PDIP Siap Ajukan 5 Calon Menteri ke Jokowi?

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam waktu dekat akan bertemu dengan partai pendukungnya, yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Dalam kesempatan itu juga disebut-sebut akan dibahas reshuffle atau perombakan susunan menteri Kabinet Kerja.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto membenarkan, rencana pertemuan tersebut. Kendati, dia membantah pertemuan tersebut membahas isu reshuffle.

"Memang KIH dan Presiden serta Wapres, secara rutin mengadakan pertemuan untuk membicarakan dinamika politik nasional. Ini sebagai wujud dukungan kepada pemerintahan Jokowi-JK, terkait kebijakan yang menggambarkan visi-misi Presiden," ujar Hasto di kediaman Megawati Soekarnoputri, Jakarta, Kamis 25 Juni 2015.

"Kalau agenda lain, itu tergantung kesepakatan dari ketua umum dan soal reshuffle itu hak prerogatif nya Presiden," sambung Hasto, tanpa menjelaskan kapan waktu pertemuan besar itu dilakukan.

Hasto membenarkan ada fatsun atau sopan santun politik, di mana partai pendukung memberikan masukan kepada Presiden. "Kalau fatsun politik memang seperti itu. Partai memberikan masukan kepada Presiden. Tapi itu, jika Presiden memintanya," imbuh dia.

Pengajuan Calon Menteri

Terkait pernyataan Wakil Sekjen PDIP Ahmad Basarah yang meminta tambahan 5 kursi menteri dalam Kabinet Kerja Jokowi, Hasto membenarkan. "Angka 5 penuh angka simbolis. Tapi sepenuhnya kami serahkan kepada Presiden."

"Berapa jumlahnya yang sebenarnya, PDIP bukan untuk menunjuk prosionalitasnya. Tapi, kalau Presiden memutuskan demi menjaga konsolidasi yang lebih baik, yang betul-betul sesuai visi dan misinya sejalan dengan Presiden, alhamdulillah (kalau ditambah)," tegas dia.

Hasto mengatakan, jika Presiden memang meminta masukan nama-nama calon menteri, politisi senior PDIP Pramono Anung, sebagaimana yang dikatakan Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto, siap diajukan sebagai calon.

"Ini Presiden kan meminta laporan (kepada menterinya) melakukan evaluasi dulu. Ada tata krama di dalam mengusulkan (nama menteri). Diawali Presiden itu, itu aturan yang harus dipahami. Kita berpegang teguh akan hal itu," pungkas Hasto.

Baru-baru ini Presiden Jokowi meminta laporan kinerja menteri Kabinet Kerja 6 bulan belakangan, dan 6 bulan ke depan. Evaluasi kinerja menteri tersebut, disebut-sebut akan menjadi acuan Jokowi merombak menteri kabinetnya. (Rmn/Nda)