SBY: Tak Elok Demokrat Ingin Berada di Kabinet Jokowi-JK

Meskipun ada tawaran dari Jokowi terhadap kadernya untuk mengisi posisi di Kabinet Kerja.

oleh Nafiysul Qodar diperbarui 06 Jul 2015, 05:28 WIB
Diterbitkan 06 Jul 2015, 05:28 WIB
Presiden SBY 2
(Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Isu reshuffle atau perombakan Kabinet Kerja Jokowi-JK kian santer. Isu bakal ada jatah menteri dari partai‎ non-Koalisi Indonesia Hebat (KIH) juga bermunculan.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum Partai ‎Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menyatakan pihaknya tetap berada di luar pemerintahan. Meskipun ada tawaran dari Jokowi terhadap kadernya untuk mengisi posisi di Kabinet Kerja.

"Saya memegang teguh etika politik, kita berikan kesempatan pada yang memenangkan pemilu kemarin. Rasanya tidak elok jika tiba-tiba Demokrat punya keinginan untuk berada di dalam kabinet," ujar SBY di sela Rapimnas Partai Demokrat, JCC Senayan, Jakarta, Minggu (5/7/2015).

Menurut SBY, setiap politisi harus memahami betul etika politik. Seharusnya yang memiliki hak mengisi ruang di kabinet yang akan dirombak adalah kader-kader dari partai pengusung Jokowi-JK.

"Dalam Pemilu Presiden telah dimenangkan Jokowi-JK, maka dari itu yang harusnya bertanggung jawab ialah partai dan pihak lain yang mendukungnya," ‎papar dia.

SBY menegaskan, partainya tetap pada komitmen awal yakni berada di luar pemerintahan. Kendati, pihaknya tetap mendukung pemerintahan Jokowi-JK selama untuk perbaikan dan kepentingan rakyat.

"Pemerintahan Pak Jokowi itu yang mengemban tugas dan harus melakukan perbaikan. Kita dukung perbaikan ke arah itu. Jadi Demokrat pada posisi seperti itu," ucap SBY.

"Sikapnya amat jelas, gubernur, wali kota, bupati yang dari Partai Demokrat wajib hukumnya loyal pada Presiden Jokowi dan ikut menyukseskan kebijakan, keputusan presiden, pemerintah yang nyata-nyata tepat, sesuai dengan keinginan rakyat," sambung dia.

Sebagai partai politik, Demokrat juga mempunyai tanggung jawab secara moral untuk mengingatkan pemerintah jika tidak sesuai dengan amanat rakyat.‎ Karena itu, ia berharap pemerintah tidak kebal terhadap kritik.

"Saya berharap ketika kami menyampaikan koreksi, memberikan kritik, ini harus dibaca bentuk dukungan. Jangan sampai malah tidak diterima dengan baik dan sebagainya," demikian SBY. (Ali/Dan)

Tag Terkait

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya