotaannya di DPR. "Kadang ada usaha di luar DPR misal perusahan dan lainnya," sebut dia.

Aditya juga mengkritisi tudingan mucikari bisnis prostitusi online bahwa terdapat pelanggannya anggota Dewan menggunakan jasa seks tersebut dengan bayaran Rp 80 juta.
‎
"Ini kan aneh, gaji Rp 60 juta bisa sewa perempuan Rp 80 juta. Itu nombok namanya dan itu dari mana uangnya," tandas Aditya. (Ali/Ans)